Baru Terbentuk 16 UPTD PPPA di Sumatera Selatan

Reporter: Adv |

Editor: Dede Sumeks |

Selasa , 26 Mar 2024 - 22:20

Pemukulan gong simbolis dimulainya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel Tahun 2024--

SUMATERAEKSPRES.ID - Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, di hotel Beston, 26-27 Maret 2024, berlangsung sukses.

Acara yang dibuka PJ Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, Selasa (26/3/2024), mengangkat tema "Sinergitas Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam sambutannya, PJ Gubernur Sumatera Selatan Dr. Drs. Agus Fatoni. M.Si mengatakam jika perempuan dan anak merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia, yaitu sebesar 64.57% dari total penduduk dan data BPS 2024 juga menyebutkan jumlah perempuan di Sumatera Selatan adalah 49,07 persen.

Dengan jumlah yang hampir sama besarnya dengan laki-laki, kualitas perempuan dan anak sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Komitmen negara terkait perempuan dan anak sangat tinggi. Hal ini antara lain terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Program “Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak” merupakan bagian dari Prioritas Nasional ke 3 (tiga) yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.

Selanjutnya, Presiden juga memberikan arahan untuk menyelesaikan 5 (lima) isu prioritas perempuan dan anak selama periode 2020-2024, yaitu (1) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, (2) peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, (4) penurunan pekerja anak, dan (5) pencegahan perkawinan anak.

Dengan demikian dapat mengakselerasikan tujuan Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih terencana, terintegrasi, dan terarah.

Dalam kesempatan itu juga, dia mengatakan jika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mencanangkan 5 program prioritas daerah saat ini yaitu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada), penanganan inflasi, stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim.

Sementara program kerja prioritas dan kebijakan pembangunan tahun 2024 Sumatera Selatan diantaranya adalah Meningkatkan Reformasi Birokrasi, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan, Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah melakukan inisiatif untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumsel dalam Gerakan Bedah Rumah Serentak Se-Sumsel (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak Se-Sumsel (GPSSS), dan Gerakan Penanganan Stunting Se-Sumsel.

Tentu saja untuk keberhasilan program-program prioritas dibutuhkan kerjasama, keterlibatan aktif serta dukungan pemerintah daerah 17 kabupaten kota Se-Sumatera Selatan sesuai kewenangan dan tupoksi dinas masing-masing. seperti diantaranya dalam sektor Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Prevalensi Stunting.

baru terbentuk 16 uptd pppa di sumatera selatan                            sumateraekspres.id - rapat koordinasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera selatan, di hotel beston, 26-27 maret 2024, berlangsung sukses.
acara yang dibuka pj gubernur sumatera selatan, bapak dr. drs. agus fatoni, m.si, selasa (26/3/2024), mengangkat tema "sinergitas pembangunan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi sumatera selatan.
baca juga:7 gerakan serentak gebrakan luar biasa pj gubernur sumsel, dampaknya fantastis jika tercapai
baca juga:pj gubernur apresiasi sinergi pemkab muba-perusahaan, rakor ketenagakerjaan, ajak sukseskan porprov 2025
dalam sambutannya, pj gubernur sumatera selatan dr. drs. agus fatoni. m.si mengatakam jika perempuan dan anak merupakan bagian terbesar dari penduduk indonesia, yaitu sebesar 64.57% dari total penduduk dan data bps 2024 juga menyebutkan jumlah perempuan di sumatera selatan adalah 49,07 persen.
dengan jumlah yang hampir sama besarnya dengan laki-laki, kualitas perempuan dan anak sangat menentukan kualitas sumber daya manusia indonesia.
komitmen negara terkait perempuan dan anak sangat tinggi. hal ini antara lain terlihat dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) 2020-2024.
program “peningkatan kualitas perempuan dan anak” merupakan bagian dari prioritas nasional ke 3 (tiga) yaitu “peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”.
selanjutnya, presiden juga memberikan arahan untuk menyelesaikan 5 (lima) isu prioritas perempuan dan anak selama periode 2020-2024, yaitu (1) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, (2) peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, (4) penurunan pekerja anak, dan (5) pencegahan perkawinan anak.
dengan demikian dapat mengakselerasikan tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih terencana, terintegrasi, dan terarah.
dalam kesempatan itu juga, dia mengatakan jika pemerintah provinsi sumatera selatan telah mencanangkan 5 program prioritas daerah saat ini yaitu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada), penanganan inflasi, stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim.
sementara program kerja prioritas dan kebijakan pembangunan tahun 2024 sumatera selatan diantaranya adalah meningkatkan reformasi birokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.
pemerintah provinsi sumatera selatan juga telah melakukan inisiatif untuk berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota di sumsel dalam gerakan bedah rumah serentak se-sumsel (gbrss), gerakan pembangunan sanitasi serentak se-sumsel (gpsss), dan gerakan penanganan stunting se-sumsel.
tentu saja untuk keberhasilan program-program prioritas dibutuhkan kerjasama, keterlibatan aktif serta dukungan pemerintah daerah 17 kabupaten kota se-sumatera selatan sesuai kewenangan dan tupoksi dinas masing-masing. seperti diantaranya dalam sektor pengentasan kemiskinan dan penanganan prevalensi stunting.
juga disampaikan, dalam kegiatan ini sendiri  dinas pppa  menghadirkan narasumber dari deputi perlindungan perempuan dan anak. ada juga pakar, praktisi."jadi hari ini membahas kebijakan yang lalu, dan membahas kebijakan yang akan datang.termasuk penganggaran dan membahas persoalan dan mencari solusi.
senada, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dpppa) provinsi sumatera selatan, fitriana, s.sos., m.si, dalam penyampaiannya menjelaskan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkontribusi untuk mencapai sasaran yang terkait dengan pppa di sumatera selatan.
"pemerintah sumsel memberikan ruang seluas luasnya kepada kaum perempuan membentuk jati diri secara profesional dan semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang optimal yang bermuara pada keadilan anak dan kesetaraan gender," ujarnya.
adapun tujuan dan sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera selatan, meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
dan meningkatkan pemenuhan hak anak.dalam kaitan tersebut ada 5 arahan dari presiden ri.pertama peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak dan kewirausahaan serta peningkatan pendidikan anak serta penurunan kekerasan pada anak.penurunan pekerja anak, pencegahan perkawinan anak.
juga dijelaskan mengenai capaian pembangunan perempuan dan anak 2023. "untuk indikator indeks pembangunan gender tahun 2023 berada diatas angka nasional sebesar 92,95.
sedangkan angka nasional pada 91,93. bahkan ada tiga kabupaten kota yang diatas ipg antara lain oki, kota palembang dan kota lubuklinggau. dan ada 4 kabupaten yang berada diangka 90, yakni kabupaten muba, mura, kabupaten banyuasin dan kabupaten muaraenim," jelasnya.
untuk indeks pemberdayaan gender provinsi sumsel sebesar 74,89 juga berada diatas angka nasional yaitu 66,95. untuk indek perlindungan anak dibawah nasional sebesar 62,01 dan nasional berda diangka 63,30.
terkait dengan perlindungan peremouan dan perlindungan anak, pppa provinsi sumsel mendorong terbentuknya uptd di-17 kabupaten kota yang ada di indonesia. "alhamdulillah sudah terbentuk 16 uptd di provinsi sumsel.tinggal 1 kabupaten lagi yakni, kabupaten muratara," jelasnya.
fitri, juga menjelaskan berdasarkan data simponis sejauh ini sudah ada 503 kasus."alhamdulillah semuanya sudah ditangani oleh pihak-pihak yang berkompeten.
untuk penyelesaian sendiri menurutnya ada yang telah melalui jalur aparat hukum dan ada juga yang masih dalam proses," jelasnya.terkait banyaknya kasus yang tengah dihadapi, fitriana, mengemukakan kalau kasus ppa ini sendiri tidak terlalu meningkat.
meskipun ini merupakan fenomena gunung es dimana korban yang tadinya tidak berani melapor karena banyak sosialisasi dan literasi tentang hukum akhirnya banyak yang berani melapor".jadi banyak mereka yang takut lantaran ada intimidasi dan takut melaporkan.
untuk mengatasi permasalahan atau penangangan kekerasan pada anak dan perempuan, sambungnya.sebetulnya yang paling efektif adalah peran keluarga dan lingkungan sekolah dan masyarakat".
karena kalau dalam keluarga pendidikan agama dan karakternya sudah baik, maka insha allah anak tadi akan menjadi baik dan keluarnya tidak mudah terpengaruh. yang jelas terutama adalah didikan ibu," ungkapnya.
baca juga:dprd sumsel bentuk panitia khusus membahas lkpj gubernur tahun 2023
baca juga:silaturahmi ke pj gubernur, bpjs ketenagakerjaan usulkan gertak perlindungan pekerja rentan, ini maksudnya!
pppa sendiri terus melakukan sosialisasi disekolah mulai dari tingkat tk, sd, smp dan sma."kita memberikan sosialisasi agar mereka tidak terpengaruh dengan lingkungan.baik tawuran, narkoba dan bulying," ungkapnya.
sementara itu, hadir deputi perlindungan khusus anak pemberdayaan perempuan republik indonesia, nahar sh.m.si.kepala biro perencanaan dan keuangan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.ir. destri handayani, me.hadir juga ketua dan wakil ketua komisioner kpad sumsel. dr. dwi noviani m.si. dan wakil ketua edy hendri. (adv)