JAKARTA - Pemerintah segera memindahkan personel ASN dan aparat Hankam (pertahanan dan keamanan) ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Pemindahan ASN atau PNS mulai 2024. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga mengatakan hunian untuk menampung ASN sedang disiapkan.

"Perumahan ASN dalam bentuk apartemen, dalam bentuk rumah susun untuk menampung sebanyak tahap awal, sebanyak 16 ribu orang," katanya. Danis mengatakan, hunian untuk PNS dalam kondisi fully furnished atau sudah dilengkapi furniture dan perabotan. Jadi PNS yang pindah tinggal membawa kebutuhan pribadinya. "Iya dong (fully furnished), tinggal masuk bawa koper nanti," ungkapnya.

Pembangunan tahap awal hunian PNS dimulai pada bulan Juni 2023. Totalnya ada 47 tower dibangun, masing-masing tower terdiri dari 12 lantai. "Bahkan mulai Juni ini tahap awal yang dimaksud bapak Presiden, ada 47 tower yang dibangun. Masing-masing tower 12 lantai," ujarnya.

Anggaran yang akan dialokasikan untuk pembangunan proyek tersebut sebesar Rp9,4 triliun. Di dalam tower ada apartemen dengan spesifikasi minimum 98 meter persegi dan memiliki 3 kamar. "Di dalamnya ada apartment minimum 98 meter perseg dengan 3 kamar," tutur Danis.

Sebagai informasi, Menurut perhitungan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan ada 16.990 personel ASN dan petugas Hankam (pertahanan dan keamanan) yang bakal berpindah ke IKN per 2022.

Hal ini terungkap dalam dokumen Surat Kementerian PAN-RB kepada Otorita IKN tentang penyampaian data sementara ASN 35 K/L yang dipindah ke IKN. Surat itu ditandatangani langsung oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.

Dalam suratnya, Kementerian PAN-RB menyampaikan data komposisi ASN dan petugas Hankam yang akan dipindah ke IKN Nusantara pada 2024. Rinciannya, ada 11.274 ASN yang bakal pindah ke IKN di 2024, belasan ribu ASN ini dikoordinir oleh Kementerian PAN-RB dan Kementerian PPN/Bappenas. Sementara itu, sisanya adalah personel Hankam sebanyak 5.176. Untuk personel Hankam sendiri dikoordinir oleh Kementerian Pertahanan. (fad)