'Gamam' Belum Ada Penetapan DPRD Lahat, Penyelenggara Pemerintahan Tidak Boleh Kosong

Reporter: Agustriawan |

Editor: Irwansyah |

Rabu , 07 Aug 2024 - 14:38

Perolehan suara sah, kursi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan Caleg Terpilih Kabupaten Lahat hingga saat ini belum ada penetapan.--

"Pleno KPU harus dijalankan, kalau ada sengketa setelah proses, yang jelas keputusan KPU hari kita terima dahulu. 40 Celeg terpilih harus dilantik. Bilanada keputusan baru dari MK dan ada perubaha, KPU kembali membuat keputusan" tegasnya.
Selanjutnya, Ketua DPC Partai Gerindra Lahat Gaharu SE optimis bahwa bakal ada penetapan sebelum masa jabatan DPRD Lahat sebelumnya habis. Begitupun menjelang dibukannya pendaftaran pasangan calon untuk Pilkada 2024 mendatang. "DRPD tidak boleh ada kekosongan. Kita optimis segera ditetapkan, KPU juga ada pertimbangan dan sudah tahu bahwa tidak boleh ada kekosongan," ungkapnya.

Senada disampaikan Kaban Kesbangpol Lahat Raswan Anshori bahwa penyelenggara pemerintahan tidak boleh kosong. Dari Sekwan DPRD Lahat sudah melaksanakan persiapan pelantikkan.

Lalu pimpinan dewan sudah bersurat ke KPU agar segera melaporkan ke gubernur untuk proses peresmian keanggotaan dewan periode 2024- 2029. "Kalau sudah ada SK gubernur yang diterbitkan atas laporan KPU, maka bisa dilakukan pelantikan," sampainya .

Sementara itu, rapat pleno terbuka untuk penetapan caleg terpilih, yang dijadwalkan pada 31 Juli 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, harus dibatalkan. Hal ini disebabkan KPU RI harus menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan perkara PHPU.

Senada disampaikan Sekwan DPRD Lahat, Safrani Cikmin bahwa untuk persiapan telah dilaksanakan. Sepeti komunikasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Lahat untuk rencana pelantikan. Namun memang masih menunggu SK Gubernur penetapan DPRD Lahat agar bisa dilaksanakan pelantikan.

Lalu Ketua KPU Kabupaten Lahat, Sarjani, mengonfirmasi penundaan tersebut. Pihaknta juga sudah bersurat secara berjenjang ke Provinsi lalu ke pusat. Bahwa masa jabatan DPRD lahat berakhir pada 26 Agustus mendatang.

"Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari KPU RI dan MK," ujarnya. Sementara untuk persiapan pendaftaran Pilkada 2024 telah dilaksanakan.(Triawan)

