Palembang dan Musi Rawas, Calon Daerah Percontohan Antikorupsi di Sumsel
![](https://sumateraekspres.bacakoran.co/upload/f7b642cb190e65c58c00d2175125e4a6.jpg)
Sosialisasi antikorupsi dari KPK di provinsi Sumsel-Foto: humaspemprovsumsel-
PALEMBANG,SUMATERAEKSPRES.ID-Dua daerah di provinsi Sumsel menjadi percontohan kabupaten/kota antikorupsi.
Pelaksana harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Friesmount Wongso mengatakan, KPK RI dalam hal ini Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan pembentukan percontohan kabupaten/kota anti korupsi di Provinsi Sumsel.
"Di Provinsi Sumsel, terdapat dua lokasi yang akan dijadikan daerah calon percontohan Kabupaten dan Kota Antikorupsi yang ada di Indonesia,” jelasnya.
Dua daerah tersebut yakni Kota Palembang dan Kabupaten Musi Rawas.
BACA JUGA:Kampanye Anti Korupsi Kejari Empat Lawang: Pengelolaan Keuangan Daerah Jadi Fokus Utama
BACA JUGA:Madrasah Perkuat Pendidikan Anti Korupsi dengan KPK
"Di kota Palembang kegiatan yang kami lakukan Rabu dan Kamis kami akan melakukan kegiatan di Kabupaten Musi Rawas," jelasnya.
KPK melakukan observasi pada dua daerah itu.
"Nanti tahun depan, kiranya kalau lolos dalam arti kata memenuhi syarat dan kesiapan dari pemerintah daerah tersebut untuk menjadi bagian percontohan maka akan dilakukan lanjutan yaitu bimbingan teknis,” ungkapnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Drs H Edward Candra, MH membuka dengan resmi Sosialisasi Program Pembentukan Percontohan Kabupaten/kota Antikorupsi, bertempat di Ruang Joglo Griya Agung Palembang, pada Senin (12/8/2024).
BACA JUGA:KPK Pilih Desa Muara Gula Baru Sebagai Calon Percontohan Desa Anti Korupsi 2023
Kegiatan yang diinisiasi langsung oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, dihadiri langsung oleh Pelaksana harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Friesmount Wongso.
Dalam arahannya Sekda Edward Candra mengatakan dalam mencegah terjadinya korupsi di Pemerintah Daerah tidak cukup hanya dengan perbaikan sistem saja, tapi juga penanaman nilai-nilai integritas dan pelibatan peran serta aktif masyarakat termasuk stakeholder lainnya. U