Oknum Dokter RS BMJ dan Istri Pasien Sepakat Berdamai, Anggap Cuma Kesalahpahaman, Ini Keteramgan Pengacara!

Reporter: Kemas A Rivai |

Editor: Novis |

Jumat , 19 Apr 2024 - 09:41

Dr Bahrul Ilmi Yakup,SH,MH menunjukkan surat permohonan pencabutan kasus dugaan pencabulan dengan terlapor oknum dokter RS Bunda Medika Jakabaring. Foto: kemas/sumateraekspres.id--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Kabar telah terjadinya perdamaian dalan kasus dugaan pencabulan istri pasien oleh oknum dokter RS Bunda Medika Jakabaring (BMJ) ternyata bukan isapan jempol belaka.

Hal ini dibenarkan oleh Dr Bahrul Ilmi Yakup,SH,MH,CGL selaku kuasa hukum dr MY,Sp.OT selaku terlapor, dalam kasus ini pada Jum'at 19 April 2024 pagi.

"Antara TA selaku pelapor dengan dr MY telah bertemu pada 8 April 2024 lalu dan sepakat untuk menempuh upaya perdamaian. Kedua pihak menganggap hal itu sebagai kesalahpahaman sehingga mereka tidak akan saling menuntut. Terkait proses di kepolisian itu baru sebatas bukti awal dan tidak mengikat," ungkap Bahrul.

Pada saat proses perdamaian juga dihadiri oleh kuasa hukum pelapor T yakni Febriansyah,SH.

Namun, keesokokan harinya, pada 9 April 2024 T membuat surat pencabutan surat kuasa terhadap seluruh tim kuasa hukumnya.

Menurut Bahrul, sebagai tindaklanjut dari kesepakatan perdamaian itu, T secara sukarela mengajukan surat pencabutan laporan di kepolisian sekaligus meminta penyidik agar menghentikan proses penyidikan kasus ini yang tengah ditangani oleh penyidik Subdit IV PPA Ditreskrimum Polda Sumsel.

Tindaklanjutnya, pada Senin (16/4/2024) lalu pihaknya selaku kuasa hukum terlapor menyerahkan softcopy surat permohonan pencabutan laporan tersebut kepada penyidik.

Diikuti keesokan harinya, Selasa (17/4/2024) dengan penyerahan hardcopy surat yang sama.

Dengan telah diserahkannya surat permohonan pencabutan laporan itu Bahrul berharap agar dapat menjadi pertimbangan penyidik agar menghentikan proses penyidikan yang tengah berlangsung dan diselesaikan dengan cara Restorative Justice (RJ) atau Keadilan Restoratif.

Bahrul menyebut pada ilmu hukum pidana hampir semua perkara pidana bisa di mediasi dengan cara RJ. Namun, ada yang total dsn ada yang parsial (sebagian).

