ASN Keberatan, Pengusaha Terbebani, Iuran Tapera 3 Persen

Reporter: Martha |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 28 May 2024 - 21:52

Pelaksana tugas (Plt) Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Kabupaten Muara Enim, M Tarmizi Ismail belum bisa bicara banyak. "Kalau aturannya saya belum baca. Jika memang ada payung hukumnya pemotongan Tapera ini, kami di Muara Enim harus mematuhi itu," ujarnya. Menurutnya, pada dasarnya Tapera sudah ada sejak dulu, namanya saja berbeda Taperum. "Jika memang dipotong dan sifatnya tabungan tidak masalah seperti Taspen," terangnya.

Di kalangan pengusaha, Owner Kapal Ekspres Bahari, Kurmin Halim menyebut kebijakan baru ini dianggap dapat memberatkan pelaku usaha. Sebab iuran Tapera 3 persen itu turut dibebankan ke pemberi kerja yakni 0,5 persen dan 2,5 persen dari gaji pekerja sendiri. "Ini buat beban pengusaha semakin bertambah berat," ulasnya.

Kurmin beralasan sebelumnya pengusaha juga sudah menanggung BJPS karyawan yang nilainya tidak kecil. Terlebih kondisi sekarang perekonomian stagnan. Dirinya juga tidak yakin program tersebut, bila dihitung jumlah tabungan berdasarkan gaji UMR, dalam waktu 100 tahun juga tidak cukup membeli rumah termasuk rumah subsidi yang setiap tahun nilainya meningkat.

Sebagai contoh, kata Kurmin lagi, bila gaji karyawan UMR Rp3,5 juta dipotong 3 persen setara Rp105 ribu. Dalam setahun uang terkumpul Rp1,26 juta, 100 tahun baru Rp126 juta. Sementara harga rumah subsidi saat ini Rp150-165 juta. "Rumah nonsubsidi lebih mahal lagi. Uang yang disimpan juga kita tidak tahu peruntukannya," tegas Kurmin.

Pengusaha SPBU, Kontraktor dan Angkutan Barang, Halim Susanto mengungkapkan hal ini secara langsung belum dirasa dampaknya. "Cuma yang saya tanyakan bagaimana karyawan yang saat ini sudah memiliki rumah? Apakah mereka perlu dipotong juga 3 persen," ulasnya.

Bila tujuannya untuk modal atau tabungan, dirinya menganggap hal ini sangat bagus. Tetapi bila perusahaan dan pengusaha ikut menanggung, ini akan sangat memberatkan. “Kan perusahaan sudah ikut tanggung BPJS juga, kalau ini harus tanggung lagi berat pak. Dimana ekonomi kita sekarang juga tidak begitu bagus," tutupnya.

Diketahui aturan mengenai kewajiban iuran bagi para pekerja untuk Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, iuran wajib yang nantinya akan dipotong dari gaji para pekerja, baik ASN, maupun swasta akan dihimpun sebagai dana yang dikelola BP Tapera.

“Ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan akuntabilitas pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat,” ujar Heru.

Dia melanjutkan, dalam pengelolaan dana Tapera dimaksud, BP Tapera mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Kami juga mendapat pengawasan langsung dari Komite Tapera, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelasnya. Dijelaskan, ada beberapa hal pokok diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2024. Di antaranya ketentuan kewenangan pengaturan Kepesertaan Tapera oleh Kementerian terkait, serta pemisahan sumber dana antara dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari dana Tapera.

“BP Tapera dibentuk berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, dengan tujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi peserta, serta memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan peserta,” jelasnya.

asn keberatan, pengusaha terbebani, iuran tapera 3 persen                            palembang, sumateraekspres.id – rencana pemotongan gaji pns hingga karyawan swasta untuk iuran tapera sebesar 3 persen memantik banyak respons dari banyak pihak. guru sdn di palembang, siti misalnya, ia menyebut kebijakan baru dari presiden joko widodo soal pemotongan untuk iuran tapera ini merupakan niat yang baik.
"tapi ini harus jelas juga seperti apa ketetapannya, karena tidak semua asn belum memiliki rumah," sampainya, selasa (28/5).  sebab, katanya, kalau tapera dimaksudkan agar para asn memiliki rumah, ini perlu pendataan dulu. bagaimana jika asn sudah punya rumah, dan sebagainya.
"apalagi jika asn ini sudah lama kerja, biasanya punya rumah. kalau berlaku rata, potongan itu untuk apa atau mungkin menjadi simpanan/tabungan," ujarnya. apalagi gaji asn ini rata-rata sudah banyak potongannya, baik itu potongan pajak, taspen untuk pensiun, asuransi kesehatan/bpjs kesehatan, dan sebagainya. 
"kalau pajak kan jelas, kewajiban sebagai warga negara. begitupun untuk dana pensiun. jadi saya kira tapera mungkin bagus untuk asn baru yang belum memiliki rumah,tidak diwajibkan kepada semua pegawai," katanya. 
m usup, pns disdik sumsel menyebut pemotongan iuran tapera ini cukup memberatkan mengingat kondisi sekarang sangat sulit. "saya sudah 14 tahun menjadi pns. harapannya jangan ada pemotongan gaji meski peruntukannya jelas untuk perumahan di masa akhir jabatan pns atau pensiun," ujarnya. 
baca juga:heboh, belasan asn prabumulih selingkuh ? begini kata inspektur pemkot prabumulih
baca juga:loker non asn di kementerian pupr: terima lulusan sma/smk, d3 dan s1, ini syarat dan posisinya
ia justru berharap bukan edaran pemotongan gaji, tapi kenaikan gaji atau tunjangan. “sekarang apa-apa serba naik dan mahal, kalau dipotong terus, sementara gaji tidak naik tentu kami jadi sulit," sambung dia. kalaupun programnya untuk rumah bagi pegawai, jangan menunggu pensiun tapi bisa langsung direalisasikan.
asn lainnya, ellis belum menerima surat edaran soal ini. "tapera ini pernah dengar untuk tabungan perumahan rakyat. prinsipnya kalau memang baik, sebaiknya manfaat yang diberikan jangan saat pensiun, namun saat bekerja sehingga bisa langsung dinikmati (rumah, red)," terang dia. kendati ellis sendiri keberatan dengan pemotongan gaji 3 persen, mengingat sekarang serba sulit dan gaji sudah banyak potongan. 
uda, pns di lingkungan pemrov sumsel menyebut kalau gaji mau dipotong 3 persen harus jelas dasar hukum dan peruntukannya. misal untuk perumahan, itu mekanismenya seperti apa dan bagaimana juga peruntukannya. “bagi pegawai golongan kecil jika gaji dipotong 3 persen bisa jadi bumerang buat mereka dan keluarganya," tuturnya.
rangga, karyawan swasta keberatan jika ada pemotongan tapera karena gajinya saat ini pun telah dipotong iuran bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan, pembayaran kredit rumah, dan keperluan lainnya. "lagipula saya juga sudah kredit rumah, jadi untuk apa tapera," imbuhnya.
terpisah, kepala bpkad oki, ir mun'im mm mengatakan masalah tapera pihaknya belum mendapat informasi atau surat edaran. tapi sebelum dipotong biasanya ada edaran supaya asn mengetahuinya. "tidak bisa asal potong saja," terangnya. lagipula saat ini gaji pns sudah banyak potongan, seperti taspen, bpjs kesehatan, pph. 
baca juga:ketika oknum asn guru les privat jadi predator murid sejenis, ada kemungkinan korban anak-anak lain
baca juga:rekrutmen tenaga non asn pada blud rsud kanjuruhan kabupaten malang 
pelaksana tugas (plt) asisten iii bidang administrasi dan umum kabupaten muara enim, m tarmizi ismail belum bisa bicara banyak. "kalau aturannya saya belum baca. jika memang ada payung hukumnya pemotongan tapera ini, kami di muara enim harus mematuhi itu," ujarnya. menurutnya, pada dasarnya tapera sudah ada sejak dulu, namanya saja berbeda taperum. "jika memang dipotong dan sifatnya tabungan tidak masalah seperti taspen," terangnya. 
