Wah-wah, Kuasa Hukum SYL sebut Ada 2 Oknum Petinggi Parpol Terlibat Pengadaan Proyek di Kementan

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Andre Jedor |

Kamis , 07 Dec 2023 - 00:56

TIBA DI BARESKRIM : Eks menteri pertanian syahrul yasin limpo saat tiba di Bareskrim Polri, Selasa siang (31/10). FOTO: NET--

JAKARTA,SUMATERAEKSPRES.ID – Kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK non-aktif Firli Bahuri terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), mulai menyeret petinggi partai politik (parpol)

“Ada lebih dari 2 partai politik lah yang diduga terlibat dalam permasalahan itu. Ada oknum ya, oknum. Oknum petinggi partai,” sebut kuasa hokum SYl, Djamaluddin Koedoeboen, Rabu (6/12).

Oknum petinggi parpol itu, terlibat dalam pengadaan sejumlah proyek di tubuh Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Lantaran keterlibatan oknum petinggi parpol dalam beberapa proyek di Kementan, sehingga jadi modus pemerasan oleh Ketua KPK non-aktif Firli Bahuri terhadap eks Mentan SYL.

Hanya saja, Djamaluddin tidak secara gamblang menyebut oknum petinggi parpol yang dimaksudnya, maupun parpolnya.

“Ada hal-hal lain yang menurut kami itu tidak bisa kami sampaikan di ruang publik," dalihnya.

Dia beralasan, hal itu demi lantaran menjaga kondusifitas jelang tahun politik.

"Kami ingin menjaga kondisi atau iklim yang kondusif dalam rangka menghadapi pilpres maupun juga Pileg di tahun 2024 ini," klaim Djamaluddin.

“Tapi aku enggan untuk menyebutkan partai mana. Aku kan lalu kirim sinyal ke lawyernya siapa itu, Pak FB. Yang ngomong jangan asal ngomong karena kalau kita buka. Bisa-bisa Pilpres ini bisa tunda ini,” tambah Djamaluddin.

Bola panas yang dilemparkan Djamaluddin itu, merupakan respons atas klaim kuasa huasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar.