oknum dokter rs bmj dan istri pasien sepakat berdamai, anggap cuma kesalahpahaman, ini keteramgan pengacara!                            palembang, sumateraekspres.id - kabar telah terjadinya perdamaian dalan kasus dugaan pencabulan istri pasien oleh oknum dokter rs bunda medika jakabaring (bmj) ternyata bukan isapan jempol belaka.
hal ini dibenarkan oleh dr bahrul ilmi yakup,sh,mh,cgl selaku kuasa hukum dr my,sp.ot selaku terlapor, dalam kasus ini pada jum'at 19 april 2024 pagi.
"antara ta selaku pelapor dengan dr my telah bertemu pada 8 april 2024 lalu dan sepakat untuk menempuh upaya perdamaian. kedua pihak menganggap hal itu sebagai kesalahpahaman sehingga mereka tidak akan saling menuntut. terkait proses di kepolisian itu baru sebatas bukti awal dan tidak mengikat," ungkap bahrul.
pada saat proses perdamaian juga dihadiri oleh kuasa hukum pelapor t yakni febriansyah,sh. 
baca juga:20 program studi terketat dan paling sulit ditembus dalam utbk snbt, cek jurusan pilihanmu
baca juga:5 tahun beroperasi, pabrik mie berformalin di lubuklinggau kena gerebek polda sumsel, ini barang buktinya!
namun, keesokokan harinya, pada 9 april 2024 t membuat surat pencabutan surat kuasa terhadap seluruh tim kuasa hukumnya.
menurut bahrul, sebagai tindaklanjut dari kesepakatan perdamaian itu, t secara sukarela mengajukan surat pencabutan laporan di kepolisian sekaligus meminta penyidik agar menghentikan proses penyidikan kasus ini yang tengah ditangani oleh penyidik subdit iv ppa ditreskrimum polda sumsel. 
tindaklanjutnya, pada senin (16/4/2024) lalu pihaknya selaku kuasa hukum terlapor menyerahkan softcopy surat permohonan pencabutan laporan tersebut kepada penyidik. 
diikuti keesokan harinya, selasa (17/4/2024) dengan penyerahan hardcopy surat yang sama.
dengan telah diserahkannya surat permohonan pencabutan laporan itu bahrul berharap agar dapat menjadi pertimbangan penyidik agar menghentikan proses penyidikan yang tengah berlangsung dan diselesaikan dengan cara restorative justice (rj) atau keadilan restoratif.
baca juga:keluarga korban ragu ujang kocot terlibat pembunuhan saidina ali, saksi mahkota cabut keterangan
baca juga:ingin lolos ke perempat final, indonesia harus tundukkan yordania
bahrul menyebut pada ilmu hukum pidana hampir semua perkara pidana bisa di mediasi dengan cara rj. namun, ada yang total dsn ada yang parsial (sebagian). 
"salah satunya untuk kasus tindak kekerasan seksual termasuk delik aduan. yang artinya bisa juga ditempuh dengan cara keadilan restorasi," sebutnya.
 sebelumnya, informasi telah terjadinya perdamaian antara t selaku pelapor dan dr my selaku terlapor ini ditampik oleh salah seorang tim kuasa hukum t, redho junaidi,sh,mh.
"selaku tim kuasa hukum pelapor sampai saat ini perihal perdamaian tersebut kami tak mengetahui secara pasti. karena kami tidak pernah dilibatkan untuk membicarakan perdamaian tersebut," ungkap redho.
baca juga:ultah kurmin dimeriahkan laga persahabatan pj wako v kapolrestabes
baca juga:target kelar sebelum lebaran 2025
menurut redho, seandainya pun benar adanya perdamaian berdasarkan aturan hukumnya prosesnya haruslah tetap dilanjutkan tidak bisa penyelesaian dengan rj.
"pasal 23 uu tindak pidana kekerasan seksual disebutkan jika perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian diluar proses peradilan. kecuali terhadap pelaku anak, sedangkan pelaku adalah orang dewasa umur 34 tahun dan sudah menikah bukan anak," beberapa redho didampingi tim kuasa hukum pelapor lainnya, andyka andlan tama,sh,mh, masklara belo putra dan belo tama ini.
alasan lain, menurut redho perkara tindak asusila ini merusak moral apabila diselesaikan dengan perdamaian.
ditindak asusila haruslah dicegah dengan proses hukum terhadap pelaku jadi kesimpulannya sesuai perintah uu untuk proses hukum tindak pidana asusila haruslah dilanjutkan. 
baca juga:bni buka program pinjaman bagi mahasiswa indonesia, bantu biaya kuliah cicilan tanpa bunga
baca juga:koalisi, golkar majukan cagub, lakukan tiga kali survei
"kami meminta kepada penyidik agar segera mengumumkan penetapan tersangka. karena alat bukti yang telah lebih dari cukup berupa saksi korban, hasil visum, petunjuk dan rekaman cctv. ditambah pengakuan dari terduga pelaku yang membenarkan telah menyuntik korban yang bukanlah pasiennya," urainya. 
masih menurut redho, berdasarkan pasal 25 ayat 1 uutpks  disebutkan keterangan saksi korban cukup untuk membuktikan  bahwa terdakwa bersalah jika disertai 1 alat bukti lainnya.
dalam perkara aquo berdasarkan uu no.17 tahun 2023 tentang kesehatan , 
dalam perkara asusila pasal 308 ayat (9) tidak perlu rekomendasi majelis profesi dokter idi karena untuk pemeriksaan dokter atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan uu kesehatan. sedangkan yang dilaporkan adalah perkara asusila
jika perkara yg dilaporkan adalah mengenai uu kesehatan benar harus rekomendasi idi majelis kehormatan profesi.
baca juga:prediksi 4 paslon, jika golkar berdiri sendiri
baca juga:penumpang pesawat paling banyak, mudik lebaran, lebih 200 ribu orang gunakan transportasi umum
"yang jadi pertanyaan apakah ada skenario besar dibalik kasus ini hingga penyidik terkesan kesulitan untuk bisa menetapkan tersangka. harusnya ini tak bisa didiamkan karena sangat mengusik sisi keadilan karena terkadang proses hukum yg berlarut yang membuat kepercayaan publik menurun terhadap penegak hukum," pungkasnya.
sementara, belum didapatkan konfirmasi dari penyidik subdit iv ppa ditreskrimum polda sumsel yang menangani perkara ini. 
kasubdit iv ppa ditreskrimum polda sumsel, akbp raswidiarti anggraini,sik yang coba dimintai konfirmasinya hanya membalas singka pesan whataspps (wa) yang dikirimkan.
"berkenan ke dir ya," balas akbp raswidiarti dalam pesan wa seraya menambahkan emoticon mengatupkan kedua telapak tangan.
(kemas)