Benarkah BPJS Hanya Untuk Masyarakat Perkotaan?

Reporter: Englia |

Editor: Englia |

Senin , 06 May 2024 - 04:00

BPJS: Besaran iuran BPJS terbaru 2024, ini daftarnya. FOTO: rri.co.id--

SUMATERAEKPRES-ID.Menjadi sehat berarti menikmati kondisi kesejahteraan material, emosional, dan sosial yang lengkap, yang memungkinkan seseorang berkontribusi sepenuhnya bagi masyarakat dan ekonomi.

Asuransi kesehatan adalah langkah menuju pencapaian Cakupan Kesehatan Universal (UHC), yang didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai sistem perawatan kesehatan di mana semua anggota masyarakat memiliki akses yang adil ke pencegahan yang berkualitas tinggi dan hemat biaya, kuratif, dan layanan kesehatan rehabilitasi.

Sampai hari ini, perawatan kesehatan tetap menjadi prioritas utama di Indonesia. Beberapa orang masih menemukan asuransi kesehatan menjadi mahal.

Dengan pembentukan Badan Pengorganisasian Jaminan Sosial (BPJS) pada 1 Januari 2014 - transformasi dari PT Asuransi Health (Askes), yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara jaminan sosial sektor kesehatan dalam undang-undang sistem jaminan sosial nasional.

Dengan jumlah saat ini 102,75%, Palembang telah mencapai cakupan kesehatan universal (UHC) atau universal health coverage.

BACA JUGA:CSR Perusahaan Cover BPJS

Dengan demikian, tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah direalisasikan, dan hampir 98% dari populasi Kota Palembang sekarang menjadi peserta dalam JKN.

Jelas, ini adalah pencapaian penting yang pantas dipuji.

Namun, apakah tujuan JKN hanya untuk memastikan partisipasi masyarakat? Bagaimana dengan manfaat yang mereka dapatkan dari penjaminan tersebut? Apakah semua anggota BPJS diberi akses yang sama ke perawatan medis?

Karena distribusi fasilitas perawatan kesehatan yang tidak adil, eksekusi program JKN dianggap suboptimal.

Selain itu, ada masalah birokrasi, yang menyebabkan beberapa orang menghindari layanan kesehatan sama sekali dan pada akhirnya menelan biaya kantong pribadi masyarakat itu sendiri.

Terutama bagi mereka yang tinggal di lokasi pedesaan yang jauh dari segala jenis penyedia medis.

