Ormas Keagamaan Beda Pendapat, Soal Izin Kelola Tambang dari Pemerintah

Reporter: Martha |

Editor: Edi Sumeks |

Minggu , 09 Jun 2024 - 22:01

Kontroversi pemberian IUP tambang kepada ormas keagamaan-Foto: Harian Disway-

”Dalam perspektif itu, kemudian kami berpandangan bahwa organisasi keagamaan ini juga merupakan bagian aset negara dan mereka mengurus umat,” bebernya. Bahlil mengungkapkan, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang sebelumnya sudah diajukan Pengurus NU wilayah Kalimantan Timur segera terbit pekan depan.

”Saya sudah membaca beberapa rilis PBNU dan betul mungkin kalau tidak salah minggu depan sudah selesai urusannya,” ujar Bahlil. Dia melanjutkan, pemberian izin serupa akan diprioritaskan bagi ormas keagamaan besar lainnya, seperti NU, Muhammadiyah, organisasi induk Kristen, Buddha, serta Hindu. ”Nantinya pembagian wilayah tambang itu disesuaikan dengan proporsi jumlah cadangan, bukan dari luas wilayah tambang,” bebernya.

Bahlil menambahkan, izin hanya diberikan kepada ormas yang memiliki badan usaha serta ditujukan di bekas wilayah izin usaha pertambangan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara. Menurut dia, ormas yang sudah menerima IUPK tidak bisa memberikan izin tambang itu kepada pihak lain. Hal tersebut merupakan upaya mencegah timbulnya kerugian negara.

Ketua Umum YLBHI M Isnur menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 merupakan bagian dari upaya mengooptasi atau pembungkaman ormas oleh pemerintah dan oligarki. Menurut dia, pembungkaman itu bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan. ”YLBHI juga memandang ini adalah agenda pemecah belahan masyarakat sipil di tengah semakin otoritariannya pemerintah,” tudingnya.

Kebijakan ini akan menempatkan ormas berhadap-hadapan dengan masyarakat. Bahkan, lebih buruknya lagi, ormas akan menjadi instrumen negara untuk merepresi rakyat. ”Kebijakan (memberikan izin tambang untuk ormas) ini adalah jebakan,” kata Isnur. (uni/bis/gti/way/*)

ormas keagamaan beda pendapat, soal izin kelola tambang dari pemerintah                            sumsel - organisasi masyarakat (ormas) keagamaan tak satu suara terhadap langkah pemerintah memberikan izin usaha tambang (iup). pro-kontra ini tak hanya di pusat, tapi juga daerah, termasuk sumatera selatan (sumsel). 
ketua umum dewan dakwah kabupaten oki sekaligus pengurus nahdlatul ulama (nu) oki, supardjon tsabit ali haq mpdi mengungkapkan, konsensi pengelolaan tambang pada prinsipnya upaya pemerintah membantu ormas keagamaan seluruh agama.
pemberian iup ini dimaksudkan agar ormas keagamaan ke depan bisa memiliki kemandirian ekonomi finansial. sehingga tidak tergantung lagi dengan dana hibah pemerintah. "logika sederhananya, bagus. tapi kemudian yang menjadi kekhawatiran, konsensi itu sebenarnya banyak permasalahan bakal ditimbulkan," imbuh dia, kemarin (9/6).
di sisi lain, konsensi itu bisa mengikat suara ormas keagamaan untuk kemudian tidak vokal terhadap berbagai kebijakan pemerintah di masa yang akan datang. kekritisan ormas keagamaan akan hilang karena ada keterkaitan balas budi atas konsensi tambang yang ‘menghasilkan’ untuk ormas.
baca juga:reklamasi lahan tambang 2.222 hektar, raih award penurunan emisi korporasi terbaik
baca juga:memperingati hari lingkungan hidup sedunia tanami lokasi eks tambang
kemudian, ada kekhawatiran dari kebijakan ini. karena dikelola sekelompok ormas atau ormas keagamaan, maka hanya kelompok atau golongan itu yang merasakan manfaatnya. padahal, dalam uud ri, tanah, air dan udara dikelola oleh negara dan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat banyak. 
persoalan lain, tidak setiap lembaga keagamaan memiliki profesionalitas dan kemampuan untuk mengelola tambang. “kalau secara pribadi, sdm dalam ormas keagamaan mungkin ada yang punya usaha seperti cv, pt atau sdm yang paham dengan pertambangan. tapi secara makna, terjadi pergeseran fungsi ormas keagamaan itu,” bebertsabit.
ormas keagamaan yang selama ini fokus pada pembinaan umat dan kemandirian ekonomi, berubah fungsinya menjadi kemitraan yang berkaitan dengan bisnis tambang. “memang secara prinsip tidak ada yang salah. tapi ini akan menjadi jebakan kalau tidak bisa mencernanya dengan baik. kekritisan dan kenetralan ormas keagamaan di masa yang akan datang akan hilang,” pungkas dia.
terpisah, pimpinan daerah muhammadiyah (pdm) kabupaten oku, prof gribaldi menyampaikan, muhammadiyah sudah menyampaikan penolakan terhadap rencana kebijakan pemerintah pusat tersebut. khususnya soal membagikan izin tambang ke ormas/ormas keagamaan. 
baca juga:pemerintah dorong industri pertambangan kian berkelanjutan
baca juga:perusahaan tambang di lahat dukung pembangunan rtlh, serah terima rumah layak huni di desa muara lawai
"muhammadiyah akan fokus dan konsentrasi pada gerakan dakwahnya dan amal usaha muhammadiyah," tegas prof gribaldi. saat ini, muhammadiyah sebagai sebuah ormas kegamaan yang besa di indonesia sudah memiliki sejumlah amal usaha yang berkembang. mulai dari bidang kesehatan seperti rumah sakit dan klinik. kemudian bidang pendidikan seperti paud sampai tingkat perguruan tinggi. sosial, ada panti asuhan dan lainnya.
“eksploitasi sumber daya alam melalui pertambangn sudah pasti ada efeknya, terutama terhadap lingkungan. jadi, muhammadiyah lebih baik fokus kepada bidangnya saja. lagi pula, muhammadiyah tidak ada pengalaman dalam bidang pertambangan. sesuai hadits, jika sesuatu yang dikerjakan bukan oleh ahlinya, maka tunggulah akan kehancurannya,” pungkas dia.
pengurus ormas nu lahat mendukung pengelolaan tambang dengan aturan ketat. sesuai dengan aturan yang berlaku. ketua nu lahat, napiqurahman mengatakan, secara struktur dan lembaga ,nu siap menjalankan hal tersebut.
namun tetap perlu regulasi yang jelas dalam mengelola sumber daya alam, terutama sektor tambang. "insya allah, mereka akan amanah dan bisa membawa kemajuan dan bisa menjawab problem di masyarakat, khususnya nahdliyin," imbuh dia.
nu lahat siap berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam mengelola tambang dengan bertanggung jawab demi keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.  
baca juga:kasus pertambangan : kejati sumsel periksa saksi dari esdm sumsel dan dirjen pajak!
baca juga:tarik tali tambang sepanjang 1 meter, kambingnya ternyata ikut, 2 pencuri hewan ternak dicokok, 3 masih dpo
