Sistem Linieritas Dicabut, Kini Guru PPPK Berhak Dapat Tunjangan Profesi Guru, Cek Aturan Lengkapnya

Reporter: Rohim |

Editor: Alfery |

Kamis , 30 May 2024 - 12:28

Guru PPPK akhirnya bisa mendapatkan TPG, aturan linieritas yang selama ini menyulitkan guru telah dicabut. -Foto: Dok. Sumateraekspres.id-

SUMATERAEKSPRES.ID - Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengajar mata pelajaran tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya kini dapat bernafas lega.

Mereka berhak menerima tunjangan profesi guru (TPG) sebesar gaji pokok sekitar Rp 3,2 juta per bulan, yang dibayarkan setiap triwulan menjadi sekitar Rp 9,6 juta.

Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI), Heti Kustrianingsih, menyampaikan rasa syukurnya terkait hal ini.

"Alhamdulillah, guru PPPK yang sebelumnya sedih kini dapat tersenyum lagi. Mereka bisa menikmati TPG," kata Heti, Rabu (29/5).

Sebelumnya, para guru P1 yang mendapatkan TPG kehilangan hak tersebut setelah diangkat menjadi PPPK.

Namun, kini mereka kembali berhak menerimanya berkat diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 7 Tahun 2024.

Permendikbudristek ini ditandatangani oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 27 Februari 2024 dan mulai berlaku pada 29 Februari 2024.

Heti mengapresiasi isi dari peraturan tersebut, yang mencakup tiga pasal penting: Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 4 menyebutkan bahwa aturan ini berlaku untuk:

1. Guru yang mengajar mata pelajaran sesuai kualifikasi akademik tetapi tidak sesuai sertifikat pendidik;

sistem linieritas dicabut, kini guru pppk berhak dapat tunjangan profesi guru, cek aturan lengkapnya                            sumateraekspres.id - guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang mengajar mata pelajaran tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya kini dapat bernafas lega.
mereka berhak menerima tunjangan profesi guru (tpg) sebesar gaji pokok sekitar rp 3,2 juta per bulan, yang dibayarkan setiap triwulan menjadi sekitar rp 9,6 juta.
ketua umum forum guru honorer negeri lulus passing grade seluruh indonesia (fghnlpsi), heti kustrianingsih, menyampaikan rasa syukurnya terkait hal ini.
"alhamdulillah, guru pppk yang sebelumnya sedih kini dapat tersenyum lagi. mereka bisa menikmati tpg," kata heti, rabu (29/5).
baca juga:ratusan pppk empat lawang dilantik, ini pesan pj bupati
baca juga:inilah cara perhitungan potongan dana tabungan perumahan rakyat bagi pns dan pppk, cek jadwal iuran tapera
sebelumnya, para guru p1 yang mendapatkan tpg kehilangan hak tersebut setelah diangkat menjadi pppk.
namun, kini mereka kembali berhak menerimanya berkat diterbitkannya peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (permendikbudristek) nomor 7 tahun 2024.
permendikbudristek ini ditandatangani oleh mendikbudristek nadiem makarim pada 27 februari 2024 dan mulai berlaku pada 29 februari 2024.
heti mengapresiasi isi dari peraturan tersebut, yang mencakup tiga pasal penting: pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.
baca juga:tentang pns dan pppk, awal 2024 gaji naik, kini bakal dipotong iuran tapera, begini skemanya
baca juga:kaji pemberian tpp untuk pppk, tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah 
pasal 4 menyebutkan bahwa aturan ini berlaku untuk:
1. guru yang mengajar mata pelajaran sesuai kualifikasi akademik tetapi tidak sesuai sertifikat pendidik;
2. guru taman kanak-kanak/raudatul athfal dengan kualifikasi akademik pendidikan guru tk/paud atau psikologi, tetapi memiliki sertifikat pendidik lain;
3. guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dengan kualifikasi akademik pendidikan guru sd/mi atau psikologi, tetapi memiliki sertifikat pendidik lain.
baca juga:tak hanya pns dan pppk, potongan gaji untuk iuran tapera juga bakal sasar pekerja swasta hingga tni polri
baca juga:pp terbit! gaji pns dan pppk bakal dipotong untuk program tabungan perumahan rakyat, segini besarannya
pasal 5 menjelaskan bahwa tunjangan profesi guru yang telah dibayarkan sejak 1 maret 2023 tetap sah berdasarkan kesesuaian bidang tugas dengan sertifikat pendidik.
pasal 6 menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan ini, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 46 tahun 2016 dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
heti menegaskan bahwa aturan linieritas tidak berlaku sejak permendikbudristek 7 tahun 2024 diberlakukan.
"terima kasih kepada mas menteri nadiem makarim," ujarnya.
baca juga:inilah perbedaan seragam pns dan pppk berdasarkan aturan mendagri
baca juga:hore! guru pns dan pppk bakal terima uang tambahan 750 ribu, ini loh persyaratannya
sebelumnya, banyak guru p1 yang kehilangan tpg setelah diangkat menjadi pppk karena sk pengangkatan tidak sesuai dengan sertifikat pendidik mereka.
contohnya, sk mengajar mata pelajaran ips sementara sertifikasi guru adalah pemasaran, yang mengakibatkan tpg tidak cair dan menyebabkan kehilangan potensi gaji tambahan hingga rp 192 juta dalam lima tahun.
situasi ini menyulitkan guru pppk dalam memperpanjang kontrak kerja dan memperoleh tpg, serta terjadi merata di berbagai daerah.
pertanyaannya adalah apakah sk harus diubah oleh pemda atau dibiarkan.
jika diubah, guru harus dimutasi ke provinsi dan mengajar sesuai dengan sertifikasi mereka, yang memerlukan usulan kepada pemda dan badan kepegawaian negara (bkn).