Ahli Waris Laporkan Kuasa Hukum Penghuni Ruko dan Lahan di Kawasan Sudirman ke Polrestabes

Reporter: Nanda |

Editor: Irwansyah |

Senin , 29 Jul 2024 - 20:19

Raden Helmi Fansyuri didamping Kuasa Hukumnya Hambali SH MH melaporkan kuasa hukum salah satu penghuni Ruko tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang atas dugaan pengrusakan.--

Ia menjelaskan, jika Kliennya memiliki hak atas lahan di kawasan Jln Jendral Sudirman tersebut berdasarkan keputusan pengadilan, selain itu obyek tanah juga masih dalam keadaan Sita Jaminan atau conservation beslag yang sampai saat ini belum diangkat.

"Jadi tanah seluas 8 hektar dikawasan jendral sudirman dan setengah hektar di kawasan Jl Veteran masih dalam Conservatior Beslag / CB no.35/1948, dan sampai saat ini masih melekat," katanya.

Selain itu diperkuat juga dengan keputusan-keputusan Civ.no 35/1948 PN Plg jo. No 8/1950 UB Medan jo.no33 K/Sip/1950, Surat Berkekuatan Hukum tetap, Surat Penetapan no 7/Pdt. Esk/2024.

Kemudian terhadap obyek tanah tersebut juga ada surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria yang meminta walikota Palembang dan kepala BPN kota Palembang agar tidak membalikkan nama, serta menerbitkan Sertifikat diatas lahan yang merupakan hak waris dari Raden Achmad Nadjamuddin bin Raden Machdjoeb alias Raden Nangling.

"Direktorat Agraria saat itu keluarkan surat Nomor DA 2141/UH/PHT/1980 tertanggal 19 Agustus 1980," katanya.

Namun Faktanya surat tersebut tidak dijalankan, karena saat ini diatas objek tanah sudah diterbitkan alas hak yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"inilah yang akan kami pertanyakan kepada BPN Kota Palembang, kenapa bisa diterbitkan Alas hak diatas lahan yang dalam keadaan Sita Jaminan atau conservation beslag ," tegasnya.

Raden Helmi Fansyuri bin Raden Hamzah Fansyuri selaku ahli waris Raden Achmad Nadjamuddin bin Raden Machdjoeb alias Raden Nangling, menegaskan jika pihaknya tidak pernah bermaksud membuat keresahan, sebab memang objek tanah tersebut merupakan miliknya berdasarkan putusan pengadilan.

"Putusan pengadilan jelas mengatakan tanah merupakan milik hak waris dari Raden Achmad Nadjamuddin bin Raden Machdjoeb alias Raden Nangling, bahkan dikuatkan juga oleh putusan MA," tegasnya.

Bahkan dirinya juga mengajak agar pemilik ruko yang merasa memiliki alas hak di tanah tersebut untuk bermusyawarah dengan pihaknya mencari solusi, dan mengakui jika lahan tersebut memang milik ahli waris sebagaimana putusan pengadilan.

"Ya saya pada dasarnya yang kita cari ini solusi atas putusan pengadilan, dan perlu diingat, kami hanya meminta hak atas tanah kami, bukan bangunan diatasnya," tegasnya.

Selain itu perlu ditegaskan jika penempelan stiker tersebut adalah murni inisiatif dari kami dan bukan perintah/saran dari Pengadilan Negeri kelas IA Palembang.

BACA JUGA:Belum Miliki Alat Pemisah Darah

ahli waris laporkan kuasa hukum penghuni ruko dan lahan di kawasan sudirman ke polrestabes                             palembang, sumateraekspres.id - pelepasan stiker dan plang pemberitahuan diatas lahan ruko dan lahan bekas bioskop cinde di kawasan jl jendral sudirman oleh kuasa hukum salah satu penghuni ruko berbuntut panjang.
pasalnya,  ahli waris lahan seluas 8 hektar di kawasan jl jendral sudirman, yakni raden helmi fansyuri bin raden hamza fansyuri bin raden achmad nadjamuddin bin raden machdjoeb alias raden nangling, melalui kuasa hukumnya hambali sh mh melaporkan kuasa hukum salah satu penghuni ruko tersebut ke spkt polrestabes palembang atas dugaan pengrusakan.
"kami melaporkan kuasa hukum salah satu penghuni ruko inisial t ke spkt polrestabes palembang atas dugaan tindak pidana pengrusakan atau pengeroyokan terhadap barang," kata hambali, senin 29 juli 2024
hambali menjelaskan, pelaporan tersebut merupakan buntut dari pelepasan stiker dan plang yang sudah dipasang ahli waris secara arogan oleh kuasa hukum salah satu penghuni ruko inisial t.
baca juga:sudah 3 tahun lomba biduk tak digelar, masyarakat tanjung kemala martapura rindu
baca juga:percepat akselerasi capaian kinerja 
ia mengatakan jika pihaknya, mendapatkan informasi pada kamis dan jumat lalu, ada salah satu oknum yang mengatas namakan kuasa beberapa penghuni ruko, dia merobohkan plang, merusak dan melepas pamplet, dan stiker.
"nah atas dasar itu. kemudian pada hari ini kami melakukan pelaporan terhadap yang bersangkutan di polrestabes," jelasnya.
ia menehaskan jika pelaporan ini juga untuk menunjukkan jika tidak ada yang kebal hukum, karena walaupun sebagai seorang kuasa hukum jangan bertindak arogan, sampai merusak dan sebagainya.
"ya walaupun yang bersangkutan mengklaim mempunyai hak alas hak tetapi tidak dibenarkan secara hukum melakukan pengrusakan, harusnya konfirmasi dulu kepada kami tidak serta merta langsung melepas secara arogan," tegasnya.
selain itu, ia juga menyayangkan atas pelepasan plang yang berada di area makam raden nagling dekat pos polisi cinde, sebab sampai saat ini tidak ada klaim atas lokasi tersebut.
"makam tersebut merupakan makam keluarga raden nangling, dan hingga saat ini masih diurus oleh klien kami, kenapa dia copot juga plang yang kami pasang disana, padahal diluar area yang diklaim milik kliennya," tegasnya.
baca juga:perbaikan dermaga 7 ulu ditenggat 1 minggu, prosesnya harus sudah clear 
baca juga:wow, crazy rich india gelar pernikahan mewah untuk anak, mukesh ambani dengan biaya fantastis rp9,7 triliun
ia menjelaskan, jika kliennya memiliki hak atas lahan di kawasan jln jendral sudirman tersebut berdasarkan keputusan pengadilan, selain itu obyek tanah juga masih dalam keadaan sita jaminan atau conservation beslag yang sampai saat ini belum diangkat.
"jadi tanah seluas 8 hektar dikawasan jendral sudirman dan setengah hektar di kawasan jl veteran masih dalam conservatior beslag / cb no.35/1948, dan sampai saat ini masih melekat," katanya.
selain itu diperkuat juga dengan keputusan-keputusan civ.no 35/1948 pn plg jo. no 8/1950 ub medan jo.no33 k/sip/1950, surat berkekuatan hukum tetap, surat penetapan no 7/pdt. esk/2024.
kemudian terhadap obyek tanah tersebut juga ada surat yang dikeluarkan oleh direktorat agraria yang meminta walikota palembang dan kepala bpn kota palembang agar tidak membalikkan nama, serta menerbitkan sertifikat diatas lahan yang merupakan hak waris dari raden achmad nadjamuddin bin raden machdjoeb alias raden nangling.
"direktorat agraria saat itu keluarkan surat nomor da 2141/uh/pht/1980 tertanggal 19 agustus 1980," katanya.
baca juga:buruan, pt rumah sakit pelni membuka lowongan kerja terbaru. simak syarat-syaratnya
baca juga:roti susu wijen tusuk, sarapan lezat dalam 10 menit. pas banget untuk bekal sarapan anak sekolah
namun faktanya surat tersebut tidak dijalankan, karena saat ini diatas objek tanah sudah diterbitkan alas hak yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"inilah yang akan kami pertanyakan kepada bpn kota palembang, kenapa bisa diterbitkan alas hak diatas lahan yang dalam keadaan sita jaminan atau conservation beslag ," tegasnya.
raden helmi fansyuri bin raden hamzah fansyuri selaku ahli waris raden achmad nadjamuddin bin raden machdjoeb alias raden nangling, menegaskan jika pihaknya tidak pernah bermaksud membuat keresahan, sebab memang objek tanah tersebut merupakan miliknya berdasarkan putusan pengadilan.
"putusan pengadilan jelas mengatakan tanah merupakan milik hak waris dari raden achmad nadjamuddin bin raden machdjoeb alias raden nangling, bahkan dikuatkan juga oleh putusan ma," tegasnya.
bahkan dirinya juga mengajak agar pemilik ruko yang merasa memiliki alas hak di tanah tersebut untuk bermusyawarah dengan pihaknya mencari solusi, dan mengakui jika lahan tersebut memang milik ahli waris sebagaimana putusan pengadilan.
"ya saya pada dasarnya yang kita cari ini solusi atas putusan pengadilan, dan perlu diingat, kami hanya meminta hak atas tanah kami, bukan bangunan diatasnya," tegasnya.
selain itu perlu ditegaskan jika penempelan stiker tersebut adalah murni inisiatif dari kami dan bukan perintah/saran dari pengadilan negeri kelas ia palembang.
baca juga:belum miliki alat pemisah darah
baca juga:tetap periksa kades dan camat, meski kasus berakhir damai
diberitakan sebelumnya, kuasa hukum salah satu pemilik ruko dan lahan di kawasan jalan jendral sudirman, titis rachmawati sh mh, telah melakukan pencopotan stiker yang terpasang di ruko milik kliennya.
selain stiker, plang yang dipasang oleh pihak ahli waris juga dilepaskan. titis rachmawati sh mh, menilai jika pemasangan stiker dan plang pemberitahuan oleh ahli waris di tanah dan ruko milik kliennya sudah menyalahi aturan hukum.
titis juga mengklaim jika kliennya memiliki alas hak yang sah atas kepemilikan lahan dan juga bangunan yang diklaim oleh pihak yang mengakubsebagai ahli waris tanah tersebut.
"klien kami punya alas hak yang sah, sertifikat hak milik (shm)," katanya.
bahkan lanjut titis, selain shm, di lahan bekas gedung bioskop cinde juga dikuatkan oleh keputusan pengadipan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana putusan nomor 201/pdt.g/2022/pn plg jo. 34/pdt/2023/pt plg dan sebagaimana surat keterangan inkracht pengadilan negeri palembang nomor w6.u1/2867/hk.00/vii/2023 tanggal 28 juli 2023. (nanda)