Kejati Sumsel Gencarkan Jaksa Masuk Sekolah, Sosialisasikan Pencegahan Judi Online dan Cyberbullying

Palembang, SUMATERAEKSPRES.ID - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan kembali menggelar kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMA Negeri 13 Palembang, dengan tujuan memberikan pemahaman hukum kepada generasi muda.

Kali ini, fokus utama edukasi adalah pencegahan peredaran judi online dan kasus cyberbullying yang semakin mengkhawatirkan.

Vanny Yulia Eka Sari SH MH, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, bersama dengan Dodi Afrianto SH dan timnya, menjelaskan bahwa kegiatan JMS kali ini dihadiri oleh 450 siswa kelas 10 SMA Negeri 13 Palembang, dalam rangka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

"Kami ingin siswa-siswa ini memahami pentingnya untuk tidak terlibat dalam praktik ilegal seperti judi online dan perilaku cyberbullying," ujarnya.

Menurut Vanny, program JMS merupakan bagian dari upaya Kejati Sumsel untuk mendekatkan institusi hukum kepada masyarakat, khususnya generasi muda di sekolah-sekolah.

"Kami ingin para siswa dapat mengenali hukum sejak dini dan menghindari tindakan yang melanggar UU ITE, terutama terkait judi online dan cyberbullying," tambahnya.

BACA JUGA:Pembunuh Satu Keluarga, Tertunduk Lesuh Eeng Divonis Mati oleh Hakim PN Sekayu

BACA JUGA:Lina Mukherjee Dikabarkan Hamil, Namun Kalapas Bantah Isu Tersebut

Waka Kesiswaan SMA Negeri 13 Palembang, Ibu Nurmala S.Pd., M.M, menyambut baik kegiatan JMS yang diadakan oleh Kejati Sumsel. "Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini karena memberikan kesempatan kepada siswa-siswa kami untuk langsung belajar mengenai hukum dari aparat penegak hukum," katanya.

Ia berharap bahwa melalui program ini, kesadaran hukum para siswa akan semakin meningkat. "Kami berharap ilmu yang mereka dapatkan hari ini dapat membantu mereka untuk lebih sadar akan hukum dan mampu mencegah masuknya praktik judi online dan cyberbullying di lingkungan sekolah," tutupnya.

Program Jaksa Masuk Sekolah tidak hanya menjadi ajang edukasi hukum, tetapi juga momen penting dalam memperkuat hubungan antara sekolah dengan aparat penegak hukum, memastikan bahwa pendidikan hukum dapat dimulai sejak dini untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum.