Sistem Gaji Tunggal ASN Berlaku, Ini 15 Instansi Pusat dan Pemda yang Sudah Ujicoba, Daerah Lain Kapan?

Reporter: Rohim |

Editor: Alfery |

Rabu , 08 May 2024 - 08:00

Pemerintah akan mulai menerapkan sistem gaji tunggal atau yang dikenal sebagai single salary di 15 instansi publik. -Foto: Alfery/Sumateraekspres.id-

1. Kementerian Dalam Negeri

2. Kementerian Agama

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

5. Badan Pusat Statistik (BPS)

6. Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

7. Lembaga Administrasi Negara (LAN)

8. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

9. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

10. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

11. Pemerintah Kabupaten Manggarai

12. Pemerintah Kabupaten Badung

13. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

sistem gaji tunggal asn berlaku, ini 15 instansi pusat dan pemda yang sudah ujicoba, daerah lain kapan?                            jakarta, sumateraekspres.id - pemerintah telah memulai uji coba sistem gaji tunggal, yang dikenal sebagai single salary, di 15 instansi publik.
keputusan ini diambil oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) serta kementerian keuangan, dengan daftar instansi yang sudah ditentukan sejak bulan juni 2023.
instansi-instansi tersebut mencakup 7 lembaga pemerintah pusat dan 8 entitas di tingkat daerah.
konsep gaji tunggal bukanlah hal baru, dimana pada tahun 2014, beberapa mantan pimpinan kpk telah mendorong penerapan sistem ini dengan tujuan mengurangi beban anggaran negara.
baca juga:kemendikbudristek merancang penyatuan ppg dan tes pppk, demi mempercepat penuhan kebutuhan guru berkualitas
baca juga:4 bank tempat gadai sk terbaik bagi guru pppk, pinjaman capai ratusan juta, bunga kredit rendah
dokumen terkait skema gaji tunggal telah diterbitkan oleh badan kepegawaian negara (bkn).
skema ini memastikan bahwa pns hanya menerima satu jenis penghasilan yang terdiri dari berbagai komponen.
sistem gaji tunggal yang diusulkan akan mencakup gaji pokok serta tunjangan kinerja dan kemahalan, dengan adanya sistem grading yang memengaruhi besaran gaji berdasarkan jabatan.
tunjangan kinerja akan diberikan berdasarkan pencapaian kinerja pns, sementara tambahan atau potongan penghasilan akan disesuaikan.
baca juga:catat! inilah 3 bank terbaik untuk gadai sk pns dan pppk, dana pinjaman sampai 500 juta ke rekening anda
baca juga:loker non pns di kemenko perekonomian, gaji 7 juta sebulan, simak formasi dan syarat pendaftarannya
beberapa instansi, seperti ppatk, telah dijadikan proyek uji coba untuk skema gaji tunggal. namun, pimpinan yang ditunjuk langsung oleh presiden tidak akan terpengaruh oleh sistem ini.
inilah daftar lengkap dari 15 instansi yang telah menerapkan sistem gaji tunggal:
1. kementerian dalam negeri
2. kementerian agama
3. komisi pemberantasan korupsi (kpk)
4. pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk)
5. badan pusat statistik (bps)
6. badan pencarian dan pertolongan (basarnas)
7. lembaga administrasi negara (lan)
baca juga:4 bank tempat gadai sk terbaik bagi guru pppk, pinjaman capai ratusan juta, bunga kredit rendah
baca juga:catat! inilah 3 bank terbaik untuk gadai sk pns dan pppk, dana pinjaman sampai 500 juta ke rekening anda
8. pemerintah provinsi jawa barat
9. pemerintah provinsi sulawesi selatan
10. pemerintah kabupaten banyuwangi
11. pemerintah kabupaten manggarai
12. pemerintah kabupaten badung
13. pemerintah kabupaten manggarai barat
baca juga:kemendikbudristek merancang penyatuan ppg dan tes pppk, demi mempercepat penuhan kebutuhan guru berkualitas
baca juga:4 bank paling aman bagi pns pppk menyimpan dana, jadi rekomendasi lokasi menabung selain tempat gajian
14. pemerintah kota sukabumi
15. pemerintah kota sorong
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, abdullah azwar anas, mengatakan bahwa pemerintah terus mengkaji implementasi gaji tunggal.
bahkan mempertimbangkan untuk menyamakan gaji pns dengan pegawai bumn.
meski begitu, pihak terkait masih intens berdiskusi mengenai hal ini.
kemenpan rb memiliki waktu setidaknya 6 bulan setelah pengesahan undang-undang aparatur sipil negara (asn) pada oktober 2023 untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah (pp).
peraturan turunan ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk penyetaraan gaji antara pns dan pegawai bumn serta penerapan sistem gaji tunggal.