benarkah bpjs hanya untuk masyarakat perkotaan?                            sumateraekpres-id.menjadi sehat berarti menikmati kondisi kesejahteraan material, emosional, dan sosial yang lengkap, yang memungkinkan seseorang berkontribusi sepenuhnya bagi masyarakat dan ekonomi. 
asuransi kesehatan adalah langkah menuju pencapaian cakupan kesehatan universal (uhc), yang didefinisikan oleh organisasi kesehatan dunia sebagai sistem perawatan kesehatan di mana semua anggota masyarakat memiliki akses yang adil ke pencegahan yang berkualitas tinggi dan hemat biaya, kuratif, dan layanan kesehatan rehabilitasi.
sampai hari ini, perawatan kesehatan tetap menjadi prioritas utama di indonesia. beberapa orang masih menemukan asuransi kesehatan menjadi mahal.
dengan pembentukan badan pengorganisasian jaminan sosial (bpjs) pada 1 januari 2014 - transformasi dari pt asuransi health (askes), yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara jaminan sosial sektor kesehatan dalam undang-undang sistem jaminan sosial nasional. 
dengan jumlah saat ini 102,75%, palembang telah mencapai cakupan kesehatan universal (uhc) atau universal health coverage.
baca juga:bpjs implementasi antrean online di rs
baca juga:csr perusahaan cover bpjs
dengan demikian, tujuan rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) telah direalisasikan, dan hampir 98% dari populasi kota palembang sekarang menjadi peserta dalam jkn. 
jelas, ini adalah pencapaian penting yang pantas dipuji.
namun, apakah tujuan jkn hanya untuk memastikan partisipasi masyarakat? bagaimana dengan manfaat yang mereka dapatkan dari penjaminan tersebut? apakah semua anggota bpjs diberi akses yang sama ke perawatan medis?
karena distribusi fasilitas perawatan kesehatan yang tidak adil, eksekusi program jkn dianggap suboptimal. 
selain itu, ada masalah birokrasi, yang menyebabkan beberapa orang menghindari layanan kesehatan sama sekali dan pada akhirnya menelan biaya kantong pribadi masyarakat itu sendiri. 
terutama bagi mereka yang tinggal di lokasi pedesaan yang jauh dari segala jenis penyedia medis. 
baca juga:ayo segera daftarkan lamaran, bpjs kesehatan masih buka lowongan kerja 2024 untuk lulusan d3 semua jurusan
baca juga:cegah pekerja jatuh miskin ekstrem, bpjs ketenagakerjaan beri perlindungan
individu di daerah metropolitan memiliki akses ke berbagai fasilitas perawatan kesehatan yang lebih besar, termasuk lebih banyak perawat dan dokter, yang berarti bahwa individu di daerah pedesaan memiliki lebih sedikit pilihan dalam hal mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. 
akibatnya, orang -orang di daerah pedesaan lebih kecil kemungkinannya untuk memanfaatkan jkn dan lebih mungkin untuk enggan mengunjungi fasilitas lebih sering. 
sulit untuk menyediakan perawatan kesehatan yang dijanjikan oleh pemerintah dan jkn jika tanpa meningkatkan infrastruktur masyarakat, yang menjadi sangat penting untuk menyediakan layanan kesehatan. 
maka dari itu ketika kita berbicara soal asuransi kesehatan masih tetap menjadi komoditas yang didistribusikan secara tidak adil di masyarakat. 
hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dana bpjs hanya dapat bermanfaat bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan, meninggalkan mereka yang berada di daerah pedesaan dengan sedikit lebih dari asuransi kesehatan dan tidak ada akses ke perawatan medis yang memadai.
seperti yang diketahui, tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas layanan kesehatan terletak pada pemerintah pusat dan daerah.
baca juga:rt/rw-marbot bakal diberi perlindungan, dari bpjs ketenagakerjaan, pemkot cek kesiapan anggaran 
baca juga:10 tahun bpjs kesehatan, berhasilkah?
ini sejalan dengan ketentuan hukum nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang menyatakan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke perawatan kesehatan terbaik.
dari perawatan dasar hingga perawatan medis yang lebih khusus, indonesia adalah rumah bagi berbagai fasilitas kesehatan. 
indonesia adalah rumah bagi berbagai fasilitas medis, termasuk rumah sakit umum, klinik swasta, pusat rehabilitasi medis, pusat kesehatan mental, apotek, dan laboratorium kesehatan. 
ada juga rumah sakit khusus yang memenuhi kebutuhan medis tertentu, seperti yang untuk jantung, mata, atau organ spesifik lainnya. 
namun sangat disayangkan ketersediaan dan kualitas pelayanan dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan tingkat pembangunan di suatu wilayah.
beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk pemerataan sumber daya kesehatan di daerah antara lain : (1) investasi dalam infrastruktur kesehatan. 
seperti pembangunan dan perbaikan puskesmas, klinik, dan rumah sakit yang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat; (2) akses terhadap tenaga medis berkualitas. 
baca juga:layanan jkn masuk mal publik, bpjs kesehatan terima pengaduan seputar jkn
baca juga:bpjs ketenagakerjaan tanggung penuh biaya pengobatan korban jatuhnya fly over bantaian muara enim
penempatan tenaga medis yang berkualitas di daerah terpencil melalui insentif dan program pengembangan karir. 
pemerintah dapat menyediakan tunjangan, fasilitas perumahan, dan dukungan lainnya untuk menarik dan mempertahankan tenaga medis di daerah tersebut (3) peningkatan fasilitas dan peralatan medis.
termasuk didalmnya penyediaan peralatan diagnostik, obat-obatan, dan perlengkapan medis lainnya yang diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan yang maksimal.
pemerintah dan jkn diharapkan tidak hanya fokus untuk capaian kepesertaan saja, tetapi juga fokus bagaimana seluruh masyarakat indonesia terutama di daerah terpencil juga mendapat benefit dari jkn itu sendiri.  
sampai saat ini penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan di indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan terus berubah seiring dengan perkembangan ekonomi, demografi, dan kebijakan pemerintah. 
harapannya upaya harus terus dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh negeri, terutama di daerah-daerah yang masih membutuhkan perhatian lebih.(*)
 
nama : amellia sefti lestari
nim :10012682327027
dosen : dr. haerawati idris, s.km., m.kes 
tugas : mutu pelayanan kesehatan