KAYUAGUNG,SUMATERAEKSPRES.ID - Usulan Pemekaran wilayah Pantai Timur yang berada di Kabupaten OKI menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) sudah lama bergulir.

Sayangannya 11 tahun menunggu hingga kini belum ada progres baru dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD OKI, Abdiyanto mengungkapkan, sebenarnya ini sudah sampai ke DPR RI dan sudah sampai Amanat presiden (Ampres).

Tapi karena ada moratorium membuat keinginan masyarakat Pantai Timur harus bersabar lagi.

BACA JUGA:Dinas Penanaman Modal OKI Buka Layana Lewat WA

BACA JUGA:Lowongan PKD di OKI Terbuka! Bawaslu Butuh 327 Petugas, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

"Kalau kami sudah memperjuangkannya dan berharap ini dapat terwujud," terangnya kemarin 19 Mei 2024.

Untuk itu, dengan nantinya dilantik Presiden baru yang terpilih hasil Pemilu Serentak 2024 lalu bisa mencabut moratorium untuk pemekaran daerah Otonomi Baru.

Masih kata dia, sebenarnya kalau dilihat memang sudah cukup syarat untuk Pantai Timur dimekarkan dan sudah menjadi kebutuhan.

Apalagi dengan dimekarkan wilayah Pantai Timur maka untuk mengurus administrasi kependudukan dari wilayah sana lebih dekat.

BACA JUGA:Buka Perekrutan PKD: Bawaslu OKI Membutuhkan 327 Petugas, Satu Desa Satu Satu Petugas

BACA JUGA:Persiapan Fisik dan Mental JCH OKI Menuju Tanah Suci, Kemenag OKI Wanti-wanti Hal Ini!

“Kemudian juga pemerataan pembangunan bisa secepatnya dilakukan,” tuturnya.   

Ditambahkannya, wilayah OKI yang sangat luas memang sangat sulit untuk melakukan pemerataan pembangunan ditambah lagi dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas.

Hal ini yang menyebabkan pemerataan pembangunan sulit dilakukan.

Solusinya memang harus dimekarkan dan masyarakat  disana juga sudah lama menginginkan agar wilayah Pantai Timur dimekarkan.

BACA JUGA:Tunggu di Atas Jembatan dan Pinggir Sungai, Kebiasaan Masyarakat Perairan OKI Lepas JCH

BACA JUGA:BPJS Ketenagakerjaan dan PT OKI Pulp Berikan Asuransi untuk Korban Laka Kerja

“Semoga saja dengan presiden terpilih dan para anggota legislatif di DPR RI yang baru bisa mewujudkan keinginan masyarakat,” tuturnya.

Karena pada tahun yang lalu, lanjutnya, ada 58 kabupaten/kota dan delapan provinsi yang diusulkan menjadi DOB.

"Tapi saat ini yang bisa terealisasi yakni wilayah perbatasan seperti Papua Pegunungan,"tandasnya.

Ringgo warga Desa Cengal mengaku, sudah lama ingin wilayah Cengal bisa dimekarkan bersama kecamatan dipantau timur lainnya.

BACA JUGA:Penemuan Jenazah Asep: 2 Hari Setelah Tenggelam di Sungai Tanjung Raja, Ini Kata Kepala BPBD OKI!

BACA JUGA:Hanura Terima Berkas Pendaftaran Shodiq-Abdiyanto, Peluang Koalisi Pilkada OKI 2024 Terbuka

"Jalan kami itu selalu viral karena rusak belum lagi kondisi yang lainnya," keluhnya.

Kalau memang dimekarkan nantinya mungkin pembangunan di wilayah Pantai Timur Indonesia lebih maksimal.

Karena pemerintah bisa fokus melakukan perbaikan semua fasilitas untuk menunjang perekonomian masyarakat Panta Timur.(uni)