Pertanyakan Peran Stakeholder Lain, Hari Bhayangkara Momen Rapatkan Barisan Tangani Penambangan Minyak Ilegal

Reporter: Kemas A Rivai |

Editor: Dandy |

Senin , 01 Jul 2024 - 21:03

MINYAK ILEGAL: Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo, dan Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M Zulkarnain. -FOTO: KMS A RIVAI/SUMEKS-

*Kapolda Pertanyakan Peran Stakeholder Lain

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Masalah penambangan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), tak kunjung selesai. Terbaru sampai mencemari Sungai Dawas hampir sepanjang 10 km, bahkan ada 2 orang tewas akibat sumur minyak ilegal yang terbakar, Jumat sore, 28 Juni 2024.

Berulang kali kejadian, pejabat kepolisian pun diburu awak media dimintai konfirmasinya. “Selama ini kalau sudah meledak (sumur minyak ilegal), selalu Polri yang disalahkan,” tukas Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK, usai upacara Hari Bhayangkara ke-78, Senin, 1 Juli 2024.

BACA JUGA:Perpanjang Masa Jabatan 8 Tahun

Sebab menurutnya, tidak hanya Polri semata yang melakukan tugas tersebut. Polri tidak belajar ngebor minyak dan penanganannya. Tugas Polri sebatas melakukan penegakan hukum, tangkap dan tahan jika terjadi pelanggaran hukum, dan disidangkan.

"Berulang kali saya sampaikan, bahwa itu tidak boleh dilakukan. Di kesempatan Hari Bhayangkara ini, kami akan lebih merapatkan barisan. Itu bukan hanya tugas Polri saja. Ini juga tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah, tugas dari stakeholder lainnya,” tegasnyua, didampingi Wakapolda Sumsel Brigjen M Zulkarnain SIK MSi.

Stakeholder lain itu, disebutnya seperti SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lingkungan Hidup, ada Kementerian ESDM, ada Pol-PP. “Ada banyak, dan kami minta agar semuanya itu untuk dikoordinir," pintanya.

Lulusan Akpol 1993 itu menyebut, sebab dalam hal penambangan minyak ilegal ini, ada hal yang dibutuhkan dan yang dilarang. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan minyak untuk dijual karena mereka butuh uang.

“Seperti yang terjadi 21 Juni 2024, terjadi minyak melimpah keluar tak terkendali sampai masuk ke dalam sungai. Sepekan kemudian, sumur minyak itu terbakar karena masyarakat yang datang berbondong-bondong ke tempat itu,” sesalnya.

Sementara pemerintah tidak ada yang mengatur dan siapa yang bertanggungjawab untuk mengatur hal ini. "Polri tidak bisa bekerja sendiri perlu kerjasama bersinergi, makanya di kesempatan itu tolong ke rekan-rekan wartawan tanyakan juga ke stakeholder yang lain. Apa peran mereka? Jadi bukan hanya tanggung jawab Polri,” imbaunya kepada awak media.

BACA JUGA:552 Peserta Bersaing di O2SN

Menurutnya, diduga ada sekitar 10 ribuan jumlah sumur minyak ilegal di wilayah Kabupaten Muba. Jika semua mau ditangkapi, pastinya membutuhkan waktu lama. “Ditangkap 1, tumbuh 3. Ditangkap 3, tumbuh 5, begitu seterusnya,” cetusnya.

