KABAR BAIK! Luhut Ungkap Pajak Hiburan Ditunda. Sebut Rencana Naik Usul DPR RI

Reporter: Martha |

Editor: Martha |

Jumat , 19 Jan 2024 - 10:39

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Sebut Kenaikan Pajak Hiburan akan Ditunda-foto: ist-

Kata Luhut, usaha hiburan bukan hanya berisi karaoke dan diskotik saja. Banyak tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja pada usaha hiburan yang berskala kecil hingga menengah.

Dengan mempertimbangkan itulah, dia melihat belum ada urgensi untuk menaikkan pajak hiburan ini.
Yang mengejutkan, Luhut mengungkapkan kalau rencana kenaikan pajak hiburan itu bukan datang dari pemerintah.

BACA JUGA:Pajak Daerah Lampaui Target

Tapi dari Komisi XI DPR RI yang notabene wakil rakyat di senayan. Sebelumnya, suara penolakan ramai-ramai datang dari pengusaha di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Ketua BPD PHRI Sumsel, Kurmin Halim SH mengatakan, dia sangat keberatan dengan kebijakan yang berpotensi mengancam industri hiburan di tanah air, termasuk di Palembang.

"Kami menolak karena ini secara tidak langsung akan bisa mematikan bisnis hiburan di tanah air,” ujarnya. Kata Kurmin, pengurus PHRI pusat akan mengajukan judicial review ke MK.

Bahkan PHRI sudah mengirimkan surat dan melaporkan itu ke Kemenparekraf. “Kenaikan pajak hiburan ini menjerat leher pelaku usaha hiburan secara nasional,” cetusnya.

BACA JUGA:Penerimaan Pajak DJP Cetak Hattrick

Ia menambahkan, kebijakan yang diambil pemerintah pusat ini tanpa melibatkan para pelaku usaha hiburan.

"Inul Vizta dan Holywings yang berada di Bali juga sudah berteriak serta keberatan dengan kebijakan tersebut. Bayangkan saja, kita bisa dapat untung 10-20 persen saja sudah sangat bersyukur. Kalau pajak naik 40-75 persen, berapa lagi untung yang didapat,” bebernya.

Menurut Kurni, bukan untung yang didapat, malah bakal nombok. “Kalau dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin usaha hiburan akan tutup. Dampak paling luas, akan banyak pengangguran dari para karyawan tempat hiburan yang di PHK,” tukasnya.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Sumsel, Herlan Asfiudin geram mendengar pemerintah menaikkan pajak hiburan.

BACA JUGA:LAGI VIRAL, TikToker Cantik Pamer Uang Segepok di Medsos, Kena Colek Ditjen Pajak dengan 3 Kata, Apa Itu?

Dia secara terang-terangan menolak kebijakan itu. “Coba ditinjau ulang. Ini bakal berdampak mematikan usaha hiburan. Banyak yang terancaman PHK. Sementara hiburan sudah menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Kok pemerintah mau menekan orang yang akan mendapatkan hiburan,” cetusnya.

Harusnya, kata Babe Herlan, begitu dia akrab disapa, pemerintah memfasilitasi pajak serendah-rendahnya.

Menurut dia, pengelola berbagai tempat hiburan malam kini merasa tertekan dengan keluarnya kebijakan itu.

“Sebelumnya kita didera Covid-19, semua lini hancur dan kini belum pulih. Waktu diberikan pajak sebesar 40 persen saja semuanya sudah berat. Apalagi kini naik sampai 75 persen,”cetusnya.

BACA JUGA:Lampaui Target tapi 4 Sektor Pajak Masih Rendah, Ternyata Ini Penyebabnya!

Pemerintah seperti tidak memikirkan perjuangan pengusaha yang membangun tempat hiburan.

“Mungkin ada yang modalnya pinjam di bank. Eh, begitu selesai, langsung dikenakan pajak 70 persen. Bagaimana mereka mau menggaji karyawan. Belum lagi harus bayar uang bank.Ujungnya, usaha tutup dan kredit macet,” imbuhnya. (*/)

