Polres Lahat Nilai Terendah Kepatuhan Pelayanan Publik, Ombudsman RI Beri 3 Saran Ini Kepada Kapolda Sumsel

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Andre Jedor |

Rabu , 24 Jan 2024 - 22:00

SERAHKAN HASIL PENILAIAN: Wakil Ketua Ombudsman RI Robby Hamzar Rafinus, didampingi Kepala Ombdusman RI Perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah, serahkan hasil penilaian kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 di 17 Polres jajaran Polda Sums-FOTO: IST-

HASIL PENILAIAN: Data hasil penilaian kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 di 17 Polres jajaran Polda Sumsel. -FOTO: IST-

Selanjutnya, peringkat 6 Polres Muratara nilai 89,56. Peringkat 7 Polres Prabumulih nilai 89,12. Peringkat 8 Polres Banyuasin nilai 88,72. Peringkat 9 Polres OKI nilai 88,10. Untuk peringkat 1-9 ini, semuanya kategori A dan zona hijau, dengan opini kualitas tertinggi.

Sedangkan peringkat 10-16, semuanya kategori B dan zona hijau, dengan opini kualitas tinggi. Peringkat 10 yakni, Polres OKUS dengan nilai 87,44. Peringkat 11 Polres OI nilai 86,12. Peringkat 12 Polres OKU nilai 85,64. Peringkat 13 Polres Muara Enim nilai 84,82. Peringkat 14 Polres Empat Lawang nilai 80,42.

Kemudian peringkat 15 Polres PALI nilai 79,76. Peringkat 16 Polres Pagaralam nilai 78,13. Pengunci klasemen penilaian atau peringkat 17, Polres Lahat dengan nilai 77,01. Kategori C, zona kuning, dengan opini kualitas sedang.

Empat Catatan Ombudsman RI

Berdasarkan rekapitulasi penilaian tersebut, maka Ombudsman RI Perwakilan Sumsel memberikan beberapa catatan.

Pertama, perlu ditingkatkan pengetahuan mengenai komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No.15/2014 dan Pengetahuan Maldministrasi dalam Pelayanan.

Kedua, pengawasan internal kepada petugas pelayanan dalam hal memberikan pelayanan perlu ditingkatkan.

“Sebab secara data dan pengamatan dalam penilaian, potensi pungutan liar dan ketidakpatutan dalam pelayanan masih terjadi. Meskipun tidak terlalu signifikan,” tambah Ketua Ombdusman RI Perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah SH MHum.

PENILAIAN: Wakil Ketua Ombudsman RI Robby Hamzar Rafinus, Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo, Kepala Ombdusman RI Perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah, foto bersama para kapolres/mewakili, usai pemberian piagam penghargaan dan pengumuman penil-FOTO: IST-

Ketiga, penggunaan media sosial sebagai wadah informasi dalam menyampaikan Standar Pelayanan Publik masih belum Optimal. Perlu konsistensi dari pimpinan Satuan Kerja agar kegiatan publikasi informasi berjalan dengan efektif.

Keempat, pengelola pengaduan sudah berjalan baik. Hanya saja harus dipastikan dokumen kegiatan dalam tahapan penyelesaian pengaduan terdokumentasi dengan baik.

“Termasuk memberikan kepastian penyelesaian pengaduan bagi pengguna layanan,” pungkasnya. (ril/air)

polres lahat nilai terendah kepatuhan pelayanan publik, ombudsman ri beri 3 saran ini kepada kapolda sumsel                            palembang,sumateraekspres.id - ombudsman ri perwakilan sumatera selatan mengumumkan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 di 17 polres jajaran polda sumsel.
hasilnya, masih didapati polres pelayanan publiknya zona kuning, kategori c, opini kualitas sedang dengan nilai 77,01. yakni polres lahat.
menindaklanjuti hasil penilaian tersebut, ombudsman ri perwakilan sumsel, memberikan 3 saran kepada kapolda sumsel irjen pol a rachmad wibowo sik.
seperti yang disampaikan koordinator tim penilaian, hendrico sh cla, dalam acara di hotel novotel palembang, rabu 24 januari 2024.
baca juga:terbaik ke-2 program quick win presisi 2023, kapolda sumsel: terima kasih bapak kapolri 
baca juga:bravo polda sumsel, borong 5 penghargaan, 3 di antaranya rekor muri. ini deretan prestasinya
”agar melakukan pembinaan kepada pimpinan dan pegawai yang bertugas pada unit yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan nilai 0-77,99, untuk memastikan pemahaman terhadap regulasi dan konsep penyelenggaraan pelayanan publik,” ucap hendrico, dalam rilis ombudsman ri perwakilan sumsel.
saran lainnya, agar melakukan koordinasi dengan ombudsman ri guna memperoleh pendampingan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan pemenuhan amanat uu ri no.25/2009 tentang pelayanan publik.
“khususnya dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik,” sambung hendrico.
ombudsman ri juga memberikan apresiasi kepada pimpinan dan pegawai yang bertugas pada unit yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan nilai 78,00 – 100.
baca juga:tingkat kepuasan masyarakat terhadap polda sumsel mencapai 96 persen, ini program-programnya
baca juga:polda sumsel meraih sederet prestasi mentereng tahun 2023, kapolda: jangan puji-puji polisi, teruslah kritik
“sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan kompetensi dalam menyelenggarakan pelayanan publik,” ulasnya.
sebagai salah satu bentuk apresiasi, dapat juga diberikan prioritas penganggaran terhadap unit tersebut. sehingga memiliki kemampuan untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan pelayanan publik.
peringkat 1 : wakil ketua ombudsman ri ir robby hamzar rafinus mia, berikan piagam penghargaan kepada kapolres oku timur akbp dwi agung setyono sik mh, peringkat 1 penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 di 17 polres jajaran polda -foto: ist-
“serta sebagai antisipasi turunnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik karena berkurangnya anggaran,” imbau hendrico, yang juga kepala keasistenan pencegahan maladministrasi ombudsman ri perwakilan sumsel.
pengumuman hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 terhadap 17 polres itu, disertai penyerahan sertifikat kepada polres yang mendapat zona hijau dengan opini kualitas tinggi dan tertinggi.
baca juga:tiktok shop masih platform media sosial, ombudsman sebut ada maladministrasi
baca juga:isu mutasi dan rotasi pejabat di oki makin santer, ombudsman sumsel ingatkan hati-hati
penghargaan diserahkan langsung wakil ketua ombudsman ri ir robby hamzar rafinus mia, didampingi kapolda sumsel irjen pol a rachmad wibowo sik, kepada para kapolres atau yang mewakili. yang menjadi objek penilaian, yakni satuan lalu lintas, satuan intelijen dan keamanan, serta spkt.
kepala ombudsman ri perwakilan sumsel m adrian agustiansyah sh mhum, dalam sambutannya mengatakan uu ri no.25/2009 tentang pelayanan publik, mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik mematuhi standar pelayanan.
“standar tersebut merupakan pedoman penyelenggaraan layanan dan menjadi tolak ukur penilaian kualitas pelayanan yang diberikan,” katanya.
sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik, mulai 2022 sampai sekarang, ombudsman ri melakukan penyempurnaan lagi atas metode penilaian penyelenggaraan pelayanan publik.
baca juga:polemik lahan dan bangunan untuk jalur rel kereta api angkutan, pt kai dipanggil ombudsman provinsi sumsel
baca juga:kisruh ganti rugi tanah warga kemang agung berlanjut, ombudsman bakal panggil dirut pt kai, ini penjelasannya
penilaian dilakukan tidak hanya atas ketersediaan standar pelayanan dan penilaian persepsi maladministrasi saja.
“namun juga mengukur kompetensi penyelenggara layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, serta pengawasan dan pengelolaan pengaduan,” sampainya.
sesuai keputusan ketua ombudsman ri no.418/2023 tentang hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2023, penilaian tersebut erbagi pada pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan di instansi penyelenggara yang menjadi objek penilaian.
hasilnya dari penilaian terhadap 17 polres yang ada di sumsel, polres oku timur meraih peringkat 1  nilai tertinggi 94,04. peringkat 2 polres musi banyuasin nilai 93,91. peringkat 3 polrestabes palembang nilai 93,58. peringkat 4 polres musi rawas nilai 92,74. peringkat 5 polres lubuklinggau nilai 90,51.
hasil penilaian: data hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 di 17 polres jajaran polda sumsel. -foto: ist-
selanjutnya, peringkat 6 polres muratara nilai 89,56. peringkat 7 polres prabumulih nilai 89,12. peringkat 8 polres banyuasin nilai 88,72. peringkat 9 polres oki nilai 88,10. untuk peringkat 1-9 ini, semuanya kategori a dan zona hijau, dengan opini kualitas tertinggi.
sedangkan peringkat 10-16, semuanya kategori b dan zona hijau, dengan opini kualitas tinggi. peringkat 10 yakni, polres okus dengan nilai 87,44. peringkat 11 polres oi nilai 86,12. peringkat 12 polres oku nilai 85,64. peringkat 13 polres muara enim nilai  84,82. peringkat 14 polres empat lawang nilai 80,42.
kemudian peringkat 15 polres pali nilai 79,76. peringkat 16 polres pagaralam nilai  78,13. pengunci klasemen penilaian atau peringkat 17, polres lahat dengan nilai 77,01. kategori c, zona kuning, dengan opini kualitas  sedang.
empat catatan ombudsman ri
berdasarkan rekapitulasi penilaian tersebut, maka ombudsman ri perwakilan sumsel memberikan beberapa catatan.
pertama, perlu ditingkatkan pengetahuan mengenai komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (permenpanrb) no.15/2014 dan pengetahuan maldministrasi dalam pelayanan.
kedua, pengawasan internal kepada petugas pelayanan dalam hal memberikan pelayanan perlu ditingkatkan.
“sebab secara data dan pengamatan dalam penilaian, potensi pungutan liar dan ketidakpatutan dalam pelayanan masih terjadi. meskipun tidak terlalu signifikan,” tambah ketua ombdusman ri perwakilan sumsel m adrian agustiansyah sh mhum.
penilaian: wakil ketua ombudsman ri robby hamzar rafinus, kapolda sumsel irjen pol a rachmad wibowo, kepala ombdusman ri perwakilan sumsel m adrian agustiansyah, foto bersama para kapolres/mewakili, usai pemberian piagam penghargaan dan pengumuman penil-foto: ist-
ketiga, penggunaan media sosial sebagai wadah informasi dalam menyampaikan standar pelayanan publik masih belum optimal. perlu konsistensi dari pimpinan satuan kerja agar kegiatan publikasi informasi berjalan dengan efektif.
keempat, pengelola pengaduan sudah berjalan baik. hanya saja harus dipastikan dokumen kegiatan dalam tahapan penyelesaian pengaduan terdokumentasi dengan baik.
“termasuk memberikan kepastian penyelesaian pengaduan bagi pengguna layanan,” pungkasnya.  (ril/air)