Ricuh Demo Tuntut Penghitungan Ulang di Muratara, Portal Jalinsum hingga Tinju

Reporter: tim |

Editor: Dandy |

Sabtu , 17 Feb 2024 - 20:41

PENGAMANAN: Kapolres Muratara AKBP Koko Arianto Wardhani, bersama anggotanya di-back up Brimob, melakukan pengamanan demo ketidakpuasan pemilu di Karang Jaya, berujung bakar-bakar ban dan pemortalan Jalinsum Lubuklinggau-Jambi, sore kemarin. -FOTO: ZULQARNAIN/SUMEKS -

“Jadi dari 253 pemilih yang berhak mencoblos, hanya sebanyak 213 saja yang mencoblos. Sisanya 40 orang tidak ikut memilih, lantaran mereka bekerja di luar,” paparnya.

Hingga siang kemarin, KPU Kota Palembang masih menunggu ketersediaan surat suara untuk PSL. “Yah untuk jadwal kami masih menunggu ketersediaan surat suara. Karena harus dicetak terlebih dahulu,” ujar Sri Maryati, salah satu Komisioner KPU Palembang.

Sejauh ini yang tersedia di KPU Kota Palembang, adalah surat suara untuk pemungutan suara ulang (PSU). Begitu logistik lainnya, harus dipersiapkan. Untuk logistik sama halnya dengan logistik pemilu seperti 14 Februari 2024 lalu.

“Hanya memang surat suara yang berbeda, cuma ada satu, bukannya lima seperti sebelumnya. Untuk cetak surat suara, kami juga harus harus berkoordinasi dengan KPU Propinsi. Kami juga masih menunggu hasil final rekomendasi dari Bawaslu,” jelasnya.

Di Kabupaten Muba, pelaksanaan PSU di TPS 05 Desa Muara Teladan, Kecamatan Sekayu, sudah siap digelar sebagaimana rekomendasi Panwascam Sekayu kepada PPK Sekayu. “Akan dilaksanakan hari Rabu, 21 Februari 2024,” ungkap Ketua KPU Muba M Sigid Nugroho, kemarin.

Sementara itu, informasi baru yang diterima koran ini terjadi permasalahan di Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir. Tepatnya di TPS 10, RT 2, Dusun 7, Desa Muara Medak. Tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Muba yang harusnya dapil IV, malah dikirim Dapil II.

Ironisnya persoalan baru diketahui pukul 11 siang, dimana sudah 171 surat suara yang tercoblos. Sedangkan pemilih yang hadir 177 pemilih. Selanjutnya setelah melakukan pembicaraan, bahwa sulit dilakukan pemungutan ulang pada malam hari atau hari lainnya.

Karena tempat tinggal para pemilih yanhg jauh dengan TPS. Kemudian sebanyak 40 persen pemilih berasal dari Suku Anak Dalam (SAD) yang hidupnya berpindah-pindah, partisipasi pemilih turun dan merugikan calon DPRD Kabupaten. “Persoalan yang di Muara Medak, kita menunggu rekomendasi atau fatwa Bawaslu dulu. Untuk PSU atau PSL nunggu rekomendasi mereka,” ucap Sigid.

Sementara, Ketua Bawaslu Muba Beri Pirmansah, mengatakan, untuk persoalan Muara Medak, pihaknya masih menunggu hasil kajian serta berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumsel.

“Sebab kalau persoalan yang coblos dua kali ada aturannya dan wajib PSU. Nah kalau tertukar ini belum ada, makanya kita nunggu kajian dulu,” pungkasnya. (iol/afi/kur/zul/air/)

