Batalkan SK Pelantikan 300 Pejabat, Di Kabupaten Mura-Muratara

Reporter: Izul |

Editor: Edi Sumeks |

Minggu , 14 Apr 2024 - 21:08

Ali Sadikin Sekda Musi Rawas-Foto: Ist-

“Hal ini merupakan langkah Bawaslu dalam rangka menjamin kesesuaian dan ketaatan prosedur penyelenggaraan pemilihan serentak kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024,” jelas Kurniawan. (zul/*)

batalkan sk pelantikan 300 pejabat, di kabupaten mura-muratara                            sumsel, sumateraekspres.id – dua pemerintah daerah (pemda) di sumsel terpaksa membatalkan ratusan pejabat yang sudah dilantik. surat keputusan (sk) pelantikan pun harus dicabut karena melanggar surat edaran (se) menteri dalam negeri republik indonesia nomor 100.2.1.3/1575/sj tanggal 29 maret 2024.
tepatnya ada 300 pejabat di kabupaten musi rawas dan muratara yang harus dibatalkan rotasi dan mutasinya. sekretaris daerah (sekda) kabupaten musi rawas, ali sadikin mengatakan, ada 186 pejabat yang sempat dilantik pada 22 maret lalu.
kemudian pada 29 maret, terbit se mendagri yang menyebutkan tentang kewenangan kepala daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian. diatur dalam edaran itu, batas akhir pergantian pejabat yakni 22 maret 2024.
"sesuai se mendagri itu, semua pejabat yang sudah dilantik kemarin kita dikembalikan ke posisi semula," bebernya. namun, saat ini pemkab mura sudah melayangkan surat khusus kepada pj gubernur dan mendagri agar diizinkan melakukan pergantian pejabat. 
baca juga:psu tak menghambat pelantikan presiden, hamdan zoelva tak dampingi amin di sidang mk
baca juga:minta kapolda batalkan pelantikan iptu nh sebagai kapolsek sangdes, berikut alasan gempur sumsel 
menurut ali, pelantikan merupakan kebutuhan dalam menjalankan roda pemerintahan. “menimbang banyak posisi kosong yang juga harus diisi, maka setelah kita batalkan sk pelantikan kemarin, kami langsung mengirimkan surat permohonan izin ke gubernur maupun mendagri untuk melakukan pelantikan," ungkapnya.
sebelum izin keluar, maka 186 pejabat yang pelantikannya dibatalkan tetap bekerja pada posisi semula kembali. tak hanya di mura, sebanyak 114 pejabat di lingkungan pemkab muratara juga dibatalkan pelantikannya,
hal itu diakui kepala bkpsdm muratara, m lukman. ia mengatakan, ke-114 pejabat yang sempat dilantik pada telah dikembalikan ke posisi semula. "karena ada se mendagri yang mengatur batas akhir pergantian pejabat dan kewenangan kepala daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian, kita batalkan pelantikan kemarin," katanya.
diketahui, pelantikan 114 pejabat  itu tertuang dalam sk bupati muratara no 821/002/kpts/bkpsdm/mru.2024 tertanggal 21 maret 2024. dengan adanya se mendagri,  maka bupati muratara h devi suhartoni pun menerbitkan sk 821/003/kpts/bkpsdm/mru.2024 yang intinya membatalkan pelantikan tersebut. lalu mengembalikan seluruh pejabat ke posisi semula.
kata lukman, pelantikan yang dilakukan di muratara merupakan hasil rekomendasi uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi (ppt). juga berdasarkan putusan bupati terkait pemberhentian sejumlah ppt yang memasuki masa purna tugas di kabupaten muratara.
baca juga:tunggu penyelesaian nip di bkn, pelantikan pppk
baca juga:usulan nip sudah tutup 27 februari, catat ini prediksi waktu pelantikan pppk 2023
 "untuk sementara ini posisinya dikembalikan semua ke posisi awal sebelum pelantikan. untuk posisi pejabat yang memasuki masa purna tugas akan langsung ditunjuk plt," tuturnya.
namun, karena pelantikan untuk memenuhi kebutuhan di muratara, maka pemkab sudah melayangkan surat izin ke gubernur dan mendagri. “kami sudah ajukan izin agar diperbolehkan melakukan pelantikan sesuai dari hasil uji kompetensi dan prosedur yang telah dilakukan,” katanya. 
