PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Keluh kesah nasib honorer tenaga kependidik (tendik) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota (Disdik) Kota Palembang secara langsung dijawab oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Drs Ratu Dewa MSi. Dia mengaku akan memperjuangkan beberapa usulan seperti usulan formasi tendik sebanyak 668 pada formasi usulan CASN tahun ini, berikut pembayaran insentif dan relokasi penempatan guru.

“Untuk masalah tendik yang statusnya honorer ini akan kita perjuangkan. Tahun 2024 sudah kita usulkan sebanyak 668 formasi. Kita harapkan semua ini bisa berjalan dengan baik," terangnya saat pertemuan di Gedung Guru PGRI, kemarin (4/7).

Ia juga menugaskan kembali dinas terkait agar insentif honorer dalam satu minggu ini bisa dibayarkan langsung selama dua bulan, karena kasihan mereka belum menerima insentif. "Di balik uang tersebut ada keperluan mendesak untuk keluarga mereka yang harus terpenuhi seperti biaya anak sekolah dan kebutuhan lainnya,” sebutnya. 

Ketua Dewan Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Zulinto menjelaskan tahun ini formasi tendik yang diusulkan sebanyak 668, meskipun jumlahnya ada 1.000 orang. Kendati begitu formasi tendik di Kota Palembang ini paling besar dari kota/kabupaten lainnya se- Sumatera Selatan.

BACA JUGA:Disidang karena Gelapkan Insentif 73 Imam Masjid, JPU Ungkap Dana Rp201 Juta Lebih untuk Kepentingan Pribadi

BACA JUGA:Upayakan Insentif RT/RW Naik, PAD Masih Relevan, Minta Instansi Lakukan Kajian

"Artinya pada tahap awal ini kita sudah melakukan langkah yang baik untuk Kota Palembang, dibandingkan tingkat Provinsi yang hanya memberikan formasi 500 se-Sumsel. Alhamdulilah Palembang sudah mampu nenetapkan angka formasi sebanyak 668," jelasnya Ini bentuk keseriusan Dewan Pendidikan terhadap honorer tendik. Ia pun ingin memastikan sebagai ketua PGRI bahwa tahun ini program yang ada terlaksana dengan baik.

"Tahun 2024 untuk guru diajukan sebanyak 1.258 formasi. Jumlah ini juga hanya diisi guru yang sudah tercatat di Dapodik sebanyak 543, sedangkan tenaga guru yang tidak termasuk Dapodik itu tinggal 382," bebernya. Namun yang belum ada Dapodik itu harus masuk dan secepatnya diproses supaya punya kesempatan melamar. 

"Dapodik seharusnya bukanlah halangan bagi mereka dan tidak ada pungutan uang untuk masuk Dapodik. Masalah relokasi yang menjadi kendala bagi mereka yang sudah lama honor dan mengajar di sekolah harus dikembalikan ke sekolah masing-masing dan ini telah dibahas di pusat bersama Kementerian Pendidikan," tutupnya.