Lambat, Pemkab OI Belum Berikan Sanksi, Beredar Informasi, Bawaslu RI Turun Tangan

Reporter: Rio Andika dan tim |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 02 Feb 2024 - 21:31

AKSI : GMNI Ogan Ilir saat gelar aksi ke Polres Ogan Ilir, menuntut kejelasan penanganan kasus oknum kades yang diduga langgar netralitas, kemarin.-foto : andika/sumeks-

OGAN ILIR, SUMATERAEKSPRES.ID – Rekomendasi dari Bawaslu Ogan Ilir kepada Pemkab agar berikan sanksi kepada oknum kades yang tidak netral sudah dikeluarkan 17 Januari lalu. Namun, 15 hari berlalu, proses di Pemkab berjalan lambat. Hingga kemarin, rekomendasi belum dilaksanakan.

Asisten I Setda Ogan Ilir Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dicky Syailendra didampingi Plt Kadin PMD, Faisal mengatakan, hingga kini belum memberikan sanksi administrasi kepada oknum kades yang dilaporkan ke Bawaslu Ogan Ilir karena ajak warga memilih caleh tertentu tersebut.

"Kita telah mempelajari permasalahannya dan sekarang masih dalam proses. Mungkin nanti akan kami koordinasi dulu dengan pihak terkait. Kalau diperlukan, mungkin kami akan lakukan pemanggilan kepada kades bersangkutan," kata Dicky.

Mengikuti perkembangan penanganan kasus pelanggaran netralitas oknum kades ini, Gerakan mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ogan Ilir menggelar aksi damai ke Polres Ogan Ilir, kemarin. Mereka mempertanyakan keputusan dihentikannya penyidikan kasus tersebut.

Setelah orasi di depan gerbang Polres Ogan Ilir sekitar pukul 13.30 WIB, mereka diterima Wakapolres Ogan Ilir, Kompol Hermansyah didampingi Kasat Intelkam Polres Ogan Ilir AKP Yusuf Solehat.

Pukul 15.00 WIB, massa GMNI diarahkan ke gedung sentra gakkumdu Ogan Ilir. Hadir, Ketua Bawaslu Ogan Ilir, Dewi Alhikmawati, anggota Bawaslu Ogan Ilir Divisi Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Lily Oktayanti. Kemudian Kasat Reskrim AKP Muhammad Ilham dan Kasi Intelijen Kejari Ogan Ilir, Gita Santika Ramadhani.

Ketua Bawaslu Ogan Ilir, Dewi Alhikmawati mengatakan, telah dijelaskan sebelumnya hasil penyidikan yang dilakukan bersama jajaran Polres Ogan Ilir. "Sudah disampaikan teman- teman penyidik bahwa itu tidak cukup bukti. Telah pula dijelaskan gakkumdu Sumsel. Itulah hasilnya," terang Dewi.

Terkait rekomendasi sanksi administrasi, telah disampaikan Bawaslu Ogan Ilir ke Pemkab Ogan Ilir pada 17 Januari 2024 lalu. "Itu sudah kami serahkan ke Bupati dan kami juga masih menunggu keputusan apa yang diambil," tambahnya.

Tersiar kabar, jika kasus pelanggaran netralitas oleh oknum kades di Ogan Ilir dikaji ulang oleh Bawaslu RI. "Terkait itu kami belum dapat informasi," ungkap Dewi.

Kasat Reskrim AKP Muhammad Ilham menambahkan, pihaknya apresiasi kepedulian GMNI terhadap keadaan dan situasi di Ogan Ilir.

lambat, pemkab oi belum berikan sanksi, beredar informasi, bawaslu ri turun tangan                             ogan ilir, sumateraekspres.id – rekomendasi dari bawaslu ogan ilir kepada pemkab agar berikan sanksi kepada oknum kades yang tidak netral sudah dikeluarkan 17 januari lalu. namun, 15 hari berlalu, proses di pemkab berjalan lambat. hingga kemarin, rekomendasi belum dilaksanakan.
asisten i setda ogan ilir bidang pemerintahan dan kesra, dicky syailendra didampingi plt kadin pmd, faisal mengatakan, hingga kini belum memberikan sanksi administrasi kepada oknum kades yang dilaporkan ke bawaslu ogan ilir karena ajak warga memilih caleh tertentu tersebut. 
"kita telah mempelajari permasalahannya dan sekarang masih dalam proses. mungkin nanti akan kami koordinasi dulu dengan pihak terkait. kalau diperlukan, mungkin kami akan lakukan pemanggilan kepada kades bersangkutan," kata dicky.
mengikuti perkembangan penanganan kasus pelanggaran netralitas oknum kades ini, gerakan mahasiswa nasional indonesia (gmni) ogan ilir menggelar aksi damai ke polres ogan ilir, kemarin. mereka mempertanyakan keputusan dihentikannya penyidikan kasus tersebut. 
baca juga:fatoni: rekomendasi bawaslu perlu ditindaklanjuti, soal oknum kades tidak netral di ogan ilir 
baca juga:viral! hadiah mobil senilai rp2,19 miliar, ternyata itu mantan kades desa sungai ketupak, ini usahanya
setelah orasi di depan gerbang polres ogan ilir sekitar pukul 13.30 wib, mereka diterima wakapolres ogan ilir, kompol hermansyah didampingi kasat intelkam polres ogan ilir akp yusuf solehat. 
pukul 15.00 wib, massa gmni diarahkan ke gedung sentra gakkumdu ogan ilir. hadir, ketua bawaslu ogan ilir, dewi alhikmawati, anggota bawaslu ogan ilir divisi pelanggaran dan penyelesaian sengketa, lily oktayanti. kemudian kasat reskrim akp muhammad ilham dan kasi intelijen kejari ogan ilir, gita santika ramadhani. 
ketua bawaslu ogan ilir, dewi alhikmawati mengatakan, telah dijelaskan sebelumnya hasil penyidikan yang dilakukan bersama jajaran polres ogan ilir. "sudah disampaikan teman- teman penyidik bahwa itu tidak cukup bukti. telah pula dijelaskan gakkumdu sumsel. itulah hasilnya," terang dewi. 
terkait rekomendasi sanksi administrasi, telah disampaikan bawaslu ogan ilir ke pemkab ogan ilir pada 17 januari 2024 lalu. "itu sudah kami serahkan ke bupati dan kami juga masih menunggu keputusan apa yang diambil," tambahnya.
baca juga:rencana demo, digiring audiensi, gmni nilai penanganan kasus kades tak netral lambat
baca juga:putusan polres oi preseden buruk, naafi: sp3 kasus oknum kades tak netral bukan kesepakatan gakkumdu
tersiar kabar, jika kasus pelanggaran netralitas oleh oknum kades di ogan ilir dikaji ulang oleh bawaslu ri. "terkait itu kami belum dapat informasi," ungkap dewi. 
kasat reskrim akp muhammad ilham menambahkan, pihaknya apresiasi kepedulian gmni terhadap keadaan dan situasi di ogan ilir. 
"kita bersama gakkumdu sebelumnya telah melakukan penyelidikan dugaan adanya pelanggaran netralitas oknum kades. kita sudah lakukan pemeriksaan saksi, barang bukti, para ahli, pelapor dan terlapor. dalam pembahasan kita sepakati, untuk tindak pidana tidak cukup bukti, makanya dihentikan," bebernya. 
ketua dpc gmni ogan ilir, samuel mengatakan, pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari gakkumdu ogan ilir terkait proses kasus tersebut. “yang pertama, kenapa sp3? karena menurut penyidik kurang bukti. maka dialihkan menjadi sanksi administratif. sekarang kita menungu apakah sanksi administratif tersebut betul-betul akan dilakukan pemkab atau tidak,” tegasnya.
samual menambahkan, gmni ogan ilir akan mengikuti dan mengawal kelanjutan dari rekomendasi sanksi untuk oknum kades tersebut. “pesan kami kepada masyarakat, jangan pernah takut melapor kalau benar ada pelanggaran. kita akan sama-sama berjuang," tukasnya.
baca juga:klarifikasi berlangsung satu jam, kades mh datangi bawaslu
baca juga:proses di polres oi maksimal 14 hari, unsur gakkumdu rapat bahas kasus oknum kades
koran ini mendapatkan informasi, dihentikannya penyidikan kasus dugaan pelanggaran netralitas oknum kades di ogan ilir mendapatkan sorotan dari bawaslu ri. “kami dapat informasi dari sumber orang dalam, katanya bawaslu ri turun tangan,” ujar sumber koran ini.
pengamat politik sumsel, bagindo togar butar butar mengatakan, hendaknya bupati ogan ilir mengambil sikap tegas dengan adanya rekomendasi bawaslu terhadap oknum kades yang diduga tidak netral. “bupati harus tegas dan memberikan sanksi sesuai dengan uu yang berlaku,” ujar dia.  
tapi belum adanya sanksi setelah 15 hari berlalu pasca keluarnya rekomendasi bawaslu, bagindo menilai ada keraguan dari pemkab ogan ilir. “kemungkinan karena penjatuhan sanksi ini tidak menguntungkan dari sisi politik,” bebernya.  
sebab, caleg yang dipromosikan oknum kades itu dari gerindra, partai besar. tapi, sepatuhnya sanksi ditegakkan atas pelanggaran yang dilakukan. “apakah itu bentuknya pemotongan atau penundaan kenaikkan gaji dan tunjangan. jangan takut untuk bersikap tegas sehingga masyarakat tahu bupati memilki kompetensi, wibawa dan integritas serta kapabilitas yang baik,” tandas bagindo.
baca juga:kades ajak tanam jagung, lahan sawit sedang replanting
baca juga:3,5 jam, banyak ditanya soal video, polres oi minta keterangan oknum kades dan caleg yang didukung
terpisah, secara nasional badan kepegawaian negara (bkn) mencatat adanya 47 laporan pelanggaran netralitas asn. temuan itu didapat sejak proses penyelenggaraan pemilu 2024 yang dimulai pada  2023 hingga januari 2024. 
jumlah tersebut terdiri dari 42 laporan pelanggaran disiplin dan 5 laporan pelanggaran kode etik. ”data ini masih berpotensi akan terus bergerak selama proses pemilu dan pemilihan tahun ini berlangsung,” tukas plt kepala biro humas, hukum, dan kerja sama bkn, nanang subandi. (dik/iol)