Penegakan Hukum di Hulu dan Hilir Belum Maksimal, Kapolda: Apa yang Sudah Dilakukan Pemangku Kepentingan Lain?

Reporter: kemas arivai |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 31 Jan 2024 - 21:47

Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK-Foto: Ist-

Seperti perusahan perkebunan, pertambangan dan sektor industri migas yang lainnya. Saat ini, ESDM tengah mencoba memformulasikan untuk kemudian dicek ke Pertamina, terkait pelaku-pelaku usaha nakal yang kerap menjadi konsumen illegal refinery tersebut.

Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel, Yulkar mengungkapkan belum disetujuinya legalisasi sumur-sumur minyak ilegal di Muba, karena terkendala persoalan kajian perizinan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari praktik ilegal tersebut.

"Selagi belum dapat memenuhi kajian dampak lingkungan, Kementerian LHK belum akan mengeluarkan izin," tegasnya. Sementara Staf Operasional SKK Migas, Satrio Budi Laksono, menyebut hasil kesepakatan dengan KKKS, menetapkan harga minyak rakyat yang dikumpulkan melalui PT Petro Muba sesuai SOP ditetapkan sebesar 70 persen.

Direktur PT Petro Muba, Khadafi, menyebut perusda yang dipimpinnya sesuai kontrak hanya sebatas pekerjaan angkat dan angkut. "Awalnya kapasitas produksi kami hanya 2.000 barel, tapi begitu diperintah menampung minyak dari masyarakat kami naikkan menjadi 8.000 barrel. Sudah banyak effort ke kami agar menampung minyak hasil olahan masyarakat," sebutnya.

Tokoh masyarakat Muba, HM Toha Tohek, mendukung upaya pemerintah untuk melegalkan sumur-sumur minyak tua yang ada di Muba. "Karena baik itu illegal drilling maupun illegal refinery sangat merugikan," klaim Toha. (kms/air/)

