Ini Bukti, Kades Tak Netral Bisa Pidana, Bawaslu OI Temani Pelapor Buat Laporan ke Polres

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 16 Jan 2024 - 21:31

MELAPOR : Pelapor MH didampingi perwakilan Bawaslu dan unsur Gakkumdu Ogan Ilir melaporkan dugaan pelanggaran netralitas oleh oknum kades ke Polres Ogan Ilir, kemarin (16/1).-Foto: andika/sumