*Faktor Leadership Turut Berperan Penting

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyampaikan realisasi APBD Tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Pendapatan daerah pada APBD 2022 secara nasional rata-rata 97,51 persen atau Rp1.165,98 triliun. Jumlah ini meningkat 1,35 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 96,16 persen atau Rp1.123,73 triliun,” ujar Mendagri dalam acara Entry Meeting Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemda Tahun 2022.

Sedangkan realisasi belanja pada APBD 2022 secara nasional sebesar 88,20 persen atau Rp1.156,07 triliun, meningkat 2,04 persen dibanding 2021 yang sebesar 86,16 persen atau Rp1.098,29 triliun. “Informasi yang menggembirakan lainnya adalah realisasi APBD Tahun 2022 jauh lebih tinggi dibanding tahun 2020. Pada realisasi pendapatan mengalami peningkatan 5,03 persen dan realisasi belanja meningkat 5,51 persen,” terangnya.

Sementara di acara Rakornas Keuangan Daerah di Lampung, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni menyampaikan meningkatnya realisasi APBD Tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya berkat kerja keras, kerja sama, dan koordinasi yang baik dari semua pihak.

“Evaluasi dan asistensi yang terus menerus dilakukan Kemendagri bersama kementerian/lembaga lain menjadi kekuatan dalam mendorong percepatan realisasi APBD. Begitu juga rapat koordinasi yang digelar secara rutin di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota turut mempercepat realisasi APBD,” tuturnya.

Selain itu, ada faktor leadership juga turut berperan penting meningkatkan realisasi APBD. “Berdasarkan hasil monev (monitoring dan evaluasi) kami, kepala daerah dan kepala OPD ikut menentukan percepatan realisasi APBD. Kalau KDH (kepala daerah) dan kepala OPD-nya paham, kemudian rutin menggelar rapat dan melakukan monev, umumnya realisasi APBD-nya cukup bagus,” paparnya. BACA JUGA : Tersembunyi di Tengah Hutan, Air Terjun Ini Begitu Indah dan Wajib Dikunjungi

Untuk data realisasi APBD, akumulasi per provinsi dan akumulasi per kabupaten/kota. Realisasi APBD provinsi dari sisi pendapatan tahun 2022 secara nasional sebesar 99,16 persen atau Rp349,98 triliun. Realisasi pendapatan APBD provinsi tahun 2021 sebesar 99,52 persen atau Rp354,75 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 meningkat 3,34 persen dengan realisasi sebesar 95,82 persen atau Rp323,88 triliun.

Sehingga realisasi pendapatan pada APBD kabupaten tahun 2022 sebesar 97 persen atau Rp665,48 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 2,15 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 94,85 persen atau Rp629,16 triliun. Selain itu, juga lebih tinggi 6,36 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 90,64 persen atau Rp593,27 triliun.

Kemudian realisasi pendapatan pada APBD kota tahun 2022 sebesar 96,04 persen atau Rp150,52 triliun. Angka ini lebih tinggi 1,87 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 94,17 persen atau Rp139,82 triliun. Jumlah tersebut juga lebih tinggi 3,03 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 93,01 persen atau Rp133,79 triliun.

Selanjutnya realisasi APBD provinsi dari sisi belanja tahun 2022 secara nasional sebesar 90,46 persen atau Rp344,69 triliun.  Realisasi belanja APBD Provinsi tahun 2021 sebesar 89,44 persen atau Rp349,22 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 meningkat 5,31 persen dengan realisasi sebesar 85,15 persen atau Rp314,78 triliun. BACA JUGA : Wajib Hadir, Ini Dia 10 Top Event di Palembang Sepanjang 2023

Sementara itu, realisasi belanja pada APBD kabupaten tahun 2022 sebesar 87,37 persen atau Rp658,75 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 2,19 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 85,18 persen atau Rp612,12 triliun, dan lebih tinggi 5,58 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 81,79 persen atau Rp578,51 triliun.

Kemudian realisasi belanja pada APBD kota tahun 2022 sebesar 86,86 persen atau Rp152,64 triliun. Angka ini lebih tinggi 4,16 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 82,70 persen atau Rp136,95 triliun, dan lebih tinggi 5,86 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 81 persen atau Rp127,97 triliun. Terakhir, data tersebut masih dimungkinkan mengalami peningkatan, mengingat saat ini pemerintah daerah sedang melakukan konsolidasi realisasi dari semua OPD dan Satuan Kerja (Satker) di daerah masing-masing," tutupnya. (dod/fad)