Rektor PTN Diminta Kembalikan Kelebihan Pembayaran UKT

Reporter: Irvan Bahri |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 28 May 2024 - 22:30

Abdul Haris-foto: ist-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Abdul Haris bergerak cepat menyikapi turunnya keputusan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT). “Saya telah menyurati 75 rektor perguruan tinggi negeri (PTN) untuk segera mencabut rekomendasi dan persetujuan tarif UKT dan iuran pengembangan institusi (IPI) tahun 2024,” ujarnya.

Dijelaskannya, Surat bernomor 0511/E/PR.07.04/2024 itu dilayangkan Haris pada 27 Mei 2024. Setidaknya, ada enam poin yang ditekankan Haris dalam surat tersebut mengenai pembatalan UKT ini.

Pada poin pertama, pihaknya kembali secara tegas menyatakan, bahwa telah membatalkan dan mencabut surat rekomendasi tarif UKT dan IPI PTN Badan Hukum (PTNBH) dan surat persetujuan tarif UKT dan IPI PTN tahun akademik 2024/2025. Kedua, para rektor baik PTN maupun PTNBH diminta segera mengajukan kembali tarif UKT dan IPI tahun akademik 2024/2025 kepadanya. Pengajuan harus dilakukan paling lambat 5 Juni 2024.

”(Pengajuan tarif UKT dan IPI, red) Tanpa kenaikan dibandingkan dengan tarif tahun akademik 2023/2024 dan sesuai dengan ketentuan batas maksimal dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT),” ujarnya di Jakarta, kemarin (28/5).

Pada poin ketiga, bagi kampus yang telah memperoleh surat rekomendasi atau surat persetujuan dari Dirjen Diktiristek atas pengajuan kembali UKT dan IPI-nya maka harus merevisi Keputusan Rektor mengenai tarif UKT dan IPI tahun akademik 2024/2025. Dengan begitu, aturan soal UKT di masing-masing kampus resmi berubah.

Dalam poin keempat, para rektor PTN dan PTNBH harus menjamin tidak ada mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 yang membayar UKT lebih tinggi akibat dilakukannya revisi keputusan Rektor.

Haris pun menekankan kembali arahan Mendikbudristek Nadiem Makarim agar kampus merangkul calon mahasiswa baru yang terdampak. Nadiem meminta PTN jemput bola dengan mengabarkan soal pembatalan kenaikan UKT ini pada para calon mahasiswa yang yang belum daftar ulang atau mengundurkan diri akibat UKT yang tinggi. Hal ini ditekankan olehnya di poin kelima.

Kemudian, dalam Surat Dirjen tersebut, dirinya juga menegaskan solusi bagi calon mahasiswa baru yang telah melakukan pembayaran. Di terakhir, Haris menyatakan, agar Rektor PTN dan PTNBH segera melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atau penyesuaian perhitungan pembayaran UKT untuk semester berikutnya.

”Direktorat Jenderal Diktiristek akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar PTN dan PTNBH dapat menjalankannya dengan lancar,” katanya.

Menurutnya, keputusan ini menunjukkan bahwa Kemendikbudristek senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat dan selalu menindaklanjutinya secara serius. Ini juga bentuk komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan kebijakan pendidikan tinggi yang berkeadilan dan inklusif. Termasuk, memastikan tidak ada anak Indonesia yang mengubur mimpinya untuk kuliah di PTN lantaran masalah finansial.

Para rektor sepertinya masih setengah hati merespon pembatalan kenaikan UKT ini. Pasalnya, meski sepakat dengan keputusan tersebut, Forum Rektor Indonesia (FRI) masih berharap agar aturan UKT yang sudah ditetapkan untuk calon mahasiswa baru jalur seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP) 2024 tidak ikut berubah. Kecuali, bagi yang keberatan dan mengajukan keringanan.

