ANALISIS NORMATIF UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG AMIL ZAKAT

Reporter: Muhammad Syukri SH MH |

Editor: Novis |

Selasa , 27 Feb 2024 - 18:11

Muhammad Syukri SH MH--

SUMATERAEKSPRES.ID - Umat Islam di Indonesia sudah paham dan sadar kedudukan zakat yakni sebagai bagian dari rukun Islam.

Pelaksanaan zakat pada masa pemerintah kolonial Belanda sangat dipengaruhi oleh kendali pemerintah Belanda dengan mengeluarkan Bijblad No.1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi aturan-aturan untuk mencegah penyelewengan keuangan zakat oleh naib yang pada saat itu bekerja melaksanakan administrasi kekuasaan pemerintah colonial Belanda.

Kemudian pada awal abad ke-19, terbit aturan zakat berupa Ordinate Penjajah Belanda No.6200 tanggal 28 Februari 1905 yang berisi larangan bagi pegawai dan priyayi pribumi membantu pelaksanaan zakat dengan tujuan pencegahan dan pengawasan agar dana zakat yang dikumpulkan masyarakat muslim pribumi tidak digunakan untuk untuk melawan pemerintah kolonial Belanda.

Dialnjutkan sampai periode Orde Baru, Menteri Agama Menerbitkann SK Menteri Agama No.4 tahun 1968 dan Peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul maal yang berfungsi menjadi penerima, penampung dan pendistribusan zakat kepada mustahik.

Awalnya, kelahiran BAZNAS didasarkan terbitnya Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 tentang tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagai amanat UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam perkembangannya, keberadaan BAZNAS semakin diperkuat dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan keberadaan BAZNAS sebagai suatu lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Pada tahun 2011 persoalan zakat memasuki babak kedua yakni dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dilihat dari substansi perubahan undang-undang tentang pengelolaan zakat dari Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 kepada Undang-undang Nomor 23 tahun 2011.

Regulasi pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis.

Sekarang ini dapat kita lihat di beberapa beberapa Masjid, musholla, sekolah-sekolah dan pesantren ketika memasuki Ramadhan maka akan mulai tumbuh panitia-panitia zakat yang dadakan, yang hanya ada pada masa bulan ramadhan.

analisis normatif  uu no 23 tahun 2011 tentang amil zakat                            sumateraekspres.id - umat islam di indonesia sudah paham dan sadar kedudukan zakat yakni sebagai bagian dari rukun islam.
pelaksanaan zakat pada masa pemerintah kolonial belanda sangat dipengaruhi oleh kendali pemerintah belanda dengan mengeluarkan bijblad no.1892 tanggal 4 agustus 1893 yang berisi aturan-aturan untuk mencegah penyelewengan keuangan zakat oleh naib yang pada saat itu bekerja melaksanakan administrasi kekuasaan pemerintah colonial belanda. 
 kemudian pada awal abad ke-19, terbit aturan zakat berupa ordinate penjajah belanda no.6200 tanggal 28 februari 1905 yang berisi larangan bagi pegawai dan priyayi pribumi membantu pelaksanaan zakat dengan tujuan pencegahan dan pengawasan agar dana zakat yang dikumpulkan masyarakat muslim pribumi tidak digunakan untuk untuk melawan pemerintah kolonial belanda. 
dialnjutkan sampai periode orde baru, menteri agama menerbitkann sk menteri agama no.4 tahun 1968 dan peraturan menteri agama no. 5 tahun 1968 tentang pembentukan baitul maal yang berfungsi menjadi penerima, penampung dan pendistribusan zakat kepada mustahik. 
baca juga:misi kemen pppa: perusahaan wajib punya rumah perlindungan pekerja perempuan 
baca juga:sidang kasus korupsi koni sumsel: hendri zainuddin jadi saksi, jawab soal pencairan dana hibah, seperti apa?
awalnya, kelahiran baznas didasarkan terbitnya keputusan presiden ri no.8 tahun 2001 tentang tentang badan amil zakat nasional sebagai amanat uu no.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
dalam perkembangannya, keberadaan baznas semakin diperkuat dengan terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menegaskan keberadaan baznas sebagai suatu lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.
pada tahun 2011 persoalan zakat memasuki babak kedua yakni dengan terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
dilihat dari substansi perubahan undang-undang tentang pengelolaan zakat dari undang-undang nomor 38 tahun 1999 kepada undang-undang nomor 23 tahun 2011.
regulasi pengelolaan zakat di indonesia mengalami perkembangan yang dinamis. 
baca juga:sikat gigi, kunci kesehatan gigi dan mulut yang ideal
baca juga:cabut gigi atas sebabkan kebutaan. mitos atau fakta? simak yuk penjelasannya!
sekarang ini dapat kita lihat di beberapa beberapa masjid, musholla, sekolah-sekolah dan pesantren ketika memasuki ramadhan maka akan mulai tumbuh panitia-panitia  zakat yang dadakan, yang hanya ada pada masa bulan ramadhan.
setelah ramadhan selesai, merekapun bubar tidak jelas tanpa pertanggung jawaban secara hukum, baik hukum islam maupun hukum negara.
penyaluraan zakat langsung ke mustahik atau langsung kepada orang yang berhak menerimanya  tidak lah dilarang.
tetapi apabila sudah di organisir dan dikelola secara kelembagaan, baik itu melalui masjid musholla atau lembaga social dan lembaga pendidikan maka itu menjadi dilarang. 
menurut direktur pemberdayaan zakat dan wakaf kementerian agama (kemenag) tarmizi tohor menyampaikan di indonesia terdapat 270.241 masjid.
baca juga:sains fair, ajang kreatifitas siswa smp alam prabumulih, yuk intipin keseruannya
baca juga:minum dengan sedotan sebabkan kerutan di sekitar bibir, benarkah?
sebanyak 92 persen masjid belum menjadi unit pengumpul zakat (upz). berdasarkan hasil survei, sebanyak 83,16 persen masjid telah mengetahui adanya lembaga baznas dan lembaga amil zakat (laz) sebagai lembaga resmi untuk menunaikan zakat. sekitar 65,55 persen masjid ingin menjadi upz. .
serta sebanyak 50,49 persen telah mengetahui tentang unit pengumpul zakat, namun untuk kesediaan masjid agar menjadi upz hanya ada 65,55 persen masjid yang ingin menjadi upz,( republika, senin 11/4/2022).
sementara menurut laporan tertulis dari badan amil zakat nasional kota palembang pada akhir desember 2023 baru terdata 612 masjid musholla yang mendaftar sebagai unit pengumpul zakat (upz) yang secara legal telah mendapatkan surat keputusan dari baznas palembang untuk melakukan kegiatan pengelolaan zakat mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. .
baca juga:kur mandiri 2024 tawarkan pinjaman tanpa jaminan, plafon rp20 juta cair dengan mudah
baca juga:satuan tugas pangan polda sumsel bersama tpid lakukan pengecekan gudang beras menjelang ramadhan
itu artinya masih banyak masjid dan musholla yang melakukan pengumpulan dan pengelolaan zakat secara tidak sah menurut hukum negara atau undang-undang nomor 23 tahun 2011 itu artinya, masih ada kegiatan pengumpulan zakat yang di anggap illegal menurut negara. 
masyarakat harus mengetahui bahwa pengelolaan zis harus menganut 3 prinsip aman. aman syar’i yakni tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum islam: al-qur’an, dan sunnah.
aman regulasi yakni sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. aman nkri (negara kesatuan republik indonesia), sehingga tidak merusak negara. 
ada beberapa alasan mengapa masjid dan musholla belum ingin menjadi unit pengumpul zakat (upz) baznas, diantaranya tidak ada sumber daya manusia (sdm) yang memadai untuk mengurus dan mengelola upz masjid/musholla.
pengurus masjid/musholla yang tidak tetap dan berganti-ganti. pengurs masjid/musholla merasa lebih nyaman menggunakan sistem yang lama yaitu sebagai panitia zakat di bulan ramadhan saja dan tidak ada keinginan untuk menjadi upz  ditambah lagi minimnya informasi tentang pendirian upz masjid/musholla prosedur yang menyulitkan pendirian upz masjid/musholla.
baca juga:harga cabai kesetanan, pj wako prabumulih sebut stok sembako aman, harganya tidak aman
baca juga:270 peserta berkompetisi di mtq ke-x oku timur, juara berpeluang dapatkan hadiah umroh dari bupati
dengan menjadi unit pengumpul zakat (upz) masjid, musholla dan lembaga pendidikan atau lembaga sosial lainn, secara hukum negara sudah sah bertindak selaku amil untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan zakat berdasarkan sk (surat keputusan) ketua baznas.
dalam pasal 38 undang-undang nomor 23 tahun 2011 ada larangan bagi setiap orang untuk dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.
bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 undang-undang nomor 23 tahun 2011 akan  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
penegakan hukum bagi orang atau lembaga yang bekerja seolah-olah sebagai amil zakat terutama saat ramadhan  sebagaimana pasal 38 undang-undang nomor 23 tahun 201, harus dipidana dengan denda atau kurungan.
walaupun sesunguhnya aparat penegak hukum akan kesulitan menangkap, menyidik dan memidana orang-orang baik yang melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat tersebut, yang mengumpulkan zakat secara tradisional karena alasan tradisi dan kepercayaan masyarakat.
untuk itu, perlu ada penyuluhan hukum kerjasama baznas, dewan masjid indonesia, kemenag,  polisi dan jaksa untuk menyadarkan masyrakat terutama pengurus masjid dan musholla bahwa betapa pentingnya legalitas pendirian unit pengumpul zakat (upz) oleh masjid musholla agar bisa mendapatkan 3 prinsip aman.
aman syar’i yakni tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum islam: al-qur’an, dan sunnah. aman regulasi yakni sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
baca juga:sekjen kemendagri ungkap 6 arahan kunci dalam rakortekrenbang 2024
baca juga:8 tips puasa ramadan sehat ala rasulullah
aman nkri (negara kesatuan republik indonesia), sehingga tidak merusak negara. 
sesungguhnya, ada beberapa hal yang penting dengan menjadikan masjid dan musholla sebagai unit pengumpul zakat (upz), diantaranya dengan menjadi upz baznas, instansi/lembaga secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan sk (surat keputusan) ketua umum baznas.
adanya standarisasi kualitas dengan menjadi upz baznas, operasional upz telah distandarisasi sesuai prinsip pengelolaan zakat yang benar. sehingga optimalisasi pelayanan yang diberikan oleh upz baznas semakin optimal dengan adanya kewenangan memberikan bukti setor zakat (bsz) yang dicetak oleh baznas.
bsz tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa zakat yang dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (zakat sebagai deductible items) kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan berkembang dengan berbagai program upgrading (pelatihan) yang diselenggarakan oleh baznas.
wallahu “a’lam bishowab.