8 Polda Bakal Punya Direktorat Siber, Sudah Disetujui KemenPANRB. Mana Saja?

Reporter: Martha |

Editor: Martha |

Rabu , 24 Jan 2024 - 23:33

Direktorat Siber akan dibentuk pada 8 Polda-foto: ist-

"Bisa jadi korban berada di Jakarta dan pelaku di provinsi lainnya, bahkan di luar negeri. Nah, penanganannya berpotensi tumpang tindih," terangnya.

Untuk itu, perlu disiapkan antisipasi dan solusinya agar pembentukan direktorat baru ini lebih efektif dan efisien.
"Kalau sekedar .endekatkan pelayanan ke masyarakat, tentunya dengan aplikasi digital lebih mudah," paparnya.

Bambang mengingatkan, perlu pengawsan ketat dari semua pihak terhadap direktorat baru ini. “Tanpa pengawasan yang baik maka, bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang. (*/)

8 polda bakal punya direktorat siber, sudah disetujui kemenpanrb. mana saja?                              jakarta—di tengah kemajuan dunia digital dan dunia maya saat ini,  korps bhayangkara merasa penting  membentuk direktorat khusus.
untuk itu, polri dipastikan segera membentuk direktorat siber. rencana peningkatkan pelayanan dalam bidang siber itu sudah disetujui kementerian pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi (kemenpanrb).
karenanya, polri akan membentuk direktorat siber di 8 polda. di mana saja? kabagpenum divhumas polri kombespol erdi a chaniago menerangkan, surat persetujuan dari kemenpanrb terkait pembentukan 8 direktorat siber tersebut sudah diterima mabes polri.
saat ini sedang tahap sosialisasi dan harmonisasi ke delapan polda. "tinggal jalan untuk pembentukan," jelasnya.
baca juga:dibuka rekrutmen perwira polri jalur sipss. penyandang disabilitas bisa ikut, isi lowongan bidang ini 
baca juga:kabar baik! penerimaan polri 2024 buka peluang bagi penyandang disabilitas, ini jadwal dan posisinya
ada pun 8 polda yang akan punya direktorat siber sebagai berikut:  
1. polda metro jaya
2. polda jawa timur
3. polda jawa tengah
4. polda jawa barat
baca juga:kapolda dan forkompimda ikuti vicon pam malam tahun baru oleh kapolri
baca juga:wow! polri sita narkoba senilai rp12,8 triliun sepanjang 2023, kalahkan apbd provinsi
5. polda bali
6. polda sumut
7. polda sulawesi tengah
8.polda papua
baca juga:terbaik ke-2 program quick win presisi 2023, kapolda sumsel: terima kasih bapak kapolri 
baca juga:raih total indeks 3.392 polda sumsel terbaik 2 pencapaian program quick win presisi 2023, begini pesan kapolri
nah, setelah dilakukan sosialisasi, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan kemudian. pertama, membuat peraturan-peraturan kepolisian.
kemudian, mempersiapkan sumber daya manusia (sdm) atau personelnya. ketiga, menyiapkan anggarannya dan sarana prasarana yang dibutuhkan.
setelah semua tahapan selesai, maka 8 polda tersebut akan memiliki direktorat siber. dia mengatakan, delapan polda akan menjadi awalan pembentukan direktorat siber.
"ini pemekaran sih, dari mabes ke polda-polda," tambahnya.  untuk 8 polda yang akan dibentuk direktorat siber merupakan polda-polda yang dinilai membutuhkan direktorat siber.
baca juga:mendadak! kapolda sambangi kpu kota palembang. ada apa?
baca juga:polres lahat nilai terendah kepatuhan pelayanan publik, ombudsman ri beri 3 saran ini kepada kapolda sumsel
"permintaan pembentukan direktorat siber di polda ini diajukan tahun lalu," tambahnya. pengamat kepolisian, bambang rukminto menilai saat ini memang kebutuhan pelayanan hukum dalam bisang siber terus meningkat.
pembentukan ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang muncul akibat peningkatan penggunaya dunia maya. "tapi tentunya bukan lembaga tersendiri yang dipimpin jenderal bintang tiga," imbuh dia.
dengan adanya direktorat siber di delapan polda akan mendekatkan pelayanan ke masyarakat. namun, ada problem yang perlu untuk diatasi.
problem itu terkait karakter dari kejahatan dunia maya. kejahatan siber itu lintas batas dan wilayah karena dilakukan di dunia maya.
baca juga:kerja sama bidang pendidikan-pengamanan obvit, rektor unsri-kapolda sumsel teken mou
baca juga:prihatin kasus gladiator dua remaja putri, ini curhat kapolda sumsel
"bisa jadi korban berada di jakarta dan pelaku di provinsi lainnya, bahkan di luar negeri. nah, penanganannya berpotensi tumpang tindih," terangnya.
untuk itu, perlu disiapkan antisipasi dan solusinya agar pembentukan direktorat baru ini lebih efektif dan efisien. "kalau sekedar .endekatkan pelayanan ke masyarakat, tentunya dengan aplikasi digital lebih mudah," paparnya.
bambang mengingatkan, perlu pengawsan ketat dari semua pihak terhadap direktorat baru ini. “tanpa pengawasan yang baik maka, bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang. (*/)