Usut Mafia Lahan Perkebunan, Tim Jaksa Geledah BPN, Dishut, dan Disbun

Reporter: Martha |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 15 Mar 2024 - 21:15

PENGGELEDAHAN: Tim penyidik Kejati Sumsel saat lakukan penggeledahan di kantor BPN Sumsel, kemarin (15/3).-Foto: Ist-

Kepala Kejari Pagaralam Fajar, Mufti SH MH mengatakan, jika perkara kasus mafia tanah ini memang sudah masuk dalam tahap peyidikan. "Kami sudah melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dalam kasus ini," ujarnya.

Dia menjelaskan, kasus mafia tanah penerbitan SHM di hutan lindung ini sejak 2017 hingga 2020. "Para tersangka yang ditahan diduga kuat melakukan kesengajaan menerbitkan sertifikat tanah di hutan lindung," bebernya.

Ditambahkan Kasi Intelijen Kejari Pagaralam, Sosor Panggabean SH didampingi Kasi Pidsus Mery SH mengatakan, penerbitan SHM di kawasan hutan lindung Pagaralam tersebut melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

BACA JUGA:Persempit Gerak Mafia Tanah

Penyidik menemukan, ada 4 SHM yang diterbitkan. Dari pemetaan lokasi, tanah itu berada di wilayah Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara. "Tiga SHM diterbitkan pada 2017 dan 1 SHM diterbitkan tahun 2020," ujar Mery. Luas lahan hutan lindung yang disulap jadi kebun antara 0,5 hektare hingga 1,5 hektare.

Untuk memastikan SHM berlokasi di kawasan hutan lindung, penyidik Kejari bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel melakukan penghitungan titik koordinat di 4 lokasi SHM tersebut. "Setelah melibatkan tim bahwa dibenarkan BPKH jika SHM masuk hutan lindung " tukas dia.

Sementara, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Sumsel, Pandji Tjahjanto Shut pun angkat bicara. “Intinya Dishut siap membantu penyidikan yang dilakukan oleh Kejati,” tegasnya. Sedangkan Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, Agus Darwa tidak mereson terkait penggeledahan tersebut.(*/ald)

usut mafia lahan perkebunan, tim jaksa geledah bpn, dishut, dan disbun                            palembang, sumateraekspres.id - penyidik tindak pidana khusus (pidsus) kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan (sumsel) tengah melakukan penyidikan kasus baru. dugaan korupsi mafia lahan perkebunan. yakni terkait penerbitan surat penguasaan hak (sph) untuk izin perkebunan dan kegiatan usaha perkebunan di wilayah kabupaten musi rawas.
dugaan korupsi itu diduga berlangsung 2010 sampai 2023. dalam upaya mendapatkan bukti bukti dan dokumen pendukung, tim kejati sumsel pun lakukan penggeledahan. ada tiga kantor yang jumat (15/3) digeledah jaksa.
yakni kantor dinas kehutanan (dishut) sumsel, kantor bpn sumsel dan kantor dinas perkebunan (disbun) sumsel. “memang benar, tiga kantor itu digeledah terkait penyidikan perkara dugaan korupsi penerbitan sph untuk izin perkebunan dan kegiatan usaha perkebunan di mura,” kata kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari sh mh, kemarin.
menurutnya, penggeledahan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penggeledahan kepala kejati sumsel selatan nomor : print-477/l.6.5/fd.1/03/2024 tanggal 6 maret 2024. “juga ada surat penetapan pengadilan negeri palembang no.17/penpid.sus-tpk-gld/2024/pn plg tanggal 14 maret 2024,” bebernya.
baca juga:kejari bongkar mafia tanah, 3 tersangka asn bpn, kasus di pagaralam, terbitkan shm di hutan lindung
baca juga:sempat dikuasai mafia, sertifikat tanah nirina zubir dikembalikan
pantauan di kantor bpn sumsel, tim kejati berjumlah 5 orang datang pukul 09.30 wib. mereka mengenakan rompi khusus. didampingi beberapa staf bpn sumsel, tim jaksa menggeledah setiap ruangan. khususnya ruangan yang berada di lantai 3. di sana,  tim jaksa menggeledah dan memeriksa satu per satu berkas atau dokumen di ruang bidang survei dan pemetaan. 
hal yang sama juga dilakukan tim penyidik saat menggeledah dan memeriksa dokumen yang berada di ruang penetapan dan pendaftaran. staf bpn sumsel kooperatif dengan menunjukkan beberapa bukti berkas atau dokumen yang ditanya jaksa penyidik. 
vanny menyebutkan, dalam penggeledahan yang dilaksanakan, tim penyidik berhasil menyita sejumlah data maupun dokumen serta surat dan benda lainnya yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara tersebut. “dokumen-dokumen hasil sitaan dibawa ke kejati sumsel untuk selanjutnya dilakukan penelitian, mana yang nantinya bisa jadi alat bukti,” tutur dia.
sementara, kepala dinas perkebunan sumsel, agus darwa dan kepala dinas kehutanan sumsel panji tjahjanto  tidak mereson terkait penggeledahan tersebut.
baca juga:asrama mahasiswa sumsel dijual oknum mafia. jaksa tetapkan 5 tersangka, tapi hanya tersisa 3. kok bisa?
baca juga:bpn oku siap buka-bukaan mafia tanah
masus ini tampaknya seperti mafia tahan yang melibatkan 3 oknum pegawai bpn di pagaralam. mereka menerbitkan hsm di kawasan hutan lindung, memanfaatkan program ptsl sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar rp800 juta.
tiga oknum pegawai bpn jadi tersangkanya. mereka pernah bertugas di bpn kota pagaralam. mereka ini, yap saat ini dinas di bpn pali, tersangka bw kini di bpn empat lawang, dan tersangka n kini di bpn muara enim. kemarin (6/3), mereka bertiga diperiksa  penyidik pidsus di kantor kejari pagaralam. lalu dilakukan penahanan di kelas iii pagaralam.
kepala kejari pagaralam fajar, mufti sh mh mengatakan, jika perkara kasus mafia tanah ini memang sudah masuk dalam tahap peyidikan. "kami sudah melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dalam kasus ini," ujarnya.
dia menjelaskan, kasus mafia tanah penerbitan shm di hutan lindung  ini sejak 2017 hingga 2020.  "para tersangka yang ditahan diduga kuat melakukan kesengajaan menerbitkan sertifikat tanah di hutan lindung," bebernya.
ditambahkan kasi intelijen kejari pagaralam, sosor panggabean sh didampingi kasi pidsus mery sh mengatakan, penerbitan shm di kawasan hutan lindung pagaralam tersebut melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl).
baca juga:eks kud minanga ogan oku minta bentuk satgas mafia tanah
baca juga:persempit gerak mafia tanah
penyidik menemukan, ada 4  shm yang diterbitkan. dari pemetaan lokasi, tanah itu berada di wilayah agung lawangan, kecamatan dempo utara. "tiga shm diterbitkan pada 2017 dan 1 shm diterbitkan tahun 2020," ujar mery. luas  lahan hutan lindung yang disulap jadi kebun antara 0,5 hektare hingga 1,5 hektare.
untuk memastikan shm berlokasi di kawasan hutan lindung, penyidik kejari bersama balai pemantapan kawasan hutan (bpkh) dan dinas kehutanan provinsi sumsel melakukan penghitungan titik koordinat di 4 lokasi shm tersebut. "setelah melibatkan tim bahwa dibenarkan bpkh jika shm masuk hutan lindung " tukas dia.
sementara, kepala dinas kehutanan (dishut) sumsel, pandji tjahjanto shut pun angkat bicara. “intinya dishut siap membantu penyidikan yang dilakukan oleh kejati,” tegasnya.  sedangkan kepala dinas perkebunan sumsel, agus darwa  tidak mereson terkait penggeledahan tersebut.(*/ald)