sebelumnya, mendagri tito karnavian akan memberikan sanksi kepada kepala daerah baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang melakukan pergantian atau mutasi susunan pejabat daerah pada waktu kurang dari 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon (paslon) sampai dengan akhir masa jabatan di pilkada 2024.terhitung 22 maret lalu.
larangan memutasi pejabat juga diberlakukan kepada penjabat kepala daerah. hal ini disampaikan mendagri dalam se rnomor 100.2.1.3/1575/sj tanggal 29 maret 2024 lalu. sanksi kepada kepala daerah yang melanggar yakni pembatalan sebagai calon oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota apabila merupakan calon petahana. sementara bagi yang bukan petahana, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“berpedoman pada ketentuan tersebut, mulai  22 maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, dilarang melakukan pergantian pejabat, kecuali mendapat persetujuan tertulis mendagri,” bunyi se tersebut.
baca juga:pppk 2023 harap bersabar, bkpsdm masih input data, tunggu perintah pelantikan
baca juga:waduh ucap ahy kaget saat tahu moeldoko tak hadir dalam pelantikan
untuk penggantian pejabat dengan persetujuan tertulis mendagri meliputi pejabat struktural dan pejabat fungsional. untuk pejabat struktural meliputi pejabat pimpinan tinggi (ppt) madya, ppt pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas. sedangkan pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja kepala puskesmas dan kepala sekolah.
dijelaskan, proses penggantian ppt dapat dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk mutasi antarjabatan dan/atau seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan dengan mempedomani pp nomor 11 tahun 2017 dan se menpanrb nomor 19 tahun 2023 tentang mutasi/rotasi ppt yang menduduki jabatan belum mencapai 2 tahun.
sebelum pelaksanaan uji kompetensi dan/atau seleksi terbuka, agar terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis mendagri. sedangkan untuk pengisian jabatan kepala sekolah, syarat dan mekanismenya mempedomani permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. untuk  mengangkat plt,  harus mempedomani se kepala bkn nomor 1/se/i/2021, dan penetapannya tidak melalui persetujuan mendagri.
untuk pengangkatan pj sekda, harus mempedomani pp nomor 3 tahun 2018. sedangkan penggantian kepala disdukcapil mempedomani surat mendagri nomor 800.1.3.3/4142/sj tanggal 7 agustus 2023 tentang moratorium penggantian/mutasi pejabat jpt pratama kepala disdukcapil provinsi dan kabupaten/kota.
sebelumnya, bawaslu ri sudah mengeluarkan maklumat dan mengingatkan kemendagri untuk memastikan kepala daerah tidak melakukan penggantian pejabat mulai 22 maret 2024. 
baca juga:pelantikan kpps pemilu 2024: berikut jadwal, tugas, dan kewajiban anggota
baca juga:terungkap, ternyata ini keinginan ratu dewa saat pelantikan pengurus dan jalin mou dengan inkado palembang!
bawaslu provinsi sumsel telah menyurati seluruh kepala daerah. “semua sudah kita surati,” ujar ketua bawaslu provinsi sumsel m kurniawan.  
hal ini dilakukan dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses. juga untuk  memastikan pemilihan gubernur, bupati serta wali kota 2024 yang demokratis dan berintegritas. menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan pemilihan yang efektif dan efisien.  
“hal ini merupakan langkah bawaslu dalam rangka menjamin kesesuaian dan ketaatan prosedur penyelenggaraan pemilihan serentak kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024,” jelas kurniawan.  (zul/*)