FANTASTIS!! Angka Kemiskinan Di PALI Jadi Satu Digit, Kalahkan Angka Kemiskinan Sumsel Yang Masih Dua Digit
Wakil Bupati Drs H Soemarjono foto bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel Mohammad Wahyu, Kepala BPS Muara Enim, Kepala OPD dan camat lingkup Pemkab PALI serta sejumlah kades dan lurah. FOTO-FOTO: IST--
PALI, SUMATERAEKSPRES.ID - Fantastis, mungkin kata tersebut layak diberikan terhadap Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Dimana daerah yang dipimpin oleh Bupati PALI, Dr Ir H Heri Amalindo MM dan Wakil Bupati Drs H Soemarjono ini berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit.
BACA JUGA:Zero Conflict Terjaga di PALI, Heri Amalindo Diganjar Pin Emas Kapolri
BACA JUGA:Peringatan HPN, Heri Amalindo Beri Apresiasi Bagi Insan Pers
Prestasi ini diketahui dari digelarnya Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diinisiasi oleh Bappeda Kabupaten PALI, dengan dihadiri oleh Bupati PALI Dr Ir H Heri Amalindo MM yang diwakili oleh Wakil Bupati Drs H Soemarjono, beberapa waktu lalu di Ruang Rapat Kantor Bupati PALI.
Hadir langsung juga Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel Mohammad Wahyu, Kepala BPS Muara Enim, Kepala OPD dan Camat lingkup Pemkab PALI serta sejumlah kades dan lurah.
Disampaikan Kepala BPS Sumsel
Mohammad Wahyu, bahwa angka kemiskinan di kabupaten PALI pada tahun 2024 turun menjadi 9.82 persen. Turun dari angka kemiskinan tahun 2023 sebelumnya yakni 10,91 persen.
"Tentu cukup menggembirakan jika pemerintah daerah berbondong-bondong untuk mencapai angka kemiskinan dibawah satu digit.
Untuk di Sumsel saja angka kemiskinan masih dua digit yaitu sebesar 10,97 persen. Sementara kabupaten PALI termasuk wilayah Sumsel sudah berhasil turut di bawah satu digit," ungkapnya.
Mohammad Wahyu juga mengatakan, beberapa indikator seperti yang telah dipaparkan sudah dilakukan oleh Pemkab PALI secara komprehensif. "Semua sektor bergerak, baik ekonomi, sosial, lingkungan dan infrastruktur," lanjutnya.
Dirinya menambahkan, bahwa ada kategori kemiskinan yang perlu dientaskan oleh bantuan ekonomi oleh Pemerintah Daerah. Seperti misal warga yang tidak punya kemampuan, tidak berdaya karena pendidikan maupun kultural budaya.
"Tapi juga ada kemiskinan yang bisa dientaskan secara mandiri oleh masyarakat itu sendiri. Dimana pemerintah daerah hadir dengan memberdayakan mereka, seperti program UMKM dan lainnya. Sehingga nantinya kemiskinan itu akan terentaskan secara mandiri," jelasnya.
Apalagi Kabupaten PALI, pada tahun 2024 ini sebanyak 2000 warga lebih yang sudah terentaskan kemiskinan. "Tentu ini suatu prestasi yang luar biasa.