kabar baik! luhut ungkap pajak hiburan ditunda. sebut rencana naik usul dpr ri                            jakarta,sumateraekspres.id-keberatan para pengusaha hiburan atas kenaikan pajak hiburan sampai 74 persen terus bergulir.
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi (menko marves) luhut binsar pandjaitan pun menanggapi protes dari inul daratista dan hotman paris serta kalangan pengusaha hiburan itu. 
dia mengatakan, tidak melihat tidak adanya alasan pemerintah untuk menaikan pajak hiburan tersebut. hal itu ia tuliskan pada akun media sosialnya.
menurut luhut, kenaikan pajak hiburan hingga 75 persen akan ditunda dan rencananya juga akan dilakukan judicial review ke mahkamah konstitusi (mk). 
baca juga:pengusaha keberatan kenaikan pajak hiburan, bisa ajukan insentif
baca juga:pajak hiburan naik drastis, apa pengaruhnya ke industri pariwisata? begini penjelasan menparekraf
“kami mengumpulkan beberapa instansi terkait termasuk pak gubernur bali dan sebagainya untuk membahas adanya isu kenaikan pajak tempat hiburan setelah mendengar sempat ramai,” katanya. 
ia menjelaskan, dari hasil pertemuan tersebut diputuskan untuk menunda kenaikan pajak hiburan yang mencapai 40 hinggga 75 persen tersebut. 
dilakukannya judicial review ke mk karena dipastikan kenaikan pajak hiburan ini juga akan berdampak pada pedagang kecil. 
apalagi, dalam undang-undang (uu) nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (hkpd), pajak hiburan tertuju pada 11 jenis pajak yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. 
baca juga:satu suara, pengusaha menolak, kebijakan pemerintah menaikkan pajak huburan
baca juga:target pbb-bphtb paling tinggi, tahun 2024 kejar pendapatan pajak rp1,148 t 
“belakangan ini saya melihat berbagai macam polemik yang beredar di tengah-tengah sebagian masyarakat, terkait kenaikan pajak hiburan ini,” bebernya.  
untuk itu, luhur berpendapat wacana ini perlu ditunda dulu pelaksanaannya. “kami akan evaluasi bersama apa dampaknya pada rakyat, terutama mereka para pengusaha kecil,” tutur dia.
kata luhut, usaha hiburan bukan hanya berisi karaoke dan diskotik saja. banyak tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja pada usaha hiburan yang berskala kecil hingga menengah.
dengan mempertimbangkan itulah, dia melihat belum ada urgensi untuk menaikkan pajak hiburan ini.yang mengejutkan, luhut mengungkapkan kalau rencana kenaikan pajak hiburan itu bukan datang dari pemerintah.
baca juga:pajak daerah lampaui target
baca juga:nunggak pajak parkir rp600 juta, disegel tim opad 
tapi dari komisi xi dpr ri yang notabene wakil rakyat di senayan. sebelumnya, suara penolakan ramai-ramai datang dari pengusaha di provinsi sumatera selatan (sumsel).ketua bpd phri sumsel, kurmin halim sh mengatakan, dia sangat keberatan dengan kebijakan yang berpotensi mengancam industri hiburan di tanah air, termasuk di palembang. "kami menolak karena ini secara tidak langsung akan bisa mematikan bisnis hiburan di tanah air,” ujarnya. kata kurmin, pengurus phri pusat akan mengajukan judicial review ke mk.bahkan phri  sudah mengirimkan surat dan melaporkan itu ke kemenparekraf. “kenaikan pajak hiburan ini menjerat leher pelaku usaha hiburan secara nasional,” cetusnya.
baca juga:kepala bapenda kota palembang: pendapatan pajak surplus dua tahun berturut-turut
baca juga:penerimaan pajak djp cetak hattrickia menambahkan, kebijakan yang diambil pemerintah pusat ini tanpa melibatkan para pelaku usaha hiburan. "inul vizta dan holywings yang berada di bali juga sudah berteriak serta  keberatan dengan kebijakan tersebut. bayangkan saja, kita bisa dapat untung 10-20 persen saja sudah sangat bersyukur. kalau pajak naik 40-75 persen, berapa lagi untung yang didapat,” bebernya. menurut kurni, bukan untung yang didapat, malah bakal nombok. “kalau dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin usaha hiburan akan tutup. dampak paling luas, akan banyak pengangguran dari para karyawan tempat hiburan yang di phk,” tukasnya.ketua  gabungan industri pariwisata indonesia (gipi) provinsi sumsel, herlan asfiudin geram mendengar pemerintah menaikkan pajak hiburan.
baca juga:sosialisasikan pmk tentang pph, minta pengusaha properti jujur bayar pajak 
baca juga:lagi viral, tiktoker cantik pamer uang segepok di medsos, kena colek ditjen pajak dengan 3 kata, apa itu? dia secara terang-terangan menolak kebijakan itu. “coba ditinjau ulang. ini bakal berdampak mematikan usaha hiburan. banyak yang terancaman phk. sementara hiburan sudah menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. kok  pemerintah mau menekan orang yang akan mendapatkan hiburan,” cetusnya.harusnya, kata babe herlan, begitu dia akrab disapa, pemerintah memfasilitasi pajak serendah-rendahnya. menurut dia, pengelola berbagai tempat hiburan malam kini merasa tertekan dengan keluarnya kebijakan itu. “sebelumnya kita didera covid-19, semua lini hancur dan kini belum pulih. waktu diberikan pajak sebesar 40 persen saja semuanya sudah berat. apalagi kini naik sampai 75 persen,”cetusnya.
baca juga:perbanyak relaksasi pajak kendaraan, untuk pacu pasar otomotif
baca juga:lampaui target tapi 4 sektor pajak masih rendah, ternyata ini penyebabnya!pemerintah seperti tidak memikirkan perjuangan pengusaha yang membangun tempat hiburan.“mungkin ada yang modalnya pinjam di bank. eh, begitu selesai, langsung dikenakan pajak 70 persen. bagaimana mereka mau menggaji karyawan. belum lagi harus bayar uang bank.ujungnya, usaha tutup dan kredit macet,”  imbuhnya. (*/)