manager humas pt bukit asam (ptba) tbk, hendri mulyono mengatakan, penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (wiupk) merupakan kewenangan negara. "kebijakan yang diambil tentunya telah mempertimbangkan berbagai aspek," ujarnya. lanjutnya, sebagai bumn, ptba fokus untuk menjaga ketahanan energi nasional serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.
sebelumnya, ketua umum asosiasi pemasok energi, mineral, dan batu bara indonesia (aspebindo), anggawira mendukung rencana pemerintah membagikan iup kepada ormas. hal itu dilakukan sebagai bentuk redistribusi sumber daya agar bisa dinikmati masyarakat. ”catatannya, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional,” jelas dia.
karena itu, pengelolaan tambang harus dilakukan secara profesional oleh lembaga keagamaan dengan membentuk badan usaha. anggawira menilai badan usaha milik umat juga bertujuan membangun kemandirian organisasi untuk bisa terus berkontribusi kepada masyarakat.
”iup ini bisa menjadi modal bagi ormas keagamaan untuk mandiri dalam mengembangkan roda organisasi mereka,” tutur dia. pembagian iup kepada ormas merupakan bentuk apresiasi negara untuk mendukung kerja-kerja ormas dalam memberdayakan masyarakat. terlebih, dia menilai, kontribusi ormas keagamaan selama ini cukup besar. 
baca juga:nah lho! 2 mantan bupati di sumsel diperiksa kejati sumsel, saksi dugaan korupsi pertambangan dan perkebunan
baca juga:sebar dividen hasil tambang rp4,6 triliun
”yang perlu diperhatikan adalah tata kelola pemberian izinnya serta prinsip kesetaraan dan pemerataan sumber daya agar proporsional. supaya masyarakat turut menikmati sumber daya yang ada hak mereka juga di dalamnya,” tandas anggawira.
menteri investasi/kepala badan koordinasi penanaman modal (bkpm), bahlil lahadalia menepis anggapan sebagian kalangan kalau pemberian iup untuk ormas atau ormas keagamaan ada kaitannya dengan masalah politik. ia menjelaskan, kebijakan diambil agar semua elemen masyarakat memiliki andil dalam pengelolaan sumber daya yang ada.
menurutnya, pemberian izin itu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. dampak positifnya, memacu pertumbuhan perekonomian indonesia. sebab, hasil dari keuntungan tambang tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. “tidak ada urusannya sama politik,” tegas bahlil.
bahlil menambahkan, alasan pemerintah memberikan izin tambang untuk ormas keagamaan yang memiliki badan usaha karena kontribusi organisasi tersebut cukup besar dalam pembangunan dan pemajuan bangsa. dari sisi penguatan sumber daya manusia (sdm), sambung bahlil, ormas keagamaan juga berperan penting dalam mencerdaskan generasi bangsa. 
”dalam perspektif itu, kemudian kami berpandangan bahwa organisasi keagamaan ini juga merupakan bagian aset negara dan mereka mengurus umat,” bebernya. bahlil mengungkapkan, izin usaha pertambangan khusus (iupk) yang sebelumnya sudah diajukan pengurus nu wilayah kalimantan timur segera terbit pekan depan. 
”saya sudah membaca beberapa rilis pbnu dan betul mungkin kalau tidak salah minggu depan sudah selesai urusannya,” ujar bahlil. dia melanjutkan, pemberian izin serupa akan diprioritaskan bagi ormas keagamaan besar lainnya, seperti nu, muhammadiyah, organisasi induk kristen, buddha, serta hindu. ”nantinya pembagian wilayah tambang itu disesuaikan dengan proporsi jumlah cadangan, bukan dari luas wilayah tambang,” bebernya.
bahlil menambahkan, izin hanya diberikan kepada ormas yang memiliki badan usaha serta ditujukan di bekas wilayah izin usaha pertambangan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara. menurut dia, ormas yang sudah menerima iupk tidak bisa memberikan izin tambang itu kepada pihak lain. hal tersebut merupakan upaya mencegah timbulnya kerugian negara.
ketua umum ylbhi m isnur menyatakan, peraturan pemerintah (pp) nomor 25 tahun 2024 merupakan bagian dari upaya mengooptasi atau pembungkaman ormas oleh pemerintah dan oligarki. menurut dia, pembungkaman itu bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan. ”ylbhi juga memandang ini adalah agenda pemecah belahan masyarakat sipil di tengah semakin otoritariannya pemerintah,” tudingnya. 
kebijakan ini akan menempatkan ormas berhadap-hadapan dengan masyarakat. bahkan, lebih buruknya lagi, ormas akan menjadi instrumen negara untuk merepresi rakyat. ”kebijakan (memberikan izin tambang untuk ormas) ini adalah jebakan,” kata isnur. (uni/bis/gti/way/*)