Penghapusan Klausul Hindari Kerugian Negara, Terkait Skema Jual-Beli Listrik dari PLTS Atap

Reporter: Rendi |

Editor: Mario |

Sabtu , 17 Feb 2024 - 20:50

PLTS Atap: Hotel Santika Premier Bandara menggunakan PLTS atap sebagai salah satu energi untuk kelistrikan hotel. Pemerintah me-nyetujui revisi penggunaan PLTS Atap terkait skema jual beli listrik. -ist-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Persetujuan pemerintah terhadap revisi Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2021 terkait penggunaan PLTS Atap mampu menghindarkan negara dari berbagai bentuk kerugian secara masif seperti yang dialami oleh Vietnam.

“Keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi. Contoh Vietnam, gara-gara tidak berjalan lancar dan merugikan, negara tersebut menyetop PLTS Atap mulai 2021 hingga 2030,” kata Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio.

Ia menjelaskan keuangan negara akan tergerus saat negara harus membeli listrik dari PLTS atap.

“Namun dengan adanya revisi yang sudah disetujui presiden, negara tidak jadi buntung karena skema jual beli-listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara telah dihapus,” ungkapnya.

Agus mengatakan Indonesia harus banyak belajar dari Vietnam yang APBN-nya sempat tergerus akibat penerapan PLTS atap.

Saat itu, Vietnam sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang gencar memakai PLTS atap akhirnya membatalkan regulasinya sendiri.

Diketahui, di Vietnam, selama kurun waktu 1 tahun yaitu periode 2019–2020, terjadi penambahan kapasitas hampir 8 GW untuk PV Rooftop dan hampir 8 GW untuk solar farm.

Namun, hal tersebut meninggalkan persoalan baru bagi sistem kelistrikan Vietnam. Akhirnya Vietnam Electricity/EVN selaku offtaker harus menanggung pil pahit itu.

Perlu digaris bawahi, paparnya, persetujuan pemerintah terkait dengan PLTS Atap itu menyelesaikan banyak masalah.

“Terutama jual beli listrik hasil dari kelebihan pemasangan PLTS atap oleh negara,” kata Agus. Pada aturan

penghapusan klausul hindari kerugian negara, terkait skema jual-beli listrik dari plts atap                            palembang, sumateraekspres.id – persetujuan pemerintah terhadap revisi peraturan menteri nomor 26 tahun 2021 terkait penggunaan plts atap mampu menghindarkan negara dari berbagai bentuk kerugian secara masif seperti yang dialami oleh vietnam.
“keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi. contoh vietnam, gara-gara tidak berjalan lancar dan merugikan, negara tersebut menyetop plts atap mulai 2021 hingga 2030,” kata pengamat kebijakan publik, agus pambagio.
ia menjelaskan keuangan negara akan tergerus saat negara harus membeli listrik dari plts atap.
baca juga:penghapusan skema jual beli listrik plts atap tepat 
baca juga:plts irigasi dukung pertanian berkelanjutan
“namun dengan adanya revisi yang sudah disetujui presiden, negara tidak jadi buntung karena skema jual beli-listrik antara pemilik plts atap dengan negara telah dihapus,” ungkapnya.
agus mengatakan indonesia harus banyak belajar dari vietnam yang apbn-nya sempat tergerus akibat penerapan plts atap.
saat itu, vietnam sebagai salah satu negara di asia tenggara yang gencar memakai plts atap akhirnya membatalkan regulasinya sendiri.
diketahui, di vietnam, selama kurun waktu 1 tahun yaitu periode 2019–2020, terjadi penambahan kapasitas hampir 8 gw untuk pv rooftop dan hampir 8 gw untuk solar farm.
baca juga:ini manfaat plts bagi lima desa di kecamatan merapi timur, lahat
baca juga:ada plts bukit asam, petani tetap garap sawah saat kemarau panjang
namun, hal tersebut meninggalkan persoalan baru bagi sistem kelistrikan vietnam. akhirnya vietnam electricity/evn selaku offtaker harus menanggung pil pahit itu.
perlu digaris bawahi, paparnya, persetujuan pemerintah terkait dengan plts atap itu menyelesaikan banyak masalah.
“terutama jual beli listrik hasil dari kelebihan pemasangan plts atap oleh negara,” kata agus. pada aturan
sebelumnya, agus menjelaskan, negara akan banyak menanggung kerugian akibat harus mengompensasi kelebihan penggunaan listrik dari plts atap, terutama yang dipasang di rumah-rumah. “itu kan nggak bener,” katanya.
untuk itu, agus berharap, revisi aturan yang telah disetujui oleh pemerintah segera diundangkan untuk mengantisipasi risiko kerugian negara.
“ini penting agar negara tidak rugi,” lanjutnya. selain berbagai masalah itu, kata agus, intermitensi atau ketergantungan terhadap cuaca diakui menjadi salah satu kelemahan pembangkit listrik dari tenaga surya.
dengan demikian, kondisi ini mengganggu keandalan listrik sehingga kualitas layanan kepada masyarakat jadi tidak maksimal. (jp/fad)