ricuh demo tuntut penghitungan ulang di muratara, portal jalinsum hingga tinju                             *kapolda: sudah ada solusi, warga agar tetap tertib
muratara, sumateraekspres.id -  masyarakat kabupaten muratara yang tidak puas dengan pelaksanaan pemilu 2024, melakukan aksi pemortalan jalan lintas sumatera (jalinsum). tak hanya itu, anggota kpu kabupaten muratara aang samudra, juga dikabarkan kena pukul massa.
aksi anarkis massa itu, berawal ketidakpuasan warga dengan penghitungan suara di sejumlah tps di desa embacang ilir, embacang baru, dan embacang lama. sehingga warga demo di depan kantor camat karang jaya, yang bersebelahan dengan kantor ppk karang jaya.
dalam aksinya sabtu 17 februari 2024, sekitar pukul 15.45 wib, warga meminta ppk dan panswascam melakukan penghitungan ulang di embacang raya. “kami juga mendesak bawaslu muratara segera mengeluarkan surat rekomendasi psu di tps embacang raya, karena adanya manipulasi data oleh petugas,” kata ari, koordinator lapangan dari aksi tersebut.
ari mendesak kpu muratara maupun bawaslu muratara bersikap. sebab, bukit-bukti dugaan menipulasi itu sudah beredar di media sosial. adanya perubahan data, dari tinta hitam ke tinta biru. “ada penghapusan data awal, dan ini ada kecurangan di tps embacang ilir, embacang baru dan embacang lama,” cetusnya.
baca juga:waduh! komisioner kpu muratara dikabarkan kena pukul, kenapa ini?
baca juga:laksanakan psl, kpu kota palembang tunggu ketersediaan surat suara
massa juga menuntut, tidak ada lagi pleno ditingkat ppk. karena mereka menanggap petugas penyelenggara pemilu di tingkat ppk, sudah berbuat curang. “kami minta usut tuntas manipulasi data pemilu ini. petugas keamanan. silakan cari para pelaku itu. tangkap dan seret ke penjara, para perusak amanat konsitusi,” pinta ari.
camat karang jaya hendri yang menemui massa, menyatakan aspirasi massa akan disampaikan ke pihak terkait. pihaknya hanya memfasilitasi. “ apapun yang sudah diungkapkan, akan kami sampaik kepihak-pihak terkait agar bisa merespon secara langsung,” ucapnya.
dua orang perwakilan dari ppk dan panwascam kecamatan karang jaya, sempat menemui langsung pendemo. menyatakan siap membuat laporan resmi terhadap tuntutan yang massa sampaikan. “akan kami sampaikan ke pimpinan kami masing-masing,” ucap mereka.
namun kemudian, ketua panwascam karang jaya meminta msyarakat membuktikan pelanggaran petugas. sehingga jawaban itu sempat memantik emosi warga, dan sempat mengejar ketua panwascam karang jaya.
pendemo semakin tidak percaya dengan panwascam karang jaya. sehingga mereka meminta hadirkan langsung bawaslu muratara dan kpu muratara, dengan mengancam akan melakukan pemortalan jalan lintas sumatera. 
baca juga:sirekap bermasalah, ini penjelasan dan solusi kpu ri !!!
baca juga:horee! ribuan petugas kpps prabumulih terima gaji, segini anggaran yang disiapkan kpu
 karena tidak juga ada kepastian, massa mulai melakukan pembakaran ban di tengah jalinsum. kemudian memportal 3 titik jalinsum, dengan melintangkan mobil jenis truk. di antaranya di kecamatan karang jaya, dan  jalinsum desa maur, kecamatan rupit.
kapolres muratara akbp koko arianto wardhani sik dan anggotanya serta di-back up brimob, tidak tinggal diam. “saya minta semuanya tertib, kita upayakan memanggil bawaslu karena mereka yang berwenang menentukan masalah ini,” jelasnya.
koko menegaskan pihak kepolisian dan tni, tidak akan beranjak dari lokasi hingga permasalahan ini selesai. “saya cuma menjaga jangan sampai ada gesekan. minta tolong kalau ada mobil jenazah, yang bawa orang sakit dan sembako, jangan dihadang,” pinta koko.
alumni akpol 2002 itu juga menginformasikan, bahwa bawaslu muratara tengah berkoordinasi dengan bawaslu provinsi sumsel. “nanti akan disampaikan hasil keputusan terkait masalah ini,” terangnya.
terkait tuntutan massa agar menangkap oknum penyelenggara pemilu yang diduga melakukan kecurangan, koko menjelaskan semua permasalahan itu d tangani tim gakkumdu. “kalau ada putusan pidana, akan dipidanakan. kita harus rubah wajah muratara. muratara itu aman, tertib, aman dan damai,” ajaknya.
baca juga:perhitungan dibatasi hingga pukul 22.00 wib
baca juga:mayoritas wajah lama, kursi dprd banyuasin
akhirnya, datang anggota kpu muratara, aang samudra.  begitu turun dari mobilnya, aang berusaha memberikan penjelasan  di depan masyarakat yang menggelar aksi demo. warga tetap menuntut solusi, bukan sekedar ucapan teknis dan penjelasan mengenai aturan. 
akibatnya suasanya semakin tegang dan tak terkendali.  berujung ada oknum warga yang menarik leher aang, dan memukul wajahnya. beruntung komisioner kpu muratara itu cepat diamankan dan diselamatkan petugas. 
terpisah, kapolda sumsel irjen pol a rachmad wibowo, menyatakan dirinya sudah langsung berkomunikasi dengan ketua kpu sumsel, ketua bawaslu sumsel, ketua kpu muratara, ketua bawaslu muratara.
termasuk dengan saksi yang keberatan perihal penghitungan suara di 17 tps, di tiga desa embacang raya. “alhamdulillah sudah ada solusi. saya mengimbau masyarakat agar tetap tertib, dan mengikuti proses penghitungan dan pleno yang akan dilaksanakan di seluruh ppk,” imbau rachmad, tadi malam.
sebelumnya, ketua kpu muratara heriyanto, melalui kasubag teknis dan informasi, busairi, mengungkapkan pihaknya menjelaskan baru mendapat satu surat rekomendasi dari bawaslu muratara. 
“bawaslu menemukan adanya pelanggaran di tps 1 desa lubuk kemang. jenis pelanggarannya, adanya pencoblosan lebih dari satu kali oleh orang yang sama,” ungkapnya.
sedangkan untuk temuan lainnya, seperti sejumlah tps yang potensi psl (pemungutan suara lanjutan) di desa karang anyar, kecamatan rupit, dan tps senawar di kelurahan muara kulam, kpud muratara belum  mendapat surat rekomendasi dari bawaslu terkait itu. namun pihaknya akan melakukan koordinasi dengan sejumlah ppk yang membawahi wilayah tersebut. “kami akan koordinsi ke provinsi, jika harus psu (pemungutan suara ulang), kami sudah siap,” sebutnya.
menurutnya, jika diputuskan harus melaksanakan psu, otomatis akan dilakukan dalam waktu secepatnya.  “untuk logistik dan surat suaranya mereka khusus untuk psu, kami sudah siap. untuk teknis dan lainnya kita masih koordinasi dulu,” tutupnya.
itu merujuk dari stateman ketua bawalu muratara farlin ardian, mengungkapkan, ada sejumlah tps di muratara yang potensi psu dan psl.  tps 01 di desa lubuk kemang, kecamatan rawas ulu, potensi psu karena ada pemilihan lebih dari satu kali.
tps senawar, kecamatan ulu rawas, dan tps karang anyar, kecamatan rupit, potensi psl karena adanya kekurangan surat suara. “kalau yang kurang surat suara itu tentunya potensi psl, tapi psu cuma satu temuan di tps 01 desa lubuk kemang, karena indikator psu adanya pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali,” tegasnya. 
aksi blokade jalinsum di muratara, akhirnya dibuka sekitar pukul 19.00 wib. setelah anggota bawaslu muratara, menyampaikan surat putusan hitung ulang di sejumlah tps bermasalah. anggota bawaslu muratara khairul, melalui panwascam karang jaya dikawal ketat kapolres muratara akbp koko arianto wardhani dan dandim 0406 letkol kunto aji setiawan.
"bawaslu memutuskan untuk melakukan penghitungan ulang di 17 tps desa embacang raya (desa embacang ilir, embacang baru, dan embacang lama), sebelum pelaksanaan pleno ppk," kata petugas bawaslu, membacakan putusan itu di hadapan pendemo.
pihaknya berharap, masyarakat yang melakukan aksi protes tetap tertib dan ikut menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tahapan pemilu. pasalnya tahapan pleno tingkat ppk akan segera dilaksanakan 18 februari 2024.
kapolres muratara akbp koko arianto wardhani menambahkan, pihaknya sudah memfasilitasi masyarakat untuk bertemu langsung dengan bawaslu muratara, untuk mendapatkan solusi dari aspirasi yang mereka harapkan.
"karena masyarakat sudah mendapat jawaban,  kami minta semua akses yang ditutup segera dibuka dan masyarakat bubar dengan tertib. tugas kami hanya melakukan pengawalan, agar jangan sampai terjadi gesekan-gesekan," tuturnya.
