Tolong Perhatikan Sungai-Sungai Kecil, Minta BBWS Supaya Dianggarkan

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Sungai-sungai kecil di Palembang perlu mendapat perhatian. "Jangan hanya melakukan perawatan sungai besar. Sungai kecil kita juga banyak, mengapa tidak dianggarkan," ujar Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin, pada Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Palembang Tahun 2025 di ruang rapat Parameswara Setda Kota Palembang, kemarin. 

Zainal pun meminta khusus kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII agar dapat memperhatikannya, apalagi pajak asli daerah (PAD) banyak ke pemerintah pusat dan provinsi. "Tolong sampaikan kepada pimpinan Anda, perhatikan juga pemeliharaan sungai kecil di Palembang. Kami sering mengajukan untuk meminta anggaran, tetapi tidak pernah ditanggapi," tegasnya. 

Kepala Bidang Keterpaduan BBWS Sumatera VIII, Hendra Yudi ST MT mengatakan ia akan menyampaikan permintaan atas permintaan Ketua DPRD Kota Palembang.

Pj Wali Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa mengaku Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) 2025 merupakan dokumen rencana kerja tahun ke-2 yang memedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Ini telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 7/2023. "Dokumen RPJ ini berlaku sampai ditetapkannya RPJMD 2025-2029 yang merupakan perwujudan visi dan misi kepala daerah,” tuturnya. 

BACA JUGA:Satu Korban DBD Meninggal Dunia, Warga Desa Sungai Air Pidara

BACA JUGA:Warga Bantaran Sungai Diminta Waspada, Prediksi Puncak Musim Penghujan

RPD ini, lanjut Ratu Dewa, menjadi pedoman program kerja kepala daerah selama 3 tahun dan sangat strategis, sehingga perlu sinergitas semua pihak dalam proses penyusunannya. “Yang jelas forum konsultasi publik ini bertujuan mendapatkan masukkan dan saran penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahun 2025 nantinya,” bebernya.  

Dewa menerangkan saat ini pertumbuhan ekonomi Kota Palembang menunjukkan tren positif. Dimana laju pertumbuhan tahun 2022 berada di angka 5,25 persen mengalami kenaikan dari 2021 sebesar 3,17 persen. Sedangkan angka kemiskinan secara konsisten menurun, meski angka kemiskinan 2023 sebesar 10,22 persen masih lebih tinggi dari angka nasional yang turun ke single digit 9,36 persen.

Sama halnya tingkat pengangguran terbuka berhasil diturunkan dari 8,20 persen tahun 2022 menjadi 7,49 persen tahun 2023. Masih di atas Provinsi Sumsel 4,11 persen dan nasional 5,32 persen. Untuk Sakip Kota Palembang tahun 2023 mendapat nilai B. Sedangkan untuk masalah Kota Pakembang 9,82 persen, masih ada masyarakat yang belum mendapat penyaluran air minum, 2,4 persen pemukiman kumuh, dan pengelolaan armada hanya 147 unit idealnya 290 unit. 

BACA JUGA:Pulang Antar Istri Jadi Petugas Panswaslu, Mobil Dosen Nyemplung ke Sungai

BACA JUGA:Saudara Kembar Sehidup Semati, Tenggelam Memancing di Sungai Komering

Hal lain fasilitas halte, ada 40 persen halte yang rusak. Begitu juga jalan rusak tercatat sepanjang 360 km, 432 drainase rusak, dan 100 taman kondisinya tidak layak. PJU rusak di angka 5.251. Berdasarkan permasalahan itu dirumuskan rancangan 5 prioritas daerah dalam RKPD 2025. Yakni akselerasi fasilitas dan aksebilitas pendidikan, kesehatan, peningkatan pertumbuhan perekonomian yang berkeadilan, percepatan penataan kota, percepatan penurunan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan, serta percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan ketentraman ketertiban umum. 

Kepala BAPPEDA Kota Palembang, Ir H Harrey Hadi MS mengatakan kegiatan ini sesuai tahapan penyusunan rencana kerja pemda tahun 2025. "Dalam konsultasi publik ini kita coba paparan, dan saya sampaikan rancangan alternatif itu dikritisi seluruh elemen," kata dia. Jadi, sambungnya, memang dokumennya bukan milik pemerintah tapi semuanya milik seluruh masyarakat. Apakah NGO, media massa, maupun swasta sebagai harapan tentu agar perencanaan 2025 ini benar-benar bisa mengakomodir semua usulan, semua saran termasuk bagaimana mengeksekusinya di 2025. (iol/fad)