penegakan hukum di hulu dan hilir belum maksimal, kapolda: apa yang sudah dilakukan pemangku kepentingan lain?                            palembang, sumateraekspres.id – ledakan demi ledakan terjadi di tempat penyulingan minyak ilegal atau illegal refinery wilayah kabupaten musi banyuasin (muba).  keberadaan institusi polri jadi sorotan. kapolda sumsel irjen pol a rachmad wibowo sik, tidak ingin pihaknya terus disalahkan.
sebab menurutnya, penanganan illegal refinery harus melibatkan peran serta dari para pemangku kepentingan yang lain. bukan hanya tanggung jawab kepolisian, karena di dalamnya terkait aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
“polisi juga punya tugas lain, selain upaya penegakan hukum praktik illegal refinery ini," tegas kapolda sumsel irjen pol a rachmad wibowo sik, dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan illegal refinery di wilayah kabupaten muba,  rabu, 31 januari 2024.
kepada masyarakat ataupun media, kapolda berharap apabila terjadi ledakan di lokasi illegal refinery atau illegal drilling, jangan seolah semua kesalahan ditumpahkan ke pihak kepolisian. sebab, pihaknya sudah bertindak tegas, dari hulu sampai ke hilir.
baca juga:5 hari terjadi 2 ledakan tempat penyulingan minyak ilegal, pemilik masih buron, kapolseknya masih amankah?
baca juga:meledak lagi, meledak lagi, tempat penyulingan minyak ilegal di babat toman
“coba tanyakan kepada pemkab muba, skk migas, pertamina, dinas esdm, pt petro muba. apa yang sudah mereka lakukan?” cetus kapolda dalam rakor yang juga dihadiri para pihak terkait tersebut, bertempat di lounge ampera, lantai 7 gedung utama presisi polda sumsel.
seperti pt petro muba, yang disebutnya selama ini mendapatkan keuntungan dari minyak rakyat meski itu juga ilegal.  “ketika polri gencar melakukan penertiban illegal refinery, data masuk minyak ke skk migas mengalami peningkatan. tapi kami sibuk menangani yang lain,  minyak yang masuk mengalami penurunan," bebernya.
melaksanakan operasi penegakan hukum dengan melibatkan ratusan personel, kata kapolda jelas dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit.  "sementara kami tidak memiliki anggaran khusus untuk melakukan upaya penegakan hukum dengan menertibkan sumur-sumur ilegal dan illegal refinery. hanya ada duk ops kapolda," keluhnya.
pihaknya melakukan upaya penegakan hukum illegal refinery di bagian hulu. sementara semakin ke hilir, praktik illegal refinery ini keuntungannya makin besar. “kompleksitas dari praktik illegal refinery ini, mulai dari pergudangan, pengolahan dan bisnis lainnya,” beber alumni akpol 1993 itu.
baca juga:penyulingan minyak ilegal di muba terbakar lagi: pemilik masih buron
baca juga:kapolsek keluang dicopot buntut terbakar penyulingan minyak ilegal, siapa lagi 3 kapolsek sebelumnya?
modal awal rp100 juta, untung rp20 juta tiap bulan
 keuntungan illegal refinery semakin besar di hilir seperti kata kapolda sumsel, senada dengan pengakuan tersangka hidayat (46). pemilik tempat illegal refinery yang terbakar di kecamatan keluang, 13 januari 2024 lalu, saat dirilis di polda sumsel, kemarin.
“modal awal sekitar rp100 juta, baru setahun buka. produksinya dalam sebulan bisa sampai 10 kali masak. satu kali masak bisa dapat untung rp2 jutaan,” aku hidayat, di hadapan kasubdit vi/tipidter akbp bagus suryo wibowo dan kasat reskrim polres muba akp bondan try hoetomo, kemarin.
dalam kurun 3 hari sebelum terjadi ledakan itu, hidayat bersama 3 pekerjanya  mampu menghasilkan 16 ton bbm ilegal menyerupai solar. artinya jika ditotal, dalam setahun terakhir dari bisnis ilegalnya itu hidayat sudah mengantongi keuntungan sebesar rp240 juta.
tempat penyulingan minyak ilegalnya, berlokasi di tengah kebun sawit. namun hidayat belum terbuka soal pelanggannya. “hanya orang-orang sekitar. ada yang ngambil sendiri, ada yang minta diantar," aku hidayat, warga dusun ii, desa teluk kijing 1, kecamatan lais, muba. 
baca juga:43 tempat penyulingan minyak ilegal lagi yang ditutup, total sudah 201 titik di muba. ini sebaran kecamatannya
baca juga:201 tempat penyulingan minyak ilegal di muba ditutup. sebanyak ini anggota tim gabungan yang turun tangan
berbagai pihak paparan diplomatis              
rakor penanganan illegal refinery di wilayah kabupaten muba, kemudian dilanjutkan dipimpin wakapolda sumsel brigjen pol m zulkarnain sik msi. dirreskrimsus kombes pol bagus suropratomo sik, memaparkan hasil penindakan illegal drilling sepanjang tahun 2023 oleh polda sumsel dan jajarannya.
lalu,  asisten 2 setda muba andi wijaya busro sh mh, juga menyampaikan terkait dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik illegal refinery. “di antaranya marak terjadinya peredaran gelap narkoba, minuman keras,” sebutnya dalam rakor.
penjualan minyak tidak sesuai standar pertamina, berakibat terjadinya kerusakan pada mesin kendaraan dan alat berat industri masyarakat. “selain itu, terjadinya konflik sosial di masyarakat, hingga seringnya kecelakaan kerja dari ledakan yang terjadi, bahkan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa," papar andi.
dampak lain adalah menimbulkan kerugian negara karena minyak hasil illegal refinery dijual secara bebas melalui black market (pasar gelap).  "solusi yang telah kami sampaikan, meliputi 6 aspek tata kelola. meliputi kelembagaan, keselamatan kerja, perjanjian kerja sama, penguatan kapasitas, pengelolaan produksi dan permodalan," sebutnya. 
baca juga:kualat, tetap beroperasi di masa penertiban, tempat penyulingan minyak ilegal ini terbakar
baca juga:wow, dapati tungku masak raksasa kapasitas 8 ribu liter di kompleks penyulingan minyak ilegal 
kabid energi dinas energi sumber daya mineral (esdm) provinsi sumsel dr aryansyah st mt, meminta peserta rakor untuk bisa membedakan antara sumur tua dan illegal refinery. "sumur tua itu ada dasar hukum yang mengatur pengelolaannya. tapi kalau illegal refinery tidak ada dasar hukumnya," ucapnya.
 aryansyah mengaku sudah sejak 2012 silam, mengurusi masalah illegal drilling.  dia mengaku kaget mendengar istilah illegal refinery. masyarakat awam muba sebelumnya menyebut, masakan minyak.  "kenapa sekarang ada istilah refinery? karena ada demand atau permintaan ada yang beli," paparnya.
penyebabnya, karena disparitas (perbedaan) harga yang tinggi antara solar subsidi (bio solar) dengan solar industri. selisih hingga rp16 ribu per liternya. "ini terjadi karena adanya permintaan dari pelaku-pelaku usaha yang nakal, menggunakan (bio) solar sebagai bahan bakar utamanya,” duganya.
seperti perusahan perkebunan, pertambangan dan sektor industri migas yang lainnya.  saat ini, esdm tengah mencoba memformulasikan untuk kemudian dicek ke pertamina, terkait pelaku-pelaku usaha nakal yang kerap menjadi konsumen illegal refinery tersebut. 
perwakilan dinas lingkungan hidup dan pertanahan provinsi sumsel, yulkar mengungkapkan belum disetujuinya legalisasi sumur-sumur minyak ilegal di muba, karena terkendala persoalan kajian perizinan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari praktik ilegal tersebut. 
baca juga:tim gabungan bongkar 33 tempat penyulingan minyak ilegal di muba, ini barang bukti yang diamankan
baca juga:jangan bekingi bisnis minyak ilegal
"selagi belum dapat memenuhi kajian dampak lingkungan, kementerian lhk belum akan mengeluarkan izin," tegasnya. sementara staf operasional skk migas, satrio budi laksono, menyebut hasil kesepakatan dengan kkks, menetapkan harga minyak rakyat yang dikumpulkan melalui  pt petro muba sesuai sop ditetapkan sebesar 70 persen. 
direktur pt petro muba, khadafi, menyebut perusda yang dipimpinnya sesuai kontrak hanya sebatas pekerjaan angkat dan angkut. "awalnya kapasitas produksi kami hanya 2.000 barel, tapi begitu diperintah menampung minyak dari masyarakat kami naikkan menjadi 8.000 barrel. sudah banyak effort ke kami agar menampung minyak hasil olahan masyarakat," sebutnya.
tokoh masyarakat muba, hm toha tohek, mendukung upaya pemerintah untuk melegalkan sumur-sumur minyak tua yang ada di muba. "karena baik itu illegal drilling maupun illegal refinery sangat merugikan," klaim toha. (kms/air/)