Sejumlah Parpol Dana Kampanye Rp0, Berdasar LADK yang Diterima KPU di Sumsel

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 19 Jan 2024 - 22:19

grafis 18 parpol--

Dari hasil audit oleh KAP nantinya, KPU akan berikan sanksi patuh dan tidak patuh untuk LADK yang dinilai tidak wajar. “Yang tidak patuh, nantinya publik yang akan memberikan sanksi moral kepada partai atau caleg bersangkutan. Misalkan nantinya ditemukan audit penerimaan sumbangan besar dari pihak luar, dari asing, dari perorangan, tapi tidak dilaporkan, itu akan kena sanksi,” bebernya.

Terpisah, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumsel, Dra Massuryati mengatakan, jika nanti ditemukan ada parpol mendapatkan suntikan dana kampanye lebih besar dari nilai yang diperbolehkan, maka Bawaslu akan bertindak.

Sumber yang menyumbang juga harus jelas dan transparan. “Tidak boleh dana kampanye dari BUMDes, orang asing, orang tidak dikenal. Selama ketentuan-ketentuan itu tidak dilanggar, kami hanya mengawasi,” tandasnya.

Bagaimana di daerah? Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang, Eskan Budiman, mengumumkan, dari 18 parpol peserta Pemilu 2024, hanya 15 partai yang menyampaikan LADK. “3 parpol yang tidak melapor yaitu Partai Buruh, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Ummat,” bebernya.

Eskan mengatakan berdasarkan LADK yang dilaporkan, Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi partai politik dengan laporan dana kampanye terbesar, yaitu sebesar Rp1.036.000.000.

Di posisi kedua, ada Partai Demokrat dengan laporan dana kampanye Rp421.750.000. Kemudian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan laporan dana kampanye Rp370.529.785.

Ada juga partai-partai dengan laporan dana kampanye di atas Rp100.000.000, yaitu Partai Nasdem Rp215.460.000, PKS Rp153.220.800, dan PKB Rp114.819.000. Sedangkan yang lain, di bawah Rp100.000. Seperti Partai Gerindra Rp88.216.000, Hanura Rp53.342.000, dan Partai Gelora Rp48.500.000.

Untuk parpol dengan LADK di bawah Rp40.000.000 di antaranya PPP Rp38.000.000, PAN Rp35.000.000, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Rp30.000.000, Partai Garuda Rp25.000.000, Partai Berkarya Rp20.000.000, Partai Perindo Rp15.000.000, dan PBB Rp150.000.

Dengan demikian, total dana kampanye parpol peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp2.781.007.585. Eskan Budiman mengatakan, laporan dana kampanye ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas parpol terkait aspek keuangan dalam Pemilu 2024.

"Kami berharap partai politik dapat menggunakan dana kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat bisa mengawasi. Jika ada temuan, laporkan. Kami akan menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme yang ada," tukasnya.

Sementara, di OKU hanya satu parpol yang tidak menyerahkan LADK, yakni Partai Gelora. Imbasnya, seorang caleg Partai Gelora tidak bisa maju dalam Pileg. “Karena LADK jadi syarat,” ujar Ketua KPU OKU, Ade Satria Dwi Putra SH.

sejumlah parpol  dana kampanye rp0, berdasar ladk yang diterima kpu di sumsel                            palembang, sumateraekspres.id– tak hanya partai politik (parpol) di tingkat pusat yang sudah menyampaikan laporan awal dana kampanye (ladk). semua parpol di daerah juga sudah. tak terkecuali di provinsi sumsel.
jika di tingkat pusat, pdi perjuangan merupakan parpol dengan ladk terbesar. penerimaannya rp183.861.799.000 dan pengeluaran rp115.046.105.000. sedangkan yang terkecil pbb dengan penerimaan rp301.300.000 dan  pengeluaran rp228.300.000. bagaimana di sumsel?
komisi pemilihan umum (kpu) provinsi sumsel telah menerima ladk dan ladk revisi dari 18 parpol peserta pemilu 2024. juga ladk para caleg. “ladk diterima 7 januari, lalu ada perbaikan lima hari. jadi pada 12 januari mereka sudah submit ladk perbaikan,” kata komisioner kpu sumsel divisi teknis penyelenggaraan pemilu, handoko, kemarin. 
dari data yang ada, parpol dengan ladk terbesar yang diterima kpu sumsel yaitu pan dengan penerimaan rp813.750.000 dan pengeluaran rp714.302.000. sedangkan yang terkecil hanura dengan penerimaan masih rp0 dan pengeluaran rp35.000. yang menarik, sejumlah parpol melaporkan dana awal penerimaan dan pengeluaran yang nilainya bikin geleng-geleng kepala (lihat grafis).
baca juga:wow! ini jumlah ladk parpol di oku timur, ada yang capai rp632 juta
baca juga:psi membengkak, golkar menyusut, revisi dana kampanye parpol
misalnya, pkb penerimaan rp50.000 dan pengeluaran rp22.500. partai demokrat penerimaannya rp72.500.000, tapi pengeluaran baru rp15.000.  lalu, ppp dengan penerimaan rp1.100.000 dan pengeluaran hanya rp36.500.
sementara , untuk saldo awal rkdk terkecil yakni pkb rp50.000 dan partai ummat rp50.000. sementara saldo awal rkdk terbesar yakni pdi perjuangan rp21.030.000. 
dari data yang ada, partai hanura memiliki saldo terkecil yakni minus rp35 ribu. sedangkan partai garuda saldonya rp0. untuk parpol yang memiliki saldo terbanyak yakni pkn.
sementara, dari ladk  21 orang caleg dpd ri,  penerimaan terkecil yakni abdul aziz rp200 ribu. sedangkan pengeluaran terkecil septiana carolin rp0. adapun untuk penerimaan terbesar yakni eva susanti rp1.192.711.253. sedangkan pengeluaran terbesar ratu teny leriva rp403.136.242.
bagi caleg yang tidak melaporkan dana kampanyenya tentu akan ada sanksi. “yakni pembatalan sebagai peserta pemilu,” ujarnya.  handoko, menjelaskan jika yang berhak mengaudit ladk tersebut merupakan ranah dari kantor akuntan publik (kap). 
handoko menjelaskan, peserta pemilu dan pileg wajib mencatat pendanaan kampanye dalam bentuk tiga laporan yakni ladk, laporan pemberi sumbangan dana kampanye (lpsdk), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (lppdk). 
baca juga:parpol ungkap sudah banyak asn tak netral
baca juga:blusukan di pasar inpres hingga rakor parpol koalisi
dari hasil audit oleh kap nantinya, kpu akan berikan sanksi patuh dan tidak patuh untuk ladk yang dinilai tidak wajar. “yang tidak patuh, nantinya publik yang akan memberikan sanksi moral kepada partai atau caleg bersangkutan. misalkan nantinya ditemukan audit penerimaan sumbangan besar dari pihak luar, dari asing, dari perorangan, tapi tidak dilaporkan, itu akan kena sanksi,” bebernya.
terpisah, koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat bawaslu sumsel, dra massuryati mengatakan, jika nanti ditemukan ada parpol mendapatkan suntikan dana kampanye lebih besar dari nilai yang diperbolehkan, maka bawaslu akan bertindak. 
sumber yang menyumbang juga harus jelas dan transparan. “tidak boleh dana kampanye dari bumdes, orang asing, orang tidak dikenal. selama ketentuan-ketentuan itu tidak dilanggar, kami hanya mengawasi,” tandasnya. 
