Mulai 2025, PPPK Dapat 2 Jaminan Kesejahteraan Baru Seperti PNS, Ini Rinciannya

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Jumat , 09 Aug 2024 - 17:52

Mulai 2025, PPPK Dapat 2 Jaminan Kesejahteraan Baru Seperti PNS, Ini Rinciannya-Foto: IST-

Reformasi Birokrasi: Menyelesaikan reformasi birokrasi untuk meningkatkan layanan publik yang berkualitas, serta meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN.

Reformasi Sistem Pensiun

Perlindungan hari tua bagi ASN akan diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang memperkenalkan dua aspek utama dalam desain reformasi pensiun ASN.

1. PPPK akan memperoleh hak yang sama dalam jaminan sosial seperti PNS, mencakup jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT).

Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan dalam sistem kepegawaian nasional.

Namun, mekanisme pembayaran jaminan ini masih menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN.

2. UU ASN 2023 menetapkan bahwa jaminan pensiun dan hari tua merupakan hak dan bentuk penghargaan atas dedikasi ASN kepada negara.

Pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi dalam sistem pensiun PNS saat ini, termasuk rendahnya manfaat pensiun yang cenderung menurun dibandingkan dengan beberapa dekade sebelumnya.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh formula perhitungan yang berbasis gaji pokok dan rasio tunjangan kinerja.

Dalam upaya reformasi ini, pemerintah berencana untuk memperkenalkan dua pendekatan:

perubahan skema pensiun untuk PNS yang sudah ada dan pengembangan program baru bagi PNS baru serta PPPK.

Pemerintah menegaskan bahwa tidak akan ada penurunan manfaat pensiun bagi PNS yang sudah ada, dengan menawarkan program pelengkap berbasis iuran pasti sebagai alternatif.

Sementara itu, program pensiun untuk PNS baru dan PPPK akan mengikuti skema iuran pasti yang dihitung berdasarkan total take home pay (THP).

mulai 2025, pppk dapat 2  jaminan kesejahteraan baru seperti pns, ini rinciannya                            jakarta, sumateraekspres.id - mulai tahun 2025, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) akan memperoleh dua jaminan yang selama ini hanya dinikmati oleh pegawai negeri sipil (pns).
hal ini terungkap dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan.
meskipun peraturan pemerintah yang mengatur manajemen asn belum resmi dirilis, kementerian keuangan telah memberikan penjelasan mengenai rencana kebijakan tersebut.
kebijakan ini merupakan bagian dari langkah besar reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah.
baca juga:sejahtera samai pns, mulai 2025 pppk akan dapat 2 jaminan kesejahteraan baru, simak daftarnya
baca juga:inilah kriteria pppk yang boleh perpanjang kontrak sampai pensiun
reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan asn, baik pns maupun pppk, melalui berbagai jaminan yang diberikan oleh pemerintah.
pada tahun 2025, alokasi belanja pegawai akan difokuskan pada beberapa hal, antara lain:
efisiensi birokrasi: meningkatkan efektivitas manajemen asn, mendorong digitalisasi dalam birokrasi, memperbaiki layanan publik, serta adaptasi fleksibel dalam pola kerja.
baca juga:2025 gaji guru naik, ini beda besaran pendapatan pns dan pppk terbaru
baca juga:perbedaan gaji pns dan pppk jika sistem single salary (gaji tunggal) asn berlaku
kualitas belanja pegawai: memperbaiki kualitas belanja pegawai dengan memastikan keseimbangan antara konsumsi aparatur negara dan kompensasi, termasuk pemberian tunjangan hari raya (thr), gaji atau pensiun ke-13, serta penyesuaian gaji asn.
2 jaminan kesejahteraan baru bagi pppk tahun 2025
reformasi jaminan pensiun: melakukan pembenahan pada sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi pns.
reformasi birokrasi: menyelesaikan reformasi birokrasi untuk meningkatkan layanan publik yang berkualitas, serta meningkatkan profesionalisme dan integritas asn.
reformasi sistem pensiun
perlindungan hari tua bagi asn akan diperkuat dengan adanya undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn, yang memperkenalkan dua aspek utama dalam desain reformasi pensiun asn.
1. pppk akan memperoleh hak yang sama dalam jaminan sosial seperti pns, mencakup jaminan pensiun (jp) dan jaminan hari tua (jht).
ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan dalam sistem kepegawaian nasional.
namun, mekanisme pembayaran jaminan ini masih menunggu pengesahan peraturan pemerintah tentang manajemen asn.
2. uu asn 2023 menetapkan bahwa jaminan pensiun dan hari tua merupakan hak dan bentuk penghargaan atas dedikasi asn kepada negara.
baca juga:perbedaan gaji pns dan pppk jika sistem single salary (gaji tunggal) asn berlaku
baca juga:guru pppk bisa dapat kontrak sampai pensiun, ini syarat yang harus dipenuhi berdasarkan permenpanrb terbaru
pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi dalam sistem pensiun pns saat ini, termasuk rendahnya manfaat pensiun yang cenderung menurun dibandingkan dengan beberapa dekade sebelumnya.
penurunan ini terutama disebabkan oleh formula perhitungan yang berbasis gaji pokok dan rasio tunjangan kinerja.dalam upaya reformasi ini, pemerintah berencana untuk memperkenalkan dua pendekatan:
perubahan skema pensiun untuk pns yang sudah ada dan pengembangan program baru bagi pns baru serta pppk.pemerintah menegaskan bahwa tidak akan ada penurunan manfaat pensiun bagi pns yang sudah ada, dengan menawarkan program pelengkap berbasis iuran pasti sebagai alternatif.
baca juga:gaji naik dan single salary berlaku 2025? segini pendapatan pns dan pppk dengan skema gaji tunggal
baca juga:inilah tabel pinjaman bagi pns dan pppk di bank bsi, gadai sk bisa cair rp1,5 miliar, angsuran rendah!
sementara itu, program pensiun untuk pns baru dan pppk akan mengikuti skema iuran pasti yang dihitung berdasarkan total take home pay (thp).
skema itu diharapkan memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan skema sebelumnya.
reformasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan fiskal yang berkelanjutan, sekaligus membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan daerah.
langkah ini diharapkan dapat memastikan manfaat yang layak bagi asn tanpa membebani generasi mendatang.
semua perubahan ini direncanakan akan mulai berlaku pada tahun 2025, dengan harapan dapat diimplementasikan dengan efektif dan membawa dampak positif bagi seluruh asn.