Isu Pekerja di Tengah Hiruk Pikuk Pilkada

Reporter: |

Editor: Novis |

Rabu , 03 Jul 2024 - 08:34

M.H. Thamrin - Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNSRI--

Pernyataan politik lebih banyak bersifat generic seperti “….maju untuk semua”; “…. bangkit bersama”; “…menyala abangku”; “…menata ibukota” dan sejenisnya.

Umumnya lebih berfokus pada janji umum tentang kemajuan dan pencitraan diri tanpa menyentuh isu-isu spesifik yang dihadapi para pekerja.

Ada beberapa isu penting yang seharusnya menjadi prioritas dalam kampanye para calon kepala daerah jika mereka benar-benar peduli terhadap kesejahteraan pekerja, di antaranya : (1) Upah layak dan kesejahteraan; (2) Kondisi kerja yang aman dan sehat; (3) Perlindungan Sosial; (4) Kesejahteraan dan non-diskriminasi; (5) Pendidikan dan pelatihan; dan (6) Pekerja informal.

Dilema para Calon Kepala Daerah, Prioritas yang Terpecah.

Sistem politik yang ada seringkali menjebak para calon dalam dilema antara memenuhi tuntutan partai politik dan menjawab kebutuhan konstituen.

Proses mendapatkan rekomendasi partai untuk memastikan parpol pengusung seringkali memakan waktu dan energi yang signifikan, mengurangi focus mereka pada pengembangan program yang nyata dan relevan bagi para pemilih atau konstituen mereka – termasuk para pekerja.

Selain itu, dengan masa kampanye yang kurang dari dua bulan yakni antara tanggal 25 September – 23 November 2024, para calon menghadapi tantangan besar dalam menyampaikan pesan mereka secara efektif.

Dalam situasi ini, konten kampanye cenderung menonjolkan citra dan impresi menarik ketimbang gagasan dan Solusi konkret. Hal ini membuat janji-janji kampanye sering kali tidak realistis dan kurang memperhattikan isu-isu nyata yang dihadapi pekerja.

Relevansi Pilkada bagi Pekerja.

Jika merujuk ILO (1998), “Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi pekerja untuk mengangkat suara mereka dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dipromosikan dalam kebijakan pemerintah”.

Namun di lapangan hak-hak ini seringkali terpinggirkan oleh kepenttingan politik jangka pendek. Untuk itu, Masyarakat dan pekerja harus lebih kritis dalam menilai program dan janji politik para calon.

Alih-alih hanya terbuai oleh slogan, konstituen harus menuntut rencana aksi konkret yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan hak-hak pekerja.

Sebagai pemilih, penting untuk memilih calon yang memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu pekerja dan yang memiliki rencana yang jelas untuk mengatasi tantangan yang ada.

