Terima LHP LKPP Tahun 2023 dari BPK RI, Presiden Jokowi: WTP Bukan Prestasi, tapi Kewajiban

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Widi Sumeks |

Senin , 08 Jul 2024 - 21:21

PREDIKAT WTP : Ketua BPK RI Isma Yatun, serahkan LHP LKPP Tahun 2023 dengan predikat WTP kepada Presiden Joko Widodo, di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7). -FOTO: BPK RI FOR SUMEKS-

Dia mengingatkan, penggunaan uang negara yang mengalir di pemerintah pusat hingga daerah, pasti akan diaudit. “Setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," pesannya.

Apalagi situasi dunia yang saat ini memanas karena kondisi geopolitik, pertumbuhan ekonomi dunia kini melambat. “Perang dagang semakin memanas, perubahan iklim semakin nyata kita lihat. Pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2%, dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan," imbuhnya.

Tapi meski begitu, dissebutnya kondisi ekonomi Indonesia kini masih stabil. "Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5%. Kita tahu di kuartal I-2024, tumbuh 5,11%,” terangya.

Begitu juga inflasi, tetap terjaga di setiap daerah. “Inflasi tetap terjaga karena BI dan kementerian dalam negeri, setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah dan juga pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik," lanjutnya.

Terakhir, Jokowi meminta BPK RI untuk mendukung masa pelestarian pemerintahannya, dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dimana Oktober 2024, dia akan digantikan presiden terpilih. “Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, dan ekosistem sekaligus dan selalu berorientasi pada hasil," ujarnya.

Jokowi yakin, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memberikan perhatian pada rekomendasi BPK. Begitu juga dimintanya para kepala daerah, manteri, dan kepala lembaga, untuk menyelesaikan rekomendasi yang diterima BPK. "Agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” tuturnya. (ril/*/air)

terima lhp lkpp tahun 2023 dari bpk ri, presiden jokowi: wtp bukan prestasi, tapi kewajiban                            jakarta, sumateraekspres.id - badan pemeriksa keuangan (bpk) ri, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (lhp lkpp) tahun 2023, kepada presiden joko widodo (jokowi). dengan raihan predikat wajar tanpa pengecualian (wtp).
hasil atas lkpp tahun 2023, menunjukkan opini wtp. merupakan opini wtp kedelapan sejak lkpp tahun 2016,” kata ketua bpk ri isma yatun, dalam acara penyerahan lhp lkpp tahun 2023, di jakarta convention center (jcc) senayan, jakarta pusat, senin, 8 juli 2024.
opini wtp menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan apbn, dan merupakan capaian membanggakan.“tak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara,” ucap isma yatun, alumni teknik kimia fakultas teknik universitas sriwijaya (unsri) tahun 1983.
isma yatun mengapresiasi kinerja pemerintahan di bawah kepimpinan jokowi, memastikan keuangan negara digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan menghindari kerugian negara. bpk ri juga terus mendukung upaya pemberantasan korupsi, melalui pemeriksaan investigatif.
baca juga:presiden jokowi hormati putusan dkpp terkait kasus asusila hasyim asy’ari
baca juga:bidik produksi 600 ribu bev, jokowi resmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik korea selatan di ri
hasil pemeriksaan investigatif, kemudian disampaikan ke instansi berwenang. salah satu dampak positifnya, adalah penyelamatan keuangan negara sebesar rp55,97 triliun, dari kurun waktu 2015-2023. bpk menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangaan negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
kehadiran bpk di ibu kota negara, dan perwakilannya di setiap provinsi, sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel, di tingkat pusat dan daerah.
 dinamika pengelolaan keuangan negara juga semakin berkembang, di tengah tantangan dan distrupsi mebutuhkan multi stakeholder enggament yang efektif dan kolaborasi. 
“untuk itu kami haruskan pak presiden dan wakil presiden beserta jajaran pemerintah yang telah komitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata keuangan negara selama 10 tahun terakhir, sebagai landasan kuat bagi pemerintah selanjutnya,” pungkas isma yatun, di hadapan 1.500 tamu undangan yang hadir.
baca juga:temui pimpinan mpr, presiden jokowi pastikan upacara hut ri akan berlangsung di ikn
baca juga:presiden jokowi peringatkan tantangan iklim dan pangan, tekankan kewaspadaan
presiden jokowi, mengucapkan terima kasih atas predikat wtp yang diberikan bkp ri atas lhp lkpp tahun 2023. dia juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada jajarannya, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
“sudah sering saya sampaikan, bahwa wtp bukan prestasi. tetapi wtp adalah kewajiban kita semua. kewajiban menggunakan apbn secara baik. ini uang rakyat. ini uang negara," tegas jokowi, kemarin.
dia mengingatkan, penggunaan uang negara yang mengalir di pemerintah pusat hingga daerah, pasti akan diaudit. “setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan apbn dan apbd secara baik. dan juga kewajiban menjalankan apbn dan apbd secara baik. serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," pesannya.
apalagi situasi dunia yang saat ini memanas karena kondisi geopolitik, pertumbuhan ekonomi dunia kini melambat. “perang dagang semakin memanas, perubahan iklim semakin nyata kita lihat. pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2%, dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan," imbuhnya.
tapi meski begitu, dissebutnya kondisi ekonomi indonesia kini masih stabil.  "alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik indonesia sangat stabil. ekonomi tetap tumbuh di atas 5%. kita tahu di kuartal i-2024, tumbuh 5,11%,” terangya. 
begitu juga inflasi, tetap terjaga di setiap daerah. “inflasi tetap terjaga karena bi dan kementerian dalam negeri, setiap hari senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah dan juga pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik," lanjutnya.
terakhir, jokowi meminta bpk ri untuk mendukung masa pelestarian pemerintahannya, dengan presiden terpilih prabowo subianto. dimana oktober 2024, dia akan digantikan presiden terpilih. “saya juga mengharapkan dukungan bpk untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, dan ekosistem sekaligus dan selalu berorientasi pada hasil," ujarnya.
jokowi yakin, presiden terpilih prabowo subianto akan memberikan perhatian pada rekomendasi bpk. begitu juga dimintanya para kepala daerah, manteri, dan kepala lembaga, untuk menyelesaikan rekomendasi yang diterima bpk. "agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” tuturnya. (ril/*/air)