bagaimana di daerah? ketua kpu kabupaten empat lawang, eskan budiman, mengumumkan, dari 18 parpol peserta pemilu 2024, hanya 15 partai yang menyampaikan ladk.  “3 parpol yang tidak melapor yaitu partai buruh, partai solidaritas indonesia (psi), dan partai ummat,” bebernya. 
baca juga:begini kewajiban parpol terhadap penggunaan bantuan dana hibah
baca juga:banyak nama dicatut jadi anggota parpol
eskan mengatakan berdasarkan ladk yang dilaporkan, partai golongan karya (golkar) menjadi partai politik dengan laporan dana kampanye terbesar, yaitu sebesar rp1.036.000.000. 
di posisi kedua, ada partai demokrat dengan laporan dana kampanye rp421.750.000. kemudian, partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) dengan laporan dana kampanye rp370.529.785. 
ada juga partai-partai dengan laporan dana kampanye di atas rp100.000.000, yaitu partai nasdem rp215.460.000, pks rp153.220.800, dan pkb rp114.819.000. sedangkan yang lain, di bawah rp100.000. seperti partai gerindra rp88.216.000, hanura rp53.342.000, dan partai gelora rp48.500.000. 
untuk parpol dengan ladk di bawah rp40.000.000 di antaranya ppp rp38.000.000, pan rp35.000.000, partai keadilan dan persatuan indonesia (pkpi) rp30.000.000, partai garuda rp25.000.000, partai berkarya rp20.000.000, partai perindo rp15.000.000, dan pbb rp150.000.
dengan demikian, total dana kampanye parpol peserta pemilu 2024 di kabupaten empat lawang sebesar rp2.781.007.585.  eskan budiman mengatakan, laporan dana kampanye ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas parpol terkait aspek keuangan dalam pemilu 2024.
baca juga:terbukti lantik kader parpol jadi anggota bawaslu
baca juga:wah-wah, kuasa hukum syl sebut ada 2 oknum petinggi parpol terlibat pengadaan proyek di kementan 
"kami berharap partai politik dapat menggunakan dana kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku. masyarakat bisa mengawasi. jika ada temuan, laporkan. kami akan menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme yang ada," tukasnya.
sementara, di oku hanya satu parpol yang tidak menyerahkan ladk, yakni partai gelora. imbasnya, seorang caleg partai gelora tidak bisa maju dalam pileg. “karena ladk jadi  syarat,” ujar ketua kpu oku, ade satria dwi putra sh.
ketua partai gelora oku abdul majid menyampaikan, partainya merupakan partai baru dalam pemilu 2024. jadi masih harus banyak belajar.  dikatakan dia, beberapa hari lalu dari gelora oku sudah ada yang datang ke kpu oku. 
abdul majid mengaku tidak tahu persis kalau ternyata ladk partai gelora belum diserahkan. "kekeliruan dan kendala pada operator ladk. nanti saya cek lagi," ujarnya. sedangkan di oku timur, ada dua parpol yang tidak lapor dana kampanye. 
baca juga:jadi ketua tkd prabumulih, ridho yahya beri pesan penting bagi parpol, catat!
baca juga:emang boleh asn jadi saksi parpol? begini kata sekda oku timur
ketua kpu oku timur, denis firmansyah didampingi sekretaris kpu oku timur irto sunardi menyampaikan, dua parpol itu  yakni partai buruh dan partai garuda. "alasannya kalau partai buruh tidak ada kepengurusan di oku timur. sedangkan partai garuda tidak ada caleg," katanya. 
denis mengatakan, meski tidak ada caleg, harusnya parpol tetap laporkan ladk.
"kalau sanksi, sesuai aturan, bagi yang tidak lapor dana kampanye, bisa membatalkan jika calegnya terpilih," katanya. 
dari ladk yang dilaporkan, parpol dengan penerimaan dan pengeluaran terbesar  yakni gerindra, yaitu sama-sama rp632.000.000. sedangkan yang terkecil, partai demokrat, dengan  penerimaan rp0 dan pengeluaran rp0. (iol/way/bis/lid/)