IKN, SUMATERAEKSPRES.ID - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan arahan khusus kepada seluruh gubernur di Indonesia dalam rapat yang digelar di Ruang Sidang Kabinet Paripurna, Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Selasa siang, 13 Agustus 2024.

Dalam pertemuan ini, Presiden menekankan pentingnya peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk memastikan bahwa program dan kebijakan di tingkat daerah selaras dengan arah kebijakan nasional.

"Gubernur harus mampu mengawal dan memonitor bupati serta wali kota agar kebijakan daerah dapat sejalan dengan pemerintah pusat, khususnya terkait prioritas pembangunan strategis," tegas Jokowi.

Presiden juga mengungkapkan bahwa beberapa proyek strategis nasional belum dapat dimanfaatkan dengan optimal akibat kurangnya komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah.

BACA JUGA:Presiden Jokowi Kunjungi BNI Digital Banking Cafe, Akses Layanan Perbankan Makin Mudah dan Nyaman di IKN

BACA JUGA:Jokowi Rapat Kabinet di IKN, Sebut Investasi Masuk Rp56,2 Triliun, Ungkap Alasan Pemindahan Ibukota Negara

Jokowi mencontohkan pembangunan waduk, yang meskipun biayanya besar ditanggung pemerintah pusat, tetapi irigasi sekunder dan tersier yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten belum dikerjakan dengan maksimal.

Selain itu, Jokowi menyoroti infrastruktur jalan menuju pelabuhan yang tidak terselesaikan oleh pemerintah daerah. Ia pun mengimbau para gubernur untuk tidak ragu meminta bantuan pemerintah pusat jika memang tidak memiliki anggaran yang memadai untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut.

"Kalau memang tidak mampu, tulis saja surat ke pemerintah pusat, bisa diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," kata Jokowi.

Presiden juga meminta para gubernur untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan di setiap kabupaten/kota. Gubernur, menurut Jokowi, harus memastikan program-program daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Misalnya, ada kabupaten dengan anggaran besar, tetapi programnya tidak jelas dan banyak digunakan untuk hibah politik. Padahal, dana tersebut bisa digunakan untuk membangun rumah sakit atau universitas, hal-hal yang sangat penting dalam bidang pendidikan dan kesehatan," jelas Presiden.

BACA JUGA:Hadirkan Paket Nasi Tumpeng IKN, Harga Spesial Rp170.845

BACA JUGA:Ada Jeruk dan Mangga, 5 Buah Segar Ini Sebaiknya Dihindari Saat Sarapan

Jokowi juga menginstruksikan para gubernur untuk terus mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah agar sejalan dengan kebijakan nasional. Selain itu, ia mendorong peningkatan kerja sama antar daerah sehingga masalah yang ada dapat diselesaikan bersama-sama.

Dalam rapat tersebut, turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PUPR sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri ATR/BPN sekaligus Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Raja Juli Antoni, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.