JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melakukan pertemuan dengan Steve Scott, Chargé d'Affaires Australia untuk Indonesia.

Itu dilakukan guna menjajaki peluang kerja sama dalam meningkatkan transformasi digital.

Dalam pertemuan tersebut, Azwar Anas menyampaikan harapannya untuk dapat memperoleh pembelajaran dari keberhasilan penerapan kebijakan digitalisasi dan pengelolaan data yang terintegrasi dalam kerangka GovTech di Australia.

Menurutnya, hal ini akan menjadi bekal berharga bagi Indonesia yang masih dalam tahap awal penerapan kebijakan serupa di sektor pemerintahan.

BACA JUGA:Apa Perbedaan S1 dan D4? Jangan Sampai Salah Pilih, Simak Selengkapnya

BACA JUGA:Gawat! THR dan Gaji 13 PNS PPPK Daerah Boleh Dibayar Usai Lebaran, Pemda Harus Kelarkan Perkada Sebelum Cair

Pada akhir tahun 2023, tim dari Indonesia telah mengunjungi Australia guna mempelajari praktik terbaik dalam digitalisasi pemerintahan yang telah dilakukan di sana.

Kunjungan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik di Australia.

Azwar Anas juga menyoroti sinergi antara data dan teknologi digital yang telah dilakukan Australia dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang inklusif dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Beberapa inisiatif seperti MyGov dan Digital ID di Australia memiliki kesamaan dengan program GovTech yang saat ini sedang diimplementasikan di Indonesia.

BACA JUGA:SPMT Sebelum April Dapat THR, Sebelum Juni Terima Gaji 13, PPPK Lulusan 2023 Perlu Siapkan ini untuk Gajian

BACA JUGA:Resmi dari Sri Mulyani, Berikut Daftar Lengkap Besaran THR dan Gaji 13 Instansi Daerah, PNS PPPK Wajib Baca!

Lebih lanjut, Azwar Anas menyebutkan langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia untuk mempercepat kemajuan pemerintahan digital.

Seperti Peraturan Presiden tentang e-Government pada tahun 2018 dan Peraturan Presiden tentang Arsitektur e-Government Nasional pada tahun 2022.

Pada akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo juga menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Dalam konteks ini, kerja sama antara Indonesia dan Australia diharapkan dapat memberikan dukungan dalam pengembangan layanan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Azwar Anas juga mengusulkan adanya nota kesepakatan antara Menteri PANRB dengan Menteri Keuangan, Menteri Perempuan, dan Menteri Pelayanan Publik Australia untuk mendukung inisiatif transformasi digital dan pertukaran pengetahuan mengenai digitalisasi pemerintahan.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan sektor teknologi digital di Indonesia dapat mengikuti jejak kesuksesan kerja sama yang telah terjalin dengan sektor ekonomi melalui Menteri Koordinator Perekonomian.

Hal ini akan menjadi langkah positif dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia.