PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Dinas Sosial (Dinsos) Palembang tidak menyediakan anggaran untuk membantu korban banjir. Oleh karena itu, mereka tidak terlibat dalam penyaluran bantuan untuk para korban.

Kepala Dinsos Palembang, M Ichsanul Akmal mengakui tidak ada alokasi anggaran untuk banjir karena ini hanya air pasang, bukan banjir seperti di daerah lain di Sumsel. “Jadi memang tidak disusun anggarannya," ungkapnya, kemarin.

Ia menjelaskan, tidak ada anggaran untuk banjir ini karena dianggap sebagai kejadian insidentil atau pasang surut yang hanya berlangsung sementara. Sebaliknya, banjir di Muratara beberapa waktu lalu dianggap sebagai kasus tanggap darurat, sehingga anggaran dapat dialokasikan meskipun tidak termasuk dalam anggaran tahun 2024.

"Instruktur dari Wali Kota Palembang dapat membuat anggaran darurat jika situasinya mengharuskan, tetapi karena tidak ada dan tidak termasuk dalam anggaran tahun 2024, korban banjir tidak mendapatkan bantuan," jelasnya. 

BACA JUGA:Dua Hari Lagi Pemilu, Begini Kondisi Banjir di Muratara yang Mengancam Logistik

BACA JUGA:Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasi Banjir Rob

Lanjut Ichsanul, pada banjir Januari lalu beberapa warga mendapat bantuan dari sentra, namun tidak semua terdampak banjir mendapatkan bantuan karena keterbatasan jumlah bantuan yang diterima dibandingkan dengan jumlah warga yang terdampak.

"Hal itu karena tidak ada alokasi anggaran, Dinsos tidak dapat memberikan bantuan khusus untuk penanggulangan banjir. Mereka hanya dapat memberikan bantuan dapur umum jika dibutuhkan oleh warga," tuturnya. 

Dilanjutkan Ichsanul, pengajuan surat harus dilakukan melalui RT atau RW setempat, dan akan dievaluasi untuk menentukan kepentingan peruntukannya. Jika dianggap sesuai dan memadai, akan disusun dapur umum dengan tenda dan mobil dapur umum yang dibantu oleh Tagana. “Januari lalu kita mendirikan dapur umum di Kelurahan 26 Ilir, namun saat ini belum ada bantuan dapur umum yang didirikan,” tegasnya.  

Sementara pengajuan dari warga di Pulau Kerto telah diteruskan ke Provinsi karena jumlah yang dibutuhkan melampaui kapasitas unit Dinsos Kota. Pj Wali Kota Palembang, H Ratu Dewa mengatakan niatnya memberikan bantuan kepada korban banjir di Palembang melibatkan pihak ketiga atau melalui forum CSR. (tin/fad)