THR Swasta juga Mengacu Aturan Pemerintah

Reporter: Tim |

Editor: Widi Sumeks |

Sabtu , 16 Mar 2024 - 20:46

Senada dikatakan General Manager Selebrity Cafe, Rahmat, Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan, yang akan disesuaikan dengan aturan pemerintah sebesar 1 bulan gaji. “Sesuai dengan kebijakan perusahaan dan bergantung pada masa kerja masing-masing staf," tambahnya.

“THR akan disesuaikan dengan masa kerja masing-masing staf,” timpal General Manager The Venus, Wawan.

Sementara itu Ketua DPC FSB Nikeuba Kota Palembang, Hermawan SH, meminta pelaku usaha atau pengusaha bisa membayarkan THR untuk karyawannya tersebut paling lambat H-7 Lebaran. “Kalau untuk besaran, minimal sebulan gaji untuk yang sudah berkerja di atas satu tahun. Proporsional bagi karyawan yang baru bekerja atau masa kerja kurang dari 1 tahun,” katanya.

Bagi perusahaan yang tidak membayar THR karyawannya, bisa dikenai sanksi berupa pembayaran denda 5 persen dari nominal THR. Berdasarkan aturan yang berlaku, perusahaan tersebut juga nantinya dikenai sanksi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara untuk sebagian atau seluruh alat produksi hingga pembekuan kegiatan usaha tersebut.

Bagi pekerja atau buruh yang bermasalah terkait pembayaran THR, sambung Hermawan, dapat membuat laporan ke Posko Pengaduan THR di Sekretariat Serikat Buruh DPC FSB Nikeuba Kota Palembang. “Lokasinya di Jl Sersan Sani, Lr Kandis II, Talang Aman, Kecamatan Kemuning. Ataupun hubungi nomor 081367753560," imbaunya.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten OKU, masih menunggu surat edaran (SE) dari Kemenaker RI terkait pembayaran THR. ”Aturannya ada. Tapi biasanya disampaikan lagi surat edaran," sebut Kadisnaker OKU Kadarisman, melalui Kabid Penyelesaian Hubungan Industrial Disnaker OKU, Ipan Saputra, Sabtu(16/3).

Sesuai ketentuan bagi yang bekerja sudah 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka THR diberikan 1 bulan upah. Sedangkan bekerja di bawah 12 bulan, upah diberi secara proporsional. “Yakni dengan perhitungan masa kerja dikali 1 bulan upah dibagi 12,” jelasnya.

Kata Ipan, ketentuan tersebut sifatnya wajib dilakukan. Terlebih bagi perusahaan besar. Namun ada kalanya bila usaha itu kategori kecil biasanya besaran pemberian THR tergantung kesepakatan majikan dengan pekerja.

Bagi perusahaan yang tidak merealisasikan THR bagi pekerja buruh, ada sanksi administrasi. Ini sesuai yang diatur dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang pemberian THR. "Biasanya ada posko pengaduan," ujarnya. (afi/iol/bis/air)

thr swasta juga mengacu aturan pemerintah                            sumateraekspres.id - pelaku usaha atau perusahaan swasta, juga berkewajiban memberikan thr kepada para karyawannya. pengusaha spbu, kapal angkutan barang dan kontraktor, halim susanto, menyebut sudah mempersiapkan hal tersebut sejak jauh hari. 
"tentunya hak karyawan ini (thr), akan kami bayarkan sebelum lebaran. karena tahun ini lebarannya tanggal 10-11 april, maka untuk thr akan dibayarkan bersamaan dengan tanggal gajian awal bulan,” jelas halim, kemarin.
besaran thr 1 bulan gaji, untuk pegawai yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun. “maka bulan april nanti menerima 2 bulan gaji. yang 1 bulan merupakan gaji reguler bulanan, sedangkan 1 bulan lagi merupakan thr,” paparnya. 
namun untuk mereka yang masa kerjanya di bawah satu tahun, maka thr akan dibayarkan proporsional. tidak sama dengan mereka yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun. “thr masuk ke dalam kewajiban perusahaan terhadap karyawannya, yang diberikan setahun sekali,” ulas halim.
baca juga:anggarannya sentuh rp100 t, inilah rincian lengkap thr dan gaji 13 pppk pns tni/polri, jokowi minta cepat cair
baca juga:tito : kepala daerah minta regulasi dipercepat terkait thr dan gaji ke-13
untuk pegawai yang beragama islam atau muslim, tentunya thr diberikan jelang hari raya idulfitri. “begitupun karyawan yang beragama lain. pembayaran thr, mengikuti perayaan hari besar keagamaan mereka. tujuannya tidak lain untuk memberikan kebahagian bagi karyawan yang merayakan lebaran bersama keluarga," terangnya. 
owner kapal express bahari, kurmin halim sh, mengatakan pemberian thr di perusahaannya berpegang pada aturan yang tertuang di dalam uu ketenagakerjaan  yang berlaku. besaran thr, minimal 1 bulan gaji. “biasanya kami berikan minimal 14 hari sebelum lebaran," singkatnya.
terpisah, general manager novotel palembang, herman, juga mengatakan pembayaran thr sebesar 1 bulan gaji kepada karyawan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. pihaknya rencana akan membayarkan thr kepada karyawan, 10 hari ebelum hari raya idulfitri.
"dalam upaya untuk memastikan kesejahteraan dan kepuasan karyawan kami, kami berkomitmen untuk memberikan thr sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar herman. pembayaran thr kepada karyawan yang telah bekerja dengan dedikasi dan komitmen tinggi terhadap perusahaan.
 baca juga:asn bikin iri, setelah thr dapat gaji 13 bulan juni. besarannya buat ngiler
baca juga:pns pppk dan anggota dewan oki dapat thr awal april, anggaran sudah siap, segini jumlahnya
keputusan ini diambil sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi yang telah diberikan oleh para karyawan selama periode tertentu. "thr merupakan salah satu bentuk penghargaan kami kepada karyawan yang telah berdedikasi dalam menjalankan tugasnya dengan baik. kami percaya bahwa hal ini dapat meningkatkan semangat dan motivasi kerja mereka," tambah herman.
pada kesempatan yang sama, herman juga menegaskan bahwa perusahaan selalu memperhatikan  kesejahteraan dan kebahagiaan karyawan sebagai bagian integral dari budaya perusahaan. "kami senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memberikan dukungan terhadap kemajuan dan kesejahteraan karyawan kami," tutupnya. 
senada dikatakan general manager selebrity cafe, rahmat, pemberian tunjangan hari raya (thr) kepada karyawan, yang akan disesuaikan dengan aturan pemerintah sebesar 1 bulan gaji.  “sesuai dengan kebijakan perusahaan dan bergantung pada masa kerja masing-masing staf," tambahnya.
“thr akan disesuaikan dengan masa kerja masing-masing staf,” timpal general manager the venus, wawan.
sementara itu ketua dpc fsb nikeuba kota palembang, hermawan sh, meminta pelaku usaha atau pengusaha bisa membayarkan thr untuk karyawannya tersebut paling lambat h-7 lebaran. “kalau untuk besaran, minimal sebulan gaji untuk yang sudah berkerja di atas satu tahun. proporsional bagi karyawan yang baru bekerja atau masa kerja kurang dari 1 tahun,” katanya.
bagi perusahaan yang tidak membayar thr karyawannya, bisa dikenai sanksi berupa pembayaran denda 5 persen dari nominal thr. berdasarkan aturan yang berlaku, perusahaan tersebut juga nantinya dikenai sanksi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara untuk sebagian atau seluruh alat produksi hingga pembekuan kegiatan usaha tersebut. 
bagi pekerja atau buruh yang bermasalah terkait pembayaran thr, sambung hermawan, dapat membuat laporan ke posko pengaduan thr di sekretariat serikat buruh dpc fsb nikeuba kota palembang. “lokasinya di jl sersan sani, lr kandis ii, talang aman, kecamatan kemuning. ataupun hubungi nomor 081367753560,"  imbaunya.
dinas tenaga kerja (disnaker) kabupaten oku, masih menunggu surat edaran (se) dari kemenaker ri terkait pembayaran thr. ”aturannya ada. tapi biasanya disampaikan lagi surat edaran," sebut kadisnaker oku kadarisman, melalui kabid penyelesaian hubungan industrial disnaker oku, ipan saputra, sabtu(16/3). 
sesuai ketentuan bagi yang bekerja sudah 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka thr diberikan 1 bulan upah. sedangkan bekerja di bawah 12 bulan, upah diberi secara proporsional. “yakni dengan perhitungan masa kerja dikali 1 bulan upah dibagi 12,” jelasnya.
kata ipan, ketentuan tersebut sifatnya wajib dilakukan. terlebih bagi perusahaan besar. namun ada kalanya bila usaha itu kategori kecil biasanya besaran pemberian thr tergantung kesepakatan majikan dengan pekerja. 
bagi perusahaan yang tidak merealisasikan thr bagi pekerja buruh, ada sanksi administrasi. ini sesuai yang diatur dalam permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang pemberian thr. "biasanya ada posko pengaduan," ujarnya. (afi/iol/bis/air)