wah-wah, kuasa hukum syl sebut ada 2 oknum petinggi parpol terlibat pengadaan proyek di kementan                             jakarta,sumateraekspres.id – kasus dugaan pemerasan oleh ketua kpk non-aktif firli bahuri terhadap eks menteri pertanian (mentan) syahrul yasin limpo (syl), mulai menyeret petinggi partai politik (parpol)
“ada lebih dari 2 partai politik lah yang diduga terlibat dalam permasalahan itu. ada oknum ya, oknum. oknum petinggi partai,” sebut kuasa hokum syl, djamaluddin koedoeboen, rabu (6/12). 
oknum petinggi parpol itu, terlibat dalam pengadaan sejumlah proyek di tubuh kementerian pertanian (kementan) ri.
lantaran keterlibatan oknum petinggi parpol dalam beberapa proyek di kementan, sehingga jadi modus pemerasan oleh ketua kpk non-aktif firli bahuri terhadap eks mentan syl. 
baca juga:berikut ini tema debat capres-cawapres 2024. uniknya, boleh mendampingi, tapi tak boleh bantu bicara
baca juga:pemprov sumsel gelar konsultasi publik untuk rencana pembangunan jangka panjang
hanya saja, djamaluddin tidak secara gamblang menyebut oknum petinggi parpol yang dimaksudnya, maupun parpolnya.
“ada hal-hal lain yang menurut kami itu tidak bisa kami sampaikan di ruang publik," dalihnya.
dia beralasan, hal itu demi lantaran menjaga kondusifitas jelang tahun politik. 
"kami ingin menjaga kondisi atau iklim yang kondusif dalam rangka menghadapi pilpres maupun juga pileg di tahun 2024 ini," klaim djamaluddin.
baca juga:kpk pastikan tidak berikan bantuan hukum kepada firli bahuri, tersangka kasus dugaan pemerasan eks mentan syl
baca juga:firli melawan, sebut status tersangka dipaksakan, tak pernah lihat alat bukti pemerasan syl
“tapi aku enggan untuk menyebutkan partai mana. aku kan lalu kirim sinyal ke lawyernya siapa itu, pak fb. yang ngomong jangan asal ngomong karena kalau kita buka. bisa-bisa pilpres ini bisa tunda ini,” tambah djamaluddin.
bola panas yang dilemparkan djamaluddin itu, merupakan respons atas klaim kuasa huasa hukum firli bahuri, ian iskandar.
dimana sebelumnya ian mengatakan, ada fakta baru kliennya untuk melawan jeratan hukum terkait kasus dugaan pemerasan atas penanganan kasus korupsi pada kementerian pertanian (kementan) ri 2021.
“menjadi temuan yang menarik selaku kami penasihat hukum beliau,” ucap ian iskandar usai pemeriksaan kliennya, jumat lalu (1/12).
baca juga:melebar, kpk geledah rumah dinas anggota iv dpr vita ervina dalam kasus dugaan korupsi eks mentan syl
baca juga:kpk periksa ketua komisi iv dpr sudin. soal jam rolex pemberian eks mentan syl, sudin : tanya penyidik dong
pertama,  terkait dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada pihaknya selaku yang terperiksa oleh penyidik polda metro jaya.
ian mengklaim mengklaim kalau barang bukti tangkapan komunikasi chat antara kliennya dengan eks mentan syl,  memakai akun palsu.
“ada satu barang bukti yg diperlihatkan kepada kamu berub screenshot dari percakapan kepada pak firli, dari pak syl. pak syl mengakui bahwa yang dia anggap berkomunikasi itu. ternyata bukan pak firli,” kata ian.
“jadi orang lain yg mengaku pak firli. itu diakui oleh pak syl dan itu menjadi barbuk yang diperlihatkan kepada kami,” tambahnya.
baca juga:terkait kasus eks mentan syl, kpk geledah rumah milik ketua komisi iv dpr sudin. apa temuannya? 
baca juga:dugaan korupsi kementan dilaporkan ke kpk februari 2020, pertemuan firli – syl maret 2022
oleh karena itu, ian berujar kliennya merasa dituduh atas adanya bukti percakapan dengan syl. 
sebab, akun tersebut dianggapnya telah mencatut nama firli untuk berkomunikasi dengan syl.
“artinya, tuduhan-tuduhan terhadap beliau itu menjadi terbantahkan bahwa seolah-olah ada komunikasi intens antara syl dan orang yang mengaku mencatut nama pak firli dan itu diakui oleh syl. dan sudah menjadi barang bukti yg disita oleh penyidik,” ucapnya.
ian pula kalau akun palsu itu turut memakai foto firli dengan nomor yang asli. 
baca juga:disebut ada aliran miliaran rupiah dari syl, nasdem pertimbangkan somasi alex marwata
baca juga:kpk resmi tahan mantan mentan syl, polda metro jaya periksa ajudan ketua kpk firli bahuri
“bukan, jadi diakui oleh pak syl itu adalah profile picturenya sama dengan hp nomornya pak firli. tapi ternyata itu bukan pak firli. itu diakui pak syl sendiri. nomornya berbeda yg selama ini dipakai oleh pak firli,” kata dia.
firli bahuri ditetapkan tersangka dugaan pemerasan syl
seperti diketahui,  polda metro jaya secara resmi menetapkan ketua kpk  firli bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian (mentan), syahrul yasin limpo (syl) dalam penanganan kasus korupsi di kementerian pertanian (kementan) tahun 2021.
atas perbuatannya, ketua kpk itu akan dengan pasal 12e atau pasal 12b atau pasal 11 uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 65 kuhp.
baca juga:panggilan kedua jumat, kpk tangkap syl kamis
baca juga:cegah keluarga syl ke luar negeri
ancamannya pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit rp200.000.000 dan paling banyak rp1.000.000.000.
presiden ri joko widodo (jokowi), kemudian resmi memberhentikan sementara kpk  firli bahuri.
sebagai penggantinya, presiden jokowi menunjuk nawawi pomolango menjadi ketua sementara kpk.
koordinator staf khusus presiden, ari dwipayana, menyampaikan keputusan untuk memberhentikan firli tertuang dalam keputusan presiden (keppres) nomor 116 tanggal 24 november 2023.
baca juga:kpk garap kementan, menteri syl terseret
baca juga:beredar kabar polisi geledah apartemen diduga milik firli bahuri di darmawangsa
keppres tersebut diteken oleh presiden jokowi, di lanud halim perdanakusuma jakarta, jumat malam (24/11). 
“(ditandatangani) setibanya (presiden) dari kunjungan kerja dari kalimantan barat,” terang ari, dalam keterangan tertulisnya tadi malam.
dalam keppres yang sama itu, presiden jokowi sekaligus menetapkan nawawi pomolango sebagai ketua sementara kpk.
ari menyatakan mekanisme pemberhentian sementara dan menunjukan ketua sementara tersebut sesuai dengan uu nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua uu kpk.
baca juga:catat, meski diberhentikan sementara dari ketua kpk, firli masih terima 75 persen gaji. nilainya segini!
baca juga: ’saya biasa terima laporan aja’, kata kapolda metro jaya irjen karyoto soal penahanan tersangka firli bahuri
selain itu, sambung ari, juga mengacu kepada perppu nomor 1 tahun 2015 yang telah disahkan dpr menjadi uu nomor 10 tahun 2015 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebelumnya, direktur reskrimsus polda metro jaya kombes pol ade safri simanjuntak, menjelaskan berdasarkan fakta-fakta penyidikan, polisi sudah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan firli bahuri selaku sebagai tersangka.
berkaitan dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan hingga penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan penanganan permasalahan hukum di kementerian pertanian (kementan) sejak 2020.
baca juga:tunggu berkas perkara tersangka ketua kpk firli bahuri, kejati dki jakarta siapkan 4 jaksa peneliti
baca juga:cegah firli bahuri keluar negeri, polda metro jaya bersurat ke imigrasi
ade mengklaim penyidik sudah menyita dokumen penukaran valuta asing (valas) senilai rp7,4 miliar dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan firli terhadap syl. 
"(menyita) dokumen penukaran valas dalam pecahan dolar singapura dan dolar as dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar rp7.468.711.500 sejak bulan februari 2021 sampai dengan bulan september 2023," kata ade.
selain itu, juga menyita salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan.
sejumlah dokumen tersebut disita dari rumah dinas syl, yang berisi lembar disposisi pimpinan kpk dengan nomor agenda ld 1231 tanggal 28 april 2021.
turut disita pula, pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan syl saat bertemu firli bahuri di gor tanki pada 2 maret 2022, sebagaimana foto yang beredar luas. 
selanjutnya, 1 eksternal hardisk atau ssd dari penyerahan kpk ri berisi turunan ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh kpk ri.
dalam konferensi pers terbaru, jumat (24/11), ade juga menyebut ada beberapa kali pertemuan ketika terjadi penyerahan uang dalam kasus ini.
"kami dari tim penyidik menemukan fakta terjadi beberapa kali pertemuan dan diduga terjadi penyerahan uang," ungkap ade, di polda metro jaya.
namun alumni akpol 1996 itu, belum menjelaskan siapa yang melakukan pertemuan tersebut. 
termasuk belum sebutkan  berapa banyak uang yang diserahkan dan siapa pihak pemberi serta penerima uang itu.
firli bahuri yang tidak terima dijadikan tersangka, menggugat praperadilan kapolda metro jaya.
gugatan dilayangkan firli bahuri melalui kuasa hukumnya, ian iskandar dkk yang tergabung pada kantor hukum iispa law office advocate & counsellors at law.
gugatan didaftarkan ke pengadilan negeri (pn) jakarta selatan, jumat (24/11).
adapun gugatan firli bahuri terkait sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka, teregister dengan nomor 129/pid.pra/2023/pn jkt.sel.
duduk sebagai pemohon firli bahuri dan tergugat kapolda metro jaya.
“sidang pertama pada senin tanggal 11 desember 2023,” kata pejabat humas pn jakarta selatan, hakim djuyamto, dikonfirmasi, jumat (24/11).
hakim imelda herawati yang ditunjuk oleh ketua pn jakarta selatan, untuk menjadi hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili gugatan praperadilan tersebut.
ade menambahkan, penyidik akan kembali memeriksa firli bahuri sebagai tersangka pada pekan depan.
begitu pula bakal memeriksa saksi-saksi lain terkait kasus yang ada.
meski telah menetapkannya sebagai tersangka, namun polisi belum perlu menahan firli bahuri. 
tapi tidak menutup kemungkinan akan menahan firli bahuri, jika memang dibutuhkan untuk keperluan penyidikan.
“jadi untuk kepentingan dan kebutuhan penyidikan. apabila penyidik memandang, mempertimbangkan perlunya tindakan-tindakan lain, penyidik akan melakukan tindakan yang dimaksud," ujarnya.
selain itu, penyidik sudah mengirimkan surat kepada dirjen imigrasi kemenkumham pada jumat (24/11), permohonan untuk mencegah firli bahuri ke luar negeri.
"penyidik telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini (jumat,24/11). terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka fb selaku ketua kpk ri untuk 20 hari ke depan. untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidikan," jelasnya. 
polda metro jaya merespons keputusan ketua kpk firli bahuri yang mengajukan gugatan praperadilan penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan mentan syl.
"itu hak tersangka atau keluarga tersangka melalui kuasa hukumnya," 
ambahkan, pihaknya siap menghadapi gugatan praperadilan firli.
"penyidik pada prinsipnya menghormati itu dan penyidik bersama bidang hukum polda metro jaya siap menghadapi gugatan pra peradilan tersebut," katanya.
gugatan pra peradilan diajukan firli ke pn pn jakarta selatan pada jumat (24/11). 
sidang praperadilan tersebut rencananya akan digelar pada 11 desember 2023. (*/air)