Palembang - Progres pembangunan jembatan Musi 4 yang berada di Kelurahan 13/14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Kota Palembang dipertanyakan. Ini terkuak dalam rangkaian acara reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, tahap pertama daerah pemilihan (Dapil) satu, kemarin (7/3). Dalam kunjungannya kali ini banyak aspirasi lain juga diserap.

Kegiatan reses  dikoordinatori ketua DPRD Sumsel.Hj Anita Noeringhati, SH. MH bersama Dedi Sipriyanto, Karta SAS, Prima Salam, Chairul S Matdiah serta Mgs Syaiful Padli. Dalam penyampaian aspirasi masyarakat, Camat Seberang Ulu 2, Purba Sanjaya menjelaskan, aspirasi ini sendiri menyambung lidah masyarakat setempat. "Masyarakat mempertanyakan progres jembatan Musi 4. Kami mohon bantuan dan dukungan. Yang jelas masyarakat terkena dampak pada intinya mendukung program ini," kata Purba.

Dia juga mengatakan awal nilai KJPP pertama sudah deal dengan masyarakat yang terkena dampak pembangunan. "Ini  kamj contohkan dimana salah satu warga dalam  KJPP pertama dinikai Rp1,3 miliar. Sedangkan pada KJPP kedua dinilai Rp.300 juta. Ini membuat warga bingung dan merugikan" katanya. Usulan lainnya adalah soal banjir. Karena banyak rawa dan perkembangan didirikan bangunan. Selain itu, adanya antisipasi  banjir dengan membangun minimal 2 kolam retensi.

Menanggapi permasalahan ini ketua koordinator dapil 1, Hj Anita Noeringhati. SH. MH., menjelaskan jika pihaknya melakukan reses untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.  Anita menyampaikan, jembatan Musi 4, dulu sudah masuk dalam agenda bagaimana ganti rugi jembatan Musi 4 semuanya selesai. Dulu melalui komisi IV, anggaran pembebasan lahan senilai lebih ďari Rp 200 miliar, dan  baru terealisasi Rp72 miliar. "Warga sempat mendatangi saya dan mengadukan dalam pembebasan lahan nilainya bukan naik malah turun. Saya hanya menyarankan kalau rugi jangan dijual," kata dia.

Bergulirnya waktu, menurut Anita, semuanya sudah selesai. Tetapi baru-baru ini malah ada demo menyeruak. "Saya minta nanti ditunjuk satu perwakilan. Kami nanti meminta komisi 4 mendorong PU Bina Marga untuk menganggarkan kembali ganti rugi lahan warga. Kami akan bantu proses anggaran di komisi 1. Nanti kamj minta Pemerintah Provonsi Sumsel untuk menyetujui," ungkapnya.

Sedangkan untuk penambahan kolam retensi Banten di daerah  Lematang, RT.16 dan  di wilayah Yaktapena I. Serta  adanya rencana pelebaran jalan di KH Azhari dan Jalan DI PanjItan yang menjadi langganan banjir serta penambahan sekolah tingkat SMA, akan dikoordinasikan lagi dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah kota Palembang. (Iol/lia)