Dan ada 4 kabupaten yang berada diangka 90, yakni kabupaten Muba, Mura, kabupaten Banyuasin dan kabupaten Muaraenim," jelasnya. 

Untuk indeks pemberdayaan gender provinsi Sumsel sebesar 74,89 juga berada diatas angka nasional yaitu 66,95.

Untuk indek perlindungan anak dibawah nasional sebesar 62,01 dan nasional berda diangka 63,30. Terkait dengan perlindungan peremouan dan perlindungan anak, PPPA Provinsi Sumsel mendorong terbentuknya UPTD di-17 kabupaten kota yang ada di Indonesia.

"Alhamdulillah sudah terbentuk 16 UPTD di provinsi Sumsel. Tinggal 1 kabupaten lagi yakni, kabupaten Muratara," jelasnya. 

BACA JUGA:Fakta Baru Terkuak, Terkait Kasus Perampasan Mobil Terhadap Anggota Polisi

Fitri, juga menjelaskan berdasarkan data simponis sejauh ini sudah ada 503 kasus.

"Alhamdulillah semuanya sudah ditangani oleh pihak-pihak yang berkompeten. Untuk penyelesaian sendiri menurutnya ada yang telah melalui jalur aparat hukum dan ada juga yang masih dalam proses," jelasnya.

Terkait banyaknya kasus yang tengah dihadapi, Fitriana, mengemukakan kalau kasus PPA ini sendiri tidak terlalu meningkat. 

Meskipun ini merupakan fenomena gunung es dimana korban yang tadinya tidak berani melapor karena banyak sosialisasi dan literasi tentang hukum akhirnya banyak yang berani melapor.

"Jadi banyak mereka yang takut lantaran ada intimidasi dan takut melaporkan,"sambungnya.

Untuk mengatasi permasalahan atau penangangan kekerasan pada anak dan perempuan, sambungnya. sebetulnya yang paling efektif adalah peran keluarga dan lingkungan sekolah dan masyarakat.

"Karena kalau dalam keluarga pendidikan agama dan karakternya sudah baik, maka Insha Allah anak tadi akan menjadi baik dan keluarnya tidak mudah terpengaruh. Yang jelas terutama adalah didikan ibu," ungkapnya. 

BACA JUGA:351 JCH Sumsel Lansia, Berusia 80-100 Tahun

PPPA sendiri terus melakukan sosialisasi disekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA. "Kita memberikan sosialisasi agar mereka tidak terpengaruh dengan lingkungan. Baik tawuran, narkoba dan bulying," ungkapnya. 

Sementara itu, hadir Deputi perlindungan khusus anak pemberdayaan perempuan Republik Indonesia, Nahar SH.M.Si. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Ir. Destri Handayani, ME.