Respons Pernyataan Presiden Jokowi Boleh Memihak atau Kampanye, Wapres Ma’ruf : Pemilu Urusan Hati

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Mario |

Kamis , 25 Jan 2024 - 22:40

Ma'ruf Amin-net-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi), sudah menyatakan seorang Presiden tidak dilarang memihak atau berkampanye pada Pemilu 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

Meski Jokowi belum menentukan arah sikap politiknya, pada pilpres nanti. “Saya kira soal Presiden sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju.

Silakan saja itu urusannya publik saja,” ucap Wakil Presiden Ma’ruf Amin seusai menggelar rapat terbatas di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (25/1), saat ditanya awak media.

Menurutnya, Presiden Jokowi juga tidak salah mengatakan hal tersebut. Karena aturan tidak melarangnya. “Tapi kalau saya, sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, tidak memihak,” ucapnya.

Dia juga tidak akan menyampaikan pilihannya itu ke publik. “Perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti pada waktu 14 Februari 2024, dan tidak boleh ada yang tahu.

Saya menyebutnya amrun saksiyun kalbiyun, itu urusan hati dan personal,” tuturnya. Meski berbeda sikap, Ma’ruf tidak ingin disebut berbeda dengan Presiden Jokowi.

Tidak ada permasalahan dengan perbedaan itu, termasuk jika Jokowi memilih untuk berpihak dan berkampanye nantinya.

“Saya kira enggak ada masalah ya. Jangan dibilang saya berbeda dengan Presiden,” pesannya. Ma’ruf juga meminta, agar anak-anak tidak dilibatkan dalam kampanye.

Dia tak ingin nantinya ada bahaya terhadap anak-anak. “Yang anak-anak saya kira sudah ada aturannya, sebaiknya semua menyadari, dan memang bahaya kalau anak-anak dibawa untuk ikut itu,” ulasnya.

Anak-anak belum mengerti apa-apa. Jika terjadi apa-apa dan berbahaya, anak-anak bisa trauma. “Jadi sebaiknya (anak-anak) jangan diajak di kegiatan-kegiatan politik, kampanye dan lain sebagainya,” pungkasnya.

respons pernyataan presiden jokowi boleh memihak atau kampanye, wapres ma’ruf : pemilu urusan hati                            palembang, sumateraekspres.id – presiden joko widodo (jokowi), sudah menyatakan seorang presiden tidak dilarang memihak atau berkampanye pada pemilu 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
meski jokowi belum menentukan arah sikap politiknya, pada pilpres nanti. “saya kira soal presiden sudah jelas ya. aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju.
silakan saja itu urusannya publik saja,” ucap wakil presiden ma’ruf amin seusai menggelar rapat terbatas di istana wakil presiden di jakarta, kamis (25/1), saat ditanya awak media.
menurutnya, presiden jokowi juga tidak salah mengatakan hal tersebut. karena aturan tidak melarangnya. “tapi kalau saya, sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, tidak memihak,” ucapnya.
baca juga:ban mobil presiden jokowi diduga bocor, spesifikasi ban jadi perbincangan
baca juga:jokowi tegaskan presiden boleh memihak dan kampanye, asalkan....
dia juga tidak akan menyampaikan pilihannya itu ke publik. “perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti pada waktu 14 februari 2024, dan tidak boleh ada yang tahu.
saya menyebutnya amrun saksiyun kalbiyun, itu urusan hati dan personal,” tuturnya. meski berbeda sikap, ma’ruf tidak ingin disebut berbeda dengan presiden jokowi.
tidak ada permasalahan dengan perbedaan itu, termasuk jika jokowi memilih untuk berpihak dan berkampanye nantinya.
“saya kira enggak ada masalah ya. jangan dibilang saya berbeda dengan presiden,” pesannya. ma’ruf juga meminta, agar anak-anak tidak dilibatkan dalam kampanye.
dia tak ingin nantinya ada bahaya terhadap anak-anak. “yang anak-anak saya kira sudah ada aturannya, sebaiknya semua menyadari, dan memang bahaya kalau anak-anak dibawa untuk ikut itu,” ulasnya.
baca juga:waduh lupa bawa kartu, wakil presiden inter dilarang masuk 
baca juga:dorongan dpc pkb oku timur untuk cak imin sebagai calon wakil presiden mengiringi prabowo
anak-anak belum mengerti apa-apa. jika terjadi apa-apa dan berbahaya, anak-anak bisa trauma. “jadi sebaiknya (anak-anak) jangan diajak di kegiatan-kegiatan politik, kampanye dan lain sebagainya,” pungkasnya.
sebelumnya, dalam acara di lanud halim perdanakusuma, rabu (24/1), presiden jokowi menyatakan kalau presiden dan menteri boleh berpihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. sebab setiap orang mempunyai hak politik dan demokrasi.
kemarin, koordinator stafsus presiden ari dwipayana, menyebut pernyataan presiden jokowi banyak disalahartikan oleh berbagai pihak.
“apa yang disampaikan oleh presiden dalam konteks menjawab pertanyaan media tentang menteri yang ikut tim sukses,” kata ari, kepada wartawan.
dalam merespons pertanyaan itu, kata ari, jokowi memberikan penjelasan terutama terkait aturan main dalam berdemokrasi bagi menteri maupun presiden.
sebagaimana diatur dalam pasal 281, uu no. 7 tahun 2017 tentang pemilu, bahwa kampanye pemilu boleh mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
“artinya, presiden boleh berkampanye. ini jelas ditegaskan dalam uu,” kata ari. tentunya dengan syarat harus cuti jika ikut berkampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.
“tapi, memang ada syaratnya jika presiden ikut berkampanye. pertama, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sesuai aturan yang berlaku. dan kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara,” ujarnya.
ari mengatakan undang-undang menjamin hak preferensi politik presiden. dengan mengikuti mekanisme dan aturan yang ada. 
“dengan diijinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang pemilu juga menjamin hak presiden untuk mempunyai preferensi politik pada partai atau pasangan calon tertentu sebagai peserta pemilu yang dikampanyekan, dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah diatur dalam uu,” ujarnya.
ari mengatakan apa yang disampaikan jokowi, bukan hal yang baru. dia menekankan hal itu sudah ada aturan yang dimuat dalam undang-undang.
“sekali lagi, apa yang disampaikan presiden jokowi bukan hal yang baru. koridor aturan terkait hal ini sudah ada di uu pemilu. demikian pula dengan praktek politiknya juga bisa dicek dalam sejarah pemilu setelah reformasi,” ujarnya.
ari lantas memberi contoh presiden sebelumnya yang terikat dengan partai politik yakni presiden ke-5 ri megawati soekarnoputri dan presiden ke-6 ri susilo bambang yudhoyono. ari mengatakan keduanya bahkan ikut dalam kampanye memenangkan partai. (*/air)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Sumatera Ekspres 26 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan