SUMATERAEKSPRES.ID – Pemerintah tidak main-main untuk menjadikan Propinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Buktinya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas telah memastikan akan memindahkan 12 ribu aparatur sipil negara (ASN) tahun ini.  

Pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap. Mulai bulan Juli hinggga Desember 2024 seluruh instansi sudah dipenuhi ASN.

Menurut Anas, ada 12 ribu ASN yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi (JPT) Madya (eselon I), JPT Pratama (eselon II), Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional, hingga Pelaksana dari 38 Kementerian/lembaga.

BACA JUGA:Kenaikan Gaji ASN Belum Dibayar, Ratu Dewa : Nanti Dirapel Sekaligus

BACA JUGA:Ciptakan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
”Untuk tahap pertama pemindahan Juli 2024 mendatang. Kami mengusulkan kepada Kementerian Keuangan terkait kemungkinan pegawai ASN untuk diberikan insentif berupa tunjangan pionir,” ujarnya, kemarin, 19 Desember 2025.

Ia mengatakan sebagai bentuk apresiasi bagi Pegawai ASN, mengingat pada tahap awal pemindahan IKN belum tersedia dukungan-dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok selengkap di Jakarta.
 
Anas menjelaskan, dalam penentuan jumlah pegawai ASN Instansi Pusat yang akan dipindah dilakukan melalui beberapa tahap dengan memperhatikan sejumlah prinsip.

"Tahapannya yakni, analisis untuk menapis kementerian/lembaga dan unit kerja mana saja yang prioritas untuk dipindahkan pada tahap pertama," katanya.

BACA JUGA:TERBUKTI! ASN Paling Banyak Tidak Netral pada Tahapan Pemilu 2024. 5 Daerah Ini Tertinggi

BACA JUGA:Kasus Korupsi Pajak, Oknum ASN Pajak Jalani Tahap II, 3 Tersangka Takut disorot Awak Media

Hal tersebut untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat berjalan efektif pada masa awal pemindahan. Terlebih, nantinya pemerintahan akan sepenuhnya menggunakan sistem digitalisasi.

Kedua, pemilihan jabatan dan ASN secara mandiri oleh masing-masing kementerian/lembaga dengan berbasis pola penapisan dari KemenPANRB sebelumnya.

Dalam penentuan ini, kementerian/lembaga harus memastikan ASN-nya menguasai literasi digital, memiliki kemampuan multitasking.

Selain itu, ASN harus mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

BACA JUGA:BKN Update Progres Penetapan NIP ASN 2023, Ada Instansi yang Mulai Pembekalan Calon PPPK, Cek Yuk!

BACA JUGA:Pemerintah Sebut THR ASN 2024 Ikut Naik, Berikut Estimasi Besaran yang Akan Diterima PNS dan PPPK

”Kementerian secara intensif mempersiapkan proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari SDM hingga ke tata kelola pemerintahannya,” ungkapnya.

Bukan hanya kesiapan SDM, pemerintah pun tengah ngebut menyiapkan hunian bagi para ASN. Saat ini, progress pembangunan sudah mencapai 30 persen.

Pemerintah juga mengupayakan agar para ASN mendapatkan unit hunian apartemen ataupun rumah susun yang sifatnya kedinasan. ”Sehingga tidak perlu membayar sewa,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga terus berkoordinasi untuk memastikan mengenai infrastruktur pendukung seperti ruang kantor, infrastruktur jaringan, dan sistem yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan peran pegawai ASN yang ada di IKN.

BACA JUGA:Kenaikan Gaji ASN Berpotensi Picu Inflasi, Supriono: Semua Pihak Siapkan Langkah Antisipasi

BACA JUGA:KABAR GEMBIRA, Ratu Dewa Pastikan 13.260 ASN Pemkot Palembang Terima Kenaikan Gaji 8 Persen di Februari Ini

Nantinya, kata dia, selain menerapkan konsep kota pintar atau smart city, tata kelola pemerintahan di IKN Nusantara juga didukung dengan green design, green building, serta green open space.

"Akan diterapkan pula penerapan shared services berupa pusat pelayanan berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan secara bersama dengan menyediakan co-working space bagi ASN maupun tamu," pungkasnya.(rf)