Gaji PNS dan PPPK Dipotong Iuran Tapera, Pemerintah Sebut Uang Tidak Hilang, Gunanya untuk Ini Nih

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Selasa , 28 May 2024 - 16:48

Gaji PNS dan PPPK Dipotong Iuran Tapera, Pemerintah Sebut Uang Tidak Hilang, Gunanya untuk Ini Nih-Foto: Freepik-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Isu pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan karyawan swasta untuk Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mengundang perhatian luas.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun memberikan klarifikasi terkait hal ini.

Basuki menegaskan bahwa dana yang dipotong dari gaji PNS, PPPK, dan karyawan swasta tidak akan hilang begitu saja.

Sebaliknya, uang tersebut akan menjadi tabungan yang bisa dimanfaatkan di masa depan untuk bantuan perumahan.

"Menurut saya, Tapera itu adalah tabungan, bukan potongan yang hilang. Itu adalah tabungan anggota yang nantinya bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan membangun rumah," ujar Basuki pada Selasa, 28 Mei 2024.

Namun, Basuki mengaku belum bisa memastikan kapan kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera akan mulai diterapkan. Ia juga menyebut belum sempat membaca peraturan presiden (perpres) yang mengatur hal tersebut. "Saya belum membaca secara detail perpresnya," katanya.

Diketahui, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.21/2024, yang mengubah PP No.25/2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Aturan ini mencakup pemotongan gaji pekerja, baik di sektor negeri maupun swasta, yang akan disalurkan ke rekening dana Tapera.

Rincian Pemotongan Gaji

Peraturan ini mengatur bahwa gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga akan dikenakan pemotongan untuk Tabungan Perumahan Rakyat.

Dalam Pasal 5 PP 21/2024, disebutkan bahwa semua pekerja, termasuk pekerja mandiri dengan penghasilan minimal setara upah minimum, diwajibkan ikut serta dalam Tapera.

Potongan sebesar 3 persen dari gaji atau upah akan dilakukan setiap bulan.

gaji pns dan pppk dipotong iuran tapera, pemerintah sebut uang tidak hilang, gunanya untuk ini nih                            jakarta, sumateraekspres.id - isu pemotongan gaji pegawai negeri sipil (pns), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), dan karyawan swasta untuk iuran tabungan perumahan rakyat (tapera) mengundang perhatian luas.
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) basuki hadimuljono pun memberikan klarifikasi terkait hal ini.
basuki menegaskan bahwa dana yang dipotong dari gaji pns, pppk, dan karyawan swasta tidak akan hilang begitu saja.
sebaliknya, uang tersebut akan menjadi tabungan yang bisa dimanfaatkan di masa depan untuk bantuan perumahan.
"menurut saya, tapera itu adalah tabungan, bukan potongan yang hilang. itu adalah tabungan anggota yang nantinya bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan membangun rumah," ujar basuki pada selasa, 28 mei 2024.
baca juga:pp terbit! gaji pns dan pppk bakal dipotong untuk program tabungan perumahan rakyat, segini besarannya
baca juga:masih verval, belum penerimaan, pemda terima formasi terbaru cpns-pppk
namun, basuki mengaku belum bisa memastikan kapan kebijakan pemotongan gaji untuk iuran tapera akan mulai diterapkan. ia juga menyebut belum sempat membaca peraturan presiden (perpres) yang mengatur hal tersebut. "saya belum membaca secara detail perpresnya," katanya.
diketahui, presiden republik indonesia telah menandatangani peraturan pemerintah (pp) no.21/2024, yang mengubah pp no.25/2020 tentang tabungan perumahan rakyat (tapera).
aturan ini mencakup pemotongan gaji pekerja, baik di sektor negeri maupun swasta, yang akan disalurkan ke rekening dana tapera.
rincian pemotongan gaji
peraturan ini mengatur bahwa gaji pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) juga akan dikenakan pemotongan untuk tabungan perumahan rakyat.
dalam pasal 5 pp 21/2024, disebutkan bahwa semua pekerja, termasuk pekerja mandiri dengan penghasilan minimal setara upah minimum, diwajibkan ikut serta dalam tapera.
potongan sebesar 3 persen dari gaji atau upah akan dilakukan setiap bulan.
kriteria peserta tapera
pasal 7 merinci kategori pekerja yang menjadi peserta tapera, yaitu:
calon pegawai negeri sipil (cpns)
pegawai aparatur sipil negara (asn)
prajurit tentara nasional indonesia (tni)
prajurit siswa tni
anggota kepolisian negara republik indonesia (polri)
pejabat negara
pekerja/buruh bumn, bumd, bumdes, dan swasta
pekerja yang tidak termasuk dalam kategori di atas namun menerima gaji atau upah
besaran simpanan tapera
menurut pasal 15 pp 21/2024, besaran simpanan tapera adalah 3 persen dari gaji atau upah. pembagiannya, untuk pekerja reguler ditanggung bersama oleh pemberi kerja (0,5 persen) dan pekerja (2,5 persen).
baca juga:jokowi teken keppres tentang perubahan jadwal cuti bersama bagi pns pppk, cek waktu terbarunya!
baca juga:inilah ketentuan lengkap penggunaan seragam pns dan pppk daerah, catat rinciannya
sementara, pekerja mandiri menanggung sendiri seluruh 3 persen tersebut. setoran ini harus dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
manfaat simpanan tapera
simpanan tapera dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan setelah masa kepesertaan berakhir.
pasal 68 pp 25/2020 mengharuskan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya ke bp tapera paling lambat tujuh tahun sejak pp tersebut diberlakukan, yaitu sebelum tahun 2027.
bp tapera, yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat, memiliki tujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan.
baca juga:regulasi terbit! kemendagri tetapkan jadwal pembayaran gaji ke-13 pns dan pppk daerah, ini ketentuannya
baca juga:ayo daftar! kemenkumham resmi buka cpns 2024, ini formasi untuk lulusan sma
dengan demikian, diharapkan kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi para peserta dapat terpenuhi.
bp tapera berperan dalam menyalurkan pembiayaan perumahan berbasis simpanan dengan prinsip gotong royong. peserta dari kategori masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) bisa menikmati fasilitas kredit pemilikan rumah (kpr), kredit bangun rumah (kbr), dan kredit renovasi rumah (krr) dengan tenor hingga 30 tahun dan suku bunga tetap yang lebih rendah dari suku bunga pasar.
heru pudyo nugroho menyatakan, "dana yang dikembalikan kepada peserta tapera ketika masa kepesertaannya berakhir berupa simpanan pokok berikut hasil pemupukannya."
ia juga menjelaskan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan tapera, asalkan mereka sudah menjadi peserta.
dalam pengelolaannya, bp tapera mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/gcg) dan diawasi oleh komite tapera, otoritas jasa keuangan, serta badan pemeriksa keuangan.