isu pekerja di tengah hiruk pikuk pilkada                             sumateraekspres.id -pada masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada), perhatian para calon seringkali terfokus pada upaya menarik simpan dan suara dari berbagai kelompok masyarakat.
salah satu kelompok yang kerap disebut-sebut penting namun seringkali tidak mendapatkan perhatian yang proporsional dalam program pembangunan adalah para pekerja.
meskipun kontribusi mereka signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, isu-isu yang mereka hadapi tidak jarang tenggelam di tengah hiruk pikuk kampanye politik. 
antara retorika dan realita. 
para calon kepala daerah umumnya sepakat bahwa pekerja adalah elemen penting dalam pembangunan.
mereka sering menekankan pentingnya peran pekerja dalam pidato dan pernyataan politik. namun, kenyataan nya seringkali menunjukkan hal yang berbeda.
dalam banyak kasus, pekerja lebih terkesan dilihat sebagai komoditi politik – kelompok yang penting untuk dijadikan bahan jualan kampanye ketimbang sebagai subyek utama yang memerlukan perhatian serius.
baca juga:dugaan kasus bullying di sekolah elit palembang, orang tua tempuh jalur hukum, ini ceritanya!
baca juga:sejarah dan tujuan awal berdirinya bank indonesia di zaman kolonial, dari de javasche bank hingga era digital
padahal pernyataan ilo jelas bahwa “labor is not a commodity” (pekerja bukanlah komoditas) dan menekankan pentingnya pekerjaan yang bermartabat dan layak sebagai fondasi keadilan sosial (ilo, 2024).
prinsip-prinsip fundamental seperti kebebasan berserikat, penghapusan kerja paksa, penghapusan pekerja anak, dan eliminasi diskriminasi di tempat kerja adalah hal-hal yang harus dipegang teguh oleh seƟap negara dan pemerintahan daerah (ilo, 1998). 
isu-isu menonjol bagi pekerja 
jika isu pekerja memang merupakan prioritas, seharusnya masalah yang mereka hadapi tercermin dalam gagasan yang dituangkan dalam slogan dan program kampanye.
namun, pengamatan di lapangan -termasuk di sumatera selatan – menunjukkan bahwa perhatian terhadap pekerja seringkali Ɵdak tercermin dalam slogan-slogan kampanye yang bertebaran di baliho dan poster-poster.
pernyataan politik lebih banyak bersifat generic seperti “….maju untuk semua”; “…. bangkit bersama”; “…menyala abangku”; “…menata ibukota” dan sejenisnya.
umumnya lebih berfokus pada janji umum tentang kemajuan dan pencitraan diri tanpa menyentuh isu-isu spesifik yang dihadapi para pekerja.
baca juga:nsa bagikan panduan aman penggunaan ponsel untuk cegah pencurian data
baca juga:rendang: kuliner khas minang yang menduduki peringkat atas makanan terenak di dunia
ada beberapa isu penting yang seharusnya menjadi prioritas dalam kampanye para calon kepala daerah jika mereka benar-benar peduli terhadap kesejahteraan pekerja, di antaranya : (1) upah layak dan kesejahteraan; (2) kondisi kerja yang aman dan sehat; (3) perlindungan sosial; (4) kesejahteraan dan non-diskriminasi; (5) pendidikan dan pelatihan; dan (6) pekerja informal. 
dilema para calon kepala daerah, prioritas yang terpecah. 
sistem politik yang ada seringkali menjebak para calon dalam dilema antara memenuhi tuntutan partai politik dan menjawab kebutuhan konstituen.
proses mendapatkan rekomendasi partai untuk memastikan parpol pengusung seringkali memakan waktu dan energi yang signifikan, mengurangi focus mereka pada pengembangan program yang nyata dan relevan bagi para pemilih atau konstituen mereka – termasuk para pekerja.
selain itu, dengan masa kampanye yang kurang dari dua bulan yakni antara tanggal 25 september – 23 november 2024, para calon menghadapi tantangan besar dalam menyampaikan pesan mereka secara efektif.
dalam situasi ini, konten kampanye cenderung menonjolkan citra dan impresi menarik ketimbang gagasan dan solusi konkret. hal ini membuat janji-janji kampanye sering kali tidak realistis dan kurang memperhattikan isu-isu nyata yang dihadapi pekerja. 
relevansi pilkada bagi pekerja. 
jika merujuk ilo (1998), “pemilihan umum merupakan kesempatan bagi pekerja untuk mengangkat suara mereka dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dipromosikan dalam kebijakan pemerintah”.
namun di lapangan hak-hak ini seringkali terpinggirkan oleh kepenttingan politik jangka pendek. untuk itu, masyarakat dan pekerja harus lebih kritis dalam menilai program dan janji politik para calon.
alih-alih hanya terbuai oleh slogan, konstituen harus menuntut rencana aksi konkret yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan hak-hak pekerja.
sebagai pemilih, penting untuk memilih calon yang memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu pekerja dan yang memiliki rencana yang jelas untuk mengatasi tantangan yang ada. 
baca juga:air terjun ayek bayau, pesona alam yang asri dan terjaga di empat lawang, yuk jelajahi!
baca juga:catat, inilah inisiatif kemendikbudristek tingkatkan kompetensi siswa dalam literasi dan numerasi!
dengan demikian, perhatian pada isu pekerja dalam pilkada bukan hanya retorika belaka tetapi sebuah komitmen nyata untuk perubahan yang lebih baik di masa depan.
pada calon kepala daerah harus didorong untuk menghadirkan solusi konkret yang tertuang dalam program kerja mereka, bukan sekedar janji kosong.
dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu ini, kita bisa lebih kritis dalam memilih pemimpin yang benar-benar peduli dan siap bekerja untuk kesejahteraan para pekerja.
baca juga:ingat! 5 larangan malam 1 suro. janggan dilelanggar. berani mencoba sial seumur hidup
baca juga:inilah tren fashion 2024 yang mengubah dunia mode, gaya yang wajib kamu coba!
kita dapat berharap agar para calon kepala daerah lebih focus pada substansi dalam kampanye mereka, dan mulai melihat pekerja bukan hanya sebagai suara yang perlu diraih, tetapi sebagai bagian integral dari masyarakat yang memerlukan perhatian dan program nyata untuk perbaikan kesejahteraan mereka.
ringkasnya, kampanye pilkada bisa menjadi momen yang tidak hanya penuh dengan janji-janji manis, tetapi juga komitmen konkret untuk perubahan yang lebih baik bagi para pekerja.