'gamam' belum ada penetapan dprd lahat, penyelenggara pemerintahan tidak boleh kosong                            sumateraekspres.id - perolehan suara sah, kursi dprd (dewan perwakilan rakyat daerah) dan caleg terpilih kabupaten lahat hingga saat ini belum ada penetapan. padahal dua agenda besar menanti di bulan agustus ini.
pertama pelantikan dprd lahat periode 2024 - 2029. lantaran tanggal 26 agustus masa jabatan dprd periode sebelumya habis. 
kedua, pendaftaran pasangan calon pada pilkada 2024 dibuka pada tanggal 27 agustus mendatang. sehingga perlu adanya penetapan suara sah dan perolehan kursi partai politik.
beberapa caleg terpilih hasil rekapitulasi  dimintai pendapatnya ada yang mengaku 'gamam' (gelisah, red). lantaran belum adanya penetapan sebagai caleg terpilih dprd kabupaten lahat.
"gamam, jadi ape dide. karena nanti berubah lagi," ujar salah satu caleg terpilih.
sementara caleg terpilih lainnya mengaku sabar menunggu. "ya ada gugatan lagi masuk di mk. tapi kita yakin bakal ditetapkan karena dprd tidak bisa kosong," ungkap aldo, caleg terpilih dari partai pan lahat.
baca juga:durian ochee, varietas durian mewah yang populer di indonesia dan malaysia, apa sih istimewanya?
baca juga:ochee si durian duri hitam, rasa pahit legit harga selangit 
sementara ketua dpc partai demokrat lahat fitrizal homizi st menegaskan bahwa dprd sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan tentu tidak boleh kosong.
pihaknya dari dprd lahat juga telah meminta sekretariat dprd lahat untuk meminta kpu lahat agar nama-nama caleg terpilih hasil rekapitulasi untuk bersurat ke gubernur sumsel agar dibuat sk. "harus dilantik sesudah habis masa jabatan dprd sebelumnya. karena dprd tidak boleh kosong," ujar fitrizal homizi yang juga ketua dprd lahat.
selain itu, untuk penetapan suara sah dan kursi parpol pihaknya optimis akan ditetapkan sebelum dibukanya pendaftaran pasangan calon pilkada 2024. "27 agustus ini dibuka pendaftaran,  jadi sebelum itu harus ada penetapan sebagai dasar dan syarat pendaftaran. kami sudah ada pasangan calon yang diusung yakni pasangan berlian dan memerlukan penetapan hasil pemilu 2024," tegasnya.
lalu ahmad syhari kurnianto wakil ketua dpc partai pkb lahat menyampaikan agar kpu segera menetapkan sebelum habis masa jabatan. bila kemudian hari ada perubahan, maka kpu yang harus kembali membuat keputusan.
baca juga:polres musi rawas utara berikan reward untuk anggota sat lantas
baca juga:33 hektar lahan terbakar di muara enim: bpbd koorindasi dengan tni, polri, dan perusahaan
"pleno kpu harus dijalankan, kalau ada sengketa setelah proses, yang jelas keputusan kpu hari kita terima dahulu. 40 celeg terpilih harus dilantik. bilanada keputusan baru dari mk dan ada perubaha, kpu kembali membuat keputusan" tegasnya.selanjutnya, ketua dpc partai gerindra lahat gaharu se optimis bahwa bakal ada  penetapan sebelum masa jabatan dprd lahat sebelumnya habis. begitupun menjelang dibukannya pendaftaran pasangan calon untuk pilkada 2024 mendatang. "drpd tidak boleh ada kekosongan. kita optimis segera ditetapkan, kpu juga ada pertimbangan dan  sudah tahu bahwa tidak boleh ada kekosongan," ungkapnya.
senada disampaikan kaban kesbangpol lahat raswan anshori bahwa penyelenggara pemerintahan tidak boleh kosong. dari sekwan dprd lahat sudah melaksanakan persiapan pelantikkan.
lalu pimpinan dewan sudah bersurat ke kpu agar segera melaporkan ke gubernur untuk proses peresmian keanggotaan dewan periode 2024- 2029. "kalau sudah ada sk gubernur yang diterbitkan atas laporan kpu,  maka bisa dilakukan pelantikan," sampainya .
baca juga:strategi efektif mengatur gudang berantakan: prioritaskan barang untuk disimpan, disumbangkan, atau dibuang
baca juga:10 ide lomba 17 agustusan kocak, cocok dilaksanakan di lingkungan rt
sementara itu, rapat pleno terbuka untuk penetapan caleg terpilih, yang dijadwalkan pada 31 juli 2024 oleh komisi pemilihan umum (kpu) ri, harus dibatalkan. hal ini disebabkan kpu ri harus menunggu keputusan dari mahkamah konstitusi (mk) mengenai gugatan perkara phpu. 
senada disampaikan sekwan dprd lahat, safrani cikmin bahwa untuk persiapan telah dilaksanakan. sepeti komunikasi dengan ketua pengadilan negeri lahat untuk rencana pelantikan. namun memang masih menunggu sk gubernur penetapan dprd lahat agar bisa dilaksanakan pelantikan.
lalu ketua kpu kabupaten lahat, sarjani, mengonfirmasi penundaan tersebut. pihaknta juga sudah bersurat secara berjenjang ke provinsi lalu ke pusat. bahwa masa jabatan dprd lahat berakhir pada 26 agustus mendatang.
baca juga:kasus korupsi jargas palembang senilai rp3,9 m dilimpahkan ke kejari, penyidik minta pengawasan
baca juga:polda sumsel bongkar 58 kasus illegal drilling dan illegal refinery dalam waktu singkat
"kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari kpu ri dan mk," ujarnya. sementara untuk persiapan pendaftaran pilkada 2024 telah dilaksanakan.(triawan)