pertanyakan peran stakeholder lain, hari bhayangkara momen rapatkan barisan tangani penambangan minyak ilegal                            *kapolda pertanyakan peran stakeholder lain
 palembang, sumateraekspres.id - masalah penambangan minyak ilegal di kabupaten musi banyuasin (muba), tak kunjung selesai. terbaru sampai mencemari sungai dawas hampir sepanjang 10 km, bahkan ada 2 orang tewas akibat sumur minyak ilegal yang terbakar, jumat sore, 28 juni 2024.
berulang kali kejadian, pejabat kepolisian pun diburu awak media dimintai konfirmasinya. “selama ini kalau sudah meledak (sumur minyak ilegal), selalu polri yang disalahkan,” tukas kapolda sumsel irjen pol a rachmad wibowo sik, usai upacara hari bhayangkara ke-78, senin, 1 juli 2024.
baca juga:perpanjang masa jabatan 8 tahun
baca juga:bakal dipasang stiker, di bawah pengawasan inspektorat
sebab menurutnya, tidak hanya polri semata yang melakukan tugas tersebut. polri tidak belajar ngebor minyak dan penanganannya. tugas polri sebatas melakukan penegakan hukum, tangkap dan tahan jika terjadi pelanggaran hukum, dan disidangkan.
"berulang kali saya sampaikan, bahwa itu tidak boleh dilakukan. di kesempatan hari bhayangkara ini, kami akan lebih merapatkan barisan. itu bukan hanya tugas polri saja. ini juga tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah, tugas dari stakeholder lainnya,” tegasnyua, didampingi wakapolda sumsel brigjen m zulkarnain sik msi.
 stakeholder lain itu, disebutnya seperti skk migas, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk), dinas lingkungan hidup, ada kementerian esdm, ada pol-pp. “ada banyak, dan kami minta agar semuanya itu untuk dikoordinir," pintanya.
lulusan akpol 1993 itu menyebut, sebab dalam hal penambangan minyak ilegal ini, ada hal yang dibutuhkan dan yang dilarang. di satu sisi, masyarakat membutuhkan minyak untuk dijual karena mereka butuh uang.
 “seperti yang terjadi 21 juni 2024, terjadi minyak melimpah keluar tak terkendali sampai masuk ke dalam sungai. sepekan kemudian, sumur minyak itu terbakar karena masyarakat yang datang berbondong-bondong  ke tempat itu,” sesalnya.
 sementara pemerintah tidak ada yang mengatur dan siapa yang bertanggungjawab untuk mengatur hal ini. "polri tidak bisa bekerja sendiri perlu kerjasama bersinergi, makanya di kesempatan itu tolong ke rekan-rekan wartawan tanyakan juga ke stakeholder yang lain. apa peran mereka? jadi bukan hanya tanggung jawab polri,” imbaunya kepada awak media. 
baca juga:sumsel siap jadi tuan rumah, untuk pornas korpri ke-17 tahun 2025
baca juga:552 peserta bersaing di o2sn
menurutnya, diduga ada sekitar 10 ribuan jumlah sumur minyak ilegal di wilayah kabupaten muba. jika semua mau ditangkapi, pastinya membutuhkan waktu lama. “ditangkap 1, tumbuh 3. ditangkap 3, tumbuh 5, begitu seterusnya,” cetusnya. 
sebelumnya, kapolda sumsel menyampaikan masalah minyak terbakar sudah seringkali terjadi di wilayah kabupaten musi banyuasin (muba). baik itu illegal drilling atau sumur minyak ilegal, maupun illegal refinery atau penyulingan minyak ilegal.
“masyarakat itu sangat membutuhkan uang, sementara mereka tidak tahu tata cara mengolah dan itu melanggar hukum. jumlahnya banyak sekali,” kata rachmad, usai membuka bazar umkm dan kontes mobil klasik/tua, memeriahkan hari bhayangkara ke-78, sabtu pagi, 29 juni 2024.
terkait pencemaran sungai dawas, di  kecamatan sungai lilin, kabupaten muba, dan terbakarnya sumur minyak ilegal di sana, jumat sore, 28 juni 2024, kapolda menyebut sudah melaporkannya ke pj gubernur sumsel elen setiadi sh mse.
“bahkan beberapa minggu lalu, sudah rapat di kantor kementerian esdm (di jakarta), kita menunggu dari pemerintah pusat. kita cari solusi yang terbaik untuk masyarakat,” imbuh rachmad, di halaman parkir kantor dprd provinsi sumsel, kemarin.
namun kalau masyarakat dihentikan untuk melaksanakan penambangan minyak liar, menurutnya harus dicarikan alternatif pekerjaan lain. “tapi masyarakat juga harus tahu, itu merusak lingkungan, itu melanggar hukum, itu merugikan masyarakat yang lain. jadi mereka harus siap-siap beralih pekerjaan lain,” imbuh mantan kapolda jambi itu.
kabid humas polda sumsel kombes pol sunarto sik mm, juga mengatakan tindakan tegas praktik illegal drilling dan illegal refinery ini, sesuai komitmen kapolda sumsel irjen pol a rachmad wibowo, dan pangdam ii/sriwijaya mayjen tni naudi nurdika  
“intinya bersama-sama bakal melakukan penindakan,” kata sunarto, kepada sumatera ekspres. tetap komitmen penindakan dan penegakan hukum, mengacu peraturan menteri esdm nomor 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan minyak bumi pada sumur tua.
yang dilegalkan adalah sumur tua. regulasi minyak rakyat tetap dilarang mengacu permen esdm nomor 1 tahun 2008. “jadi polda sumsel tetap akan melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk peredaran minyak ilegal,” tegasnya.
 sebelum adanya regulasi dan aturan yang jelas dan baku dari pemerintah terkait minyak rakyat di muba, maka penindakan dan penegakan hukum akan tetap dan terus dilakukan. termasuk penertiban sejumlah gudang bbm ilegal di beberapa daerah.
 “personel polres dibantu rekan kita dari tni, secara bersama-sama membongkar gudang bbm ilegal. baik yang dibongkar paksa, atau dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya," sebutnya.
terhadap gudang-gudang bbm ilegal yang belum dibongkar, baik yang telah diendus keberadaanya maupun tidak, lanjut sunarto, diharapkan untuk dapat membongkar secara mandiri sebelum ditemukan oleh petugas.
"kami tetap berkomitmen untuk melaksanakan penindakan hukum terhadap pelaku illegal drilling dan illegal refinery. tidak ada tawar menawar lagi, karena kami berpatokan dengan aturan hukum yang berlaku," imbuhnya. (*)