mendengar jawaban dari bawaslu tersebut, massa membuka i blokade jalinsum muratara. baik di desa maur baru, kecamatan rupit, maupun aksi blokade di kelurahan karang jaya, muratara. 
psl di palembang dan psu di muba
di kota palembang, berdasarkan rekomendasi bawaslu palembang ada 22 tps yang akan menggelar psl. yakni, 2 tps di gandus, 5 tps di kalidoni, dan 15 tps di kertapati. namun hingga sabtu 17 februari 2024, belum ada petunjuk kapan psl akan dilakukan.
ketua tps 27 kelurahan sungai lais, kecamatan kalidoni rika amelia amk, mengatakan di tps 27 ada sebanyak 253 daftar pemilih tetap (dpt), yang akan mengulang pencoblosan surat suara pada tingkat dprd sumsel. 
 di mana sebelumnya pada hari pemungutan suara 14 februari lalu, ada kekeliruan surat suara dapil 1 tertukar menjadi dapil 2. namun rika, tidak yakin semua dpt itu akan mencoblos ulang kembali nanti. 
“di tempat kami banyak yang bekerja di sungai baung, dan kembali ke jalur. kalaupun kemarin bisa mencoblos, karena itu merupakan hari libur nasional,” jelasnya.
sedangkan untuk hari sabtu dan minggu, kemungkinan untuk balik lagi hanya untuk mencoblos ulang, diperkirakannya agak sulit. “biasanya mereka bekerja tiga minggu. dan 1 minggu libur,” paparnya. 
jadi kalaupun dilaksanakan psl, rika pesimis semuanya dapat ikut mengulang pencoblosan tersebut. di hari h kemarin saja , ada sebanyak 40 dpt yang tidak menyalurkan aspirasi mereka lantaran bekerja di luar kampung. 
“jadi dari 253 pemilih yang berhak mencoblos, hanya sebanyak 213 saja yang mencoblos. sisanya 40 orang tidak ikut memilih, lantaran mereka bekerja di luar,” paparnya. 
hingga siang kemarin, kpu kota palembang masih menunggu ketersediaan surat suara untuk psl. “yah untuk jadwal kami masih menunggu ketersediaan surat suara. karena harus dicetak terlebih dahulu,” ujar sri maryati, salah satu komisioner kpu palembang.
sejauh ini yang tersedia di kpu kota palembang, adalah surat suara untuk pemungutan suara ulang (psu). begitu logistik lainnya, harus dipersiapkan. untuk logistik sama halnya dengan logistik pemilu seperti 14 februari 2024 lalu.
“hanya memang surat suara yang berbeda, cuma ada satu, bukannya lima seperti sebelumnya. untuk cetak surat suara,  kami juga harus harus berkoordinasi dengan kpu propinsi. kami juga masih menunggu hasil final rekomendasi dari bawaslu,” jelasnya.
di kabupaten muba, pelaksanaan psu di tps 05 desa muara teladan, kecamatan sekayu, sudah siap digelar sebagaimana rekomendasi panwascam sekayu kepada ppk sekayu. “akan dilaksanakan hari rabu, 21 februari 2024,” ungkap ketua kpu muba m sigid nugroho, kemarin.
sementara itu, informasi baru yang diterima koran ini terjadi permasalahan di desa muara medak, kecamatan bayung lencir. tepatnya di tps 10, rt 2, dusun 7, desa muara medak. tertukarnya surat suara dprd kabupaten muba yang harusnya dapil iv, malah dikirim dapil ii.
ironisnya persoalan baru diketahui pukul 11 siang, dimana sudah 171 surat suara yang tercoblos. sedangkan pemilih yang hadir 177 pemilih. selanjutnya setelah melakukan pembicaraan, bahwa sulit dilakukan pemungutan ulang pada malam hari atau hari lainnya.
karena tempat tinggal para pemilih  yanhg jauh dengan tps.  kemudian sebanyak 40 persen pemilih berasal dari suku anak dalam (sad) yang hidupnya berpindah-pindah, partisipasi pemilih turun dan merugikan calon dprd kabupaten. “persoalan yang di muara medak, kita menunggu rekomendasi atau fatwa bawaslu dulu. untuk psu atau psl nunggu rekomendasi mereka,” ucap sigid.
sementara, ketua bawaslu muba beri pirmansah, mengatakan, untuk persoalan muara medak, pihaknya masih menunggu hasil kajian serta berkoordinasi dengan bawaslu provinsi sumsel. 
“sebab kalau persoalan yang coblos dua kali ada aturannya dan wajib psu. nah kalau tertukar ini belum ada, makanya kita nunggu kajian dulu,” pungkasnya. (iol/afi/kur/zul/air/)