rektor ptn diminta kembalikan kelebihan pembayaran ukt                            jakarta, sumateraekspres.id - direktur jenderal pendidikan tinggi, riset, dan teknologi (dirjen diktiristek) abdul haris bergerak cepat menyikapi turunnya keputusan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (ukt). “saya telah menyurati 75 rektor perguruan tinggi negeri (ptn) untuk segera mencabut rekomendasi dan persetujuan tarif ukt dan iuran pengembangan institusi (ipi) tahun 2024,” ujarnya. 
dijelaskannya, surat bernomor 0511/e/pr.07.04/2024 itu dilayangkan haris pada 27 mei 2024. setidaknya, ada enam poin yang ditekankan haris dalam surat tersebut mengenai pembatalan ukt ini. 
pada poin pertama, pihaknya kembali secara tegas menyatakan, bahwa telah membatalkan dan mencabut surat rekomendasi tarif ukt dan ipi ptn badan hukum (ptnbh) dan surat persetujuan tarif ukt dan ipi ptn tahun akademik 2024/2025. kedua, para rektor baik ptn maupun ptnbh diminta segera mengajukan kembali tarif ukt dan ipi tahun akademik 2024/2025 kepadanya. pengajuan harus dilakukan paling lambat 5 juni 2024. 
”(pengajuan tarif ukt dan ipi, red) tanpa kenaikan dibandingkan dengan tarif tahun akademik 2023/2024 dan sesuai dengan ketentuan batas maksimal dalam permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (ssbopt),” ujarnya di jakarta, kemarin (28/5). 
pada poin ketiga, bagi kampus yang telah memperoleh surat rekomendasi atau surat persetujuan dari dirjen diktiristek atas pengajuan kembali ukt dan ipi-nya maka harus merevisi keputusan rektor mengenai tarif ukt dan ipi tahun akademik 2024/2025. dengan begitu, aturan soal ukt di masing-masing kampus resmi berubah. 
baca juga:bersih-bersih internal, timsus ciduk oknum polisi diduga penjual sabu, barang bukti 9 paket berat 93,35 gram
baca juga:anita noeringhati tanggapi santai hasil survei pilkada sumsel 2024: kita buktikan saja nanti di hari h
dalam poin keempat, para rektor ptn dan ptnbh harus menjamin tidak ada mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 yang membayar ukt lebih tinggi akibat dilakukannya revisi keputusan rektor.
haris pun menekankan kembali arahan mendikbudristek nadiem makarim agar kampus merangkul calon mahasiswa baru yang terdampak. nadiem meminta ptn jemput bola dengan mengabarkan soal pembatalan kenaikan ukt ini pada para calon mahasiswa yang yang belum daftar ulang atau mengundurkan diri akibat ukt yang tinggi. hal ini ditekankan olehnya di poin kelima. 
kemudian, dalam surat dirjen tersebut, dirinya juga menegaskan solusi bagi calon mahasiswa baru yang telah melakukan pembayaran. di terakhir, haris menyatakan, agar rektor ptn dan ptnbh  segera melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atau penyesuaian perhitungan pembayaran ukt untuk semester berikutnya.
”direktorat jenderal diktiristek akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar ptn dan ptnbh dapat menjalankannya dengan lancar,” katanya. 
menurutnya, keputusan ini menunjukkan bahwa kemendikbudristek senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat dan selalu menindaklanjutinya secara serius. ini juga bentuk komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan kebijakan pendidikan tinggi yang berkeadilan dan inklusif. termasuk, memastikan tidak ada anak indonesia yang mengubur mimpinya untuk kuliah di ptn lantaran masalah finansial. 
para rektor sepertinya masih setengah hati merespon pembatalan kenaikan ukt ini. pasalnya, meski sepakat dengan keputusan tersebut, forum rektor indonesia (fri) masih berharap agar aturan ukt yang sudah ditetapkan untuk calon mahasiswa baru jalur seleksi nasional berbasis prestasi (snbp) 2024 tidak ikut berubah. kecuali, bagi yang keberatan dan mengajukan keringanan. 
baca juga:mendikbudristek nadiem makarim batalkan kenaikan ukt setelah mendengar aspirasi mahasiswa, ini penegasannya!
baca juga:kabar gembira bagi peserta utbk, kenaikan ukt resmi dibatalkan nadiem usai bertemu jokowi
ketua umum fri m. nasih menilai, sebetulnya bagi calon mahasiswa baru yang mampu dan mau, penetapan ukt sebelumnya tak jadi masalah. tapi, dengan catatan, tidak melampaui ukt tahun lalu. 
”menurut saya bisa tetap berlaku untuk yang mampu dan mau. karena tetap ada 2 kemungkinan jika disesuaikan, yakni ke level lebih rendah atau ke level ukt lebih tinggi tahun lalu,” tutur 
namun, nasih kembali menekankan, bahwa pada prinsipnya, para rektor perguruan tinggi tidak ada masalah dengan kebijakan ukt tahun-tahun sebelumnya. sehingga, ketika permendikbudristek 2/2024 yang menjadi dasar dan pertimbangan ukt 2024 dicabut pun tak jadi soal. 
para rektor pun disebutnya akan melaksanakan apa-apa saja yang menjadi keputusan pemerintah. ”saya kira para rektor akan melaksanakan apa-apa yang menjadi kebijakan mas menteri. tentu dengan membuat sk rektor tentang ukt yang baru, yang bisa saja sama dengan ukt tahun-tahun sebelumnya,” tuturnya. khususnya pada ptnbh, ukt ditetapkan dengan sk rektor. maka pembatalannya pun mesti dengan sk rektor.
sementara itu, rektor institut pertanian bogor (ipb) arif satria mengaku sudah menindaklanjuti instruksi dalam surat dirjen diktiristek. pihaknya pun sudah membahas secara internal terkait besaran ukt dan ipi terbaru yang akan diajukan kembali nanti. ”sudah dibahas,” ujarnya. 
menurut arif, pihaknya tak ada masalah dengan kebijakan tersebut. sebab, kontribusi ukt pada pendapatan ipb hanya 23 persen. ”ipb mengapresiasi kebijakan baru tersebut dan mengikuti apa yang sudah diputuskan pemerintah,” ungkapnya. 
baca juga:langkah-langkah pengajuan penyesuaian biaya ukt di tengah kenaikan tarif, meringankan beban di masa sulit
baca juga:menag yaqut minta ukt tak memberatkan mahasiswa
meski demikian, arif menilai jika pemerintah perlu mengevaluasi total alokasi anggaran pendidikan 20 persen. dengan begitu, bisa lebih efektif untuk mendongkrak kualitas pendidikan tinggi di indonesia.
terpisah staf khusus presiden bisang inovasi pendidikan dan daerah terluar billy mambrasar menyatakan dengan pembatalan ukt merupakan wujud respon cepat presiden joko widodo saat mendengar keluhan rakyat. namun pekerjaan rumah lainnya adalah menaikan akses perguruan tinggi. untuk itu dia menyebut ada beberapa poin penting yang harus dilakukan. 
menurutnya pembatalan ukt merupakan salah satu rekomendasi dari hasil dari diskusi dari berbagai komponen masyarakat. dari diskusi itu, pada senin pagi (27/5) billy menyampaikan rekomendasi kepada jokowi. selanjutnya, pada siang harinya jokowi memanggil mendikbud nadiem makarim dan akhirnya ukt dibatalkan.  “saya berharap, selain pembatalan kenaikan ukt ini, enam rekomendasi kebijakan saya yang lainnya dapat ditindak lanjuti,” katanya. 
rekomendasi lainnya adalah pembaruan uu nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. menurutnya uu ini sudah usang. jika uu ini diperbarui, yang menjadi konsennya adalah menambah anggaran pendidikan tingi. “saat ini hanya 1,6 persen dari apbn yang di kelola oleh kemendikbudristek,” ujarnya. angka ini lebih rendah dari rekomendasi unesco yang menyebut 2 persen dari apbn. 
baca juga:daftar 5 kampus dengan biaya ukt tidak naik di tahun 2024, adakah kampus pilihan snbt-mu?
baca juga:ukt mahal, cobain 5 beasiswa yang bisa buat kamu kuliah gratis, pendaftarannya buka mei hingga juni 
negara maju seperti singapura, jepang, dan amerika sudah menambah anggarn pendidikan tingginya. dia menginginkan agar indonesia menyusul negara-negara ini. billy menyarankan agar ada sebagian dana lpdp untuk pemenuhan kebutuhan tinggi. 
selanjutnya pada pasal 76 ayat (3) uu 12/2012 menjabarkan adanya student loan yang disediakan oleh negara. menurutnya sistem ini bisa digunakan. “student loan ini diberikan dan dijamin oleh negara, tanpa bunga, dan dibayarkan nanti oleh mahasiswa, saat mereka sudah lulus dan bekerja,” ungkapnya.
dia juga meminta agar program beasiswa kip kuliah jalur aspirasi dihapuskan. cara ini menurutnya hanya disalurkan oleh kelompok tertentu. sehingga program tidak merata.  “susun sistem key performance indikator (kpi) dari rektor-rektor berbadan hukum ptn bh agar juga memiliki tanggung jawab kreatifitas menyusun dan mencari sumber anggaran sendiri,” tuturnya. dengan adanya kpi ini diharapkan rektor dapat cari cara agar tidak membebankan biaya pengembangan institusi   kepada ukt. rektor dari ptn bh, menurutnya, dapat mencari anggaran dengan memaksimalkan aset kampus, pengelolaan dana abadi kampus, atau kerjasama industri, dan kerjasama dengan badan internasional. “dengan pemasukan tersebut, kampus tidak perlu lagi menaikkan ukt atau biaya pendidikan tinggi,” imbuhnya. (rf)