Fokus Penanganan Kemiskinan Ekstrem

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Untuk mendorong perekonomian daerah, Pemprov Sumsel melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Sumsel meminta Pemda melakukan paparan usulan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Tahun Anggaran (TA) 2024 di Ruang Rapat Gubernur, kemarin. "Kita mengundang daerah mengusulkan BKBK sesuai kebutuhan mereka," Kepala Bappeda Sumsel, Regina Ariyanti, kemarin. 

Hadir kepala daerah dari Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, Prabumulih, Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, OKU, OKU Timur. Penjabat Bupati Lahat, Muhammad Farid SSTP MSi mengatakan pihaknya menyampaikan usulan untuk pembangunan prioritas di Lahat.  

Tentu kegiatan yang menyentuh masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan komoditas pertanian, perkebunan, dan pelayanan dasar. “Kami menyusun usulan sesuai arahan Penjabat Gubernur Sumsel, sehingga nanti bisa bermanfaat dan menyentuh langsung masyarakat Lahat," ujarnya.

Kemudian terkait stunting, inflasi, dan masyarakat ekonomi ekstrem sesuai arahan Penjabat Gubernur Sumsel pada seluruh jajaran di Pemda agar fokus hal ini. Untuk pembangunan tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, harus kolaboratif. Contohnya Dinas Pertanian harus memikirkan bagaimana jalur transportasi komoditas pertanian tersebut, berarti terkait infrastruktur jalan misalnya.  

BACA JUGA:Pemerintah Akui Sulit Turunkan Angka Kemiskinan Jadi 7,5 Persen

BACA JUGA:Kemiskinan Ekstrem Muba Turun hingga 0,9 Persen

Wali Kota Pagar Alam, H Lusapta Yudha Kurnia menjelaskan pertemuan ini terkait penganggaran untuk APBD 2024 berupa bantuan bersifat khusus yakni BKK TA 2024 dari Gubernur Sumsel. "Kita mengajukan usulan kepada provinsi Sumsel terkait RPJMD dan RPJP untuk peningkatan perekonomian daerah masing-masing. Program prioritasnya sendiri macam-macam, baik infrastruktur, peningkatan SDM, dan perekonomian pembangunan," jelasnya.

Bupati OKU Timur, H Lanosin Hamzah ST menjelaskan pihaknya pun mengusulkan pembangunan untuk program prioritas, yakni infrastruktur, bencana alam, inflasi, stunting dan lainnya. Terkait anggaran belum tahu, masih usulan dan belum final tunggu dari Penjabat Gubernur Sumsel. “Usulan kita banyak, lebih dari 10 yang kita sampaikan, sedangkan untuk program prioritas ada 6, salah satunya kemiskinan dan infrastruktur,” tandasnya. (yun/fad)