di kalangan pengusaha, owner kapal ekspres bahari, kurmin halim menyebut kebijakan baru ini dianggap dapat memberatkan pelaku usaha. sebab iuran tapera 3 persen itu turut dibebankan ke pemberi kerja yakni 0,5 persen dan 2,5 persen dari gaji pekerja sendiri. "ini buat beban pengusaha semakin bertambah berat," ulasnya. 
kurmin beralasan sebelumnya pengusaha juga sudah menanggung bjps karyawan yang nilainya tidak kecil. terlebih kondisi sekarang perekonomian stagnan. dirinya juga tidak yakin program tersebut, bila dihitung jumlah tabungan berdasarkan gaji umr, dalam waktu 100 tahun juga tidak cukup membeli rumah termasuk rumah subsidi yang setiap tahun nilainya meningkat.
sebagai contoh, kata kurmin lagi, bila gaji karyawan umr rp3,5 juta dipotong 3 persen setara rp105 ribu. dalam setahun uang terkumpul rp1,26 juta, 100 tahun baru rp126 juta. sementara harga rumah subsidi saat ini rp150-165 juta. "rumah nonsubsidi lebih mahal lagi. uang yang disimpan juga kita tidak tahu peruntukannya," tegas kurmin.
pengusaha spbu, kontraktor dan angkutan barang, halim susanto mengungkapkan hal ini secara langsung belum dirasa dampaknya. "cuma yang saya tanyakan bagaimana karyawan yang saat ini sudah memiliki rumah? apakah mereka perlu dipotong juga 3 persen," ulasnya.
baca juga:semarak hut kabupaten lahat: pertarungan sengit asn u-40 di lapangan gelora serame, pj bupati cetak gol!
baca juga:pengumuman, kemenag gelar uji publik data tenaga non asn untuk seleksi calon asn tahun 2024, ini tautannya!
bila tujuannya untuk modal atau tabungan, dirinya menganggap hal ini sangat bagus. tetapi bila perusahaan dan pengusaha ikut menanggung, ini akan sangat memberatkan. “kan perusahaan sudah ikut tanggung bpjs juga, kalau ini harus tanggung lagi berat pak. dimana ekonomi kita sekarang juga tidak begitu bagus," tutupnya. 
diketahui aturan mengenai kewajiban iuran bagi para pekerja untuk tapera diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. komisioner bp tapera, heru pudyo nugroho mengatakan, iuran wajib yang nantinya akan dipotong dari gaji para pekerja, baik asn, maupun swasta akan dihimpun sebagai dana yang dikelola bp tapera.
“ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat dan akuntabilitas pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat,” ujar heru.
dia melanjutkan, dalam pengelolaan dana tapera dimaksud, bp tapera mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip good corporate governance (gcg).
“kami juga mendapat pengawasan langsung dari komite tapera, otoritas jasa keuangan (ojk), serta badan pemeriksa keuangan (bpk),” jelasnya. dijelaskan, ada beberapa hal pokok diatur dalam pp nomor 21 tahun 2024. di antaranya ketentuan kewenangan pengaturan kepesertaan tapera oleh kementerian terkait, serta pemisahan sumber dana antara dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp) dari dana tapera.
baca juga:pemkot prabumulih soroti kasus malpraktik oknum bidan zn, minta asn fokus pada pekerjaan
baca juga:sistem gaji tunggal asn berlaku, ini 15 instansi pusat dan pemda yang sudah ujicoba, daerah lain kapan?
“bp tapera dibentuk berdasarkan uu nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat, yang diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat, dengan tujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi peserta, serta memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan peserta,” jelasnya.
kata heru, peserta yang yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) dapat memperoleh manfaat berupa kredit pemilikan rumah (kpr), kredit bangun rumah (kbr), dan kredit renovasi rumah (krr) dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar. “masyarakat yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan tapera, sepanjang telah menjadi peserta tapera,” jelasnya.
sementara, dana yang dihimpun dari peserta yang akan dikelola bp tapera sebagai simpanan akan dikembalikan kepada peserta saat peserta memasuki masa pensiun. “dana yang dikembalikan kepada peserta tapera ketika masa kepesertaannya berakhir, berupa sejumlah simpanan pokok berikut dengan hasil pemupukannya,” jelas heru. (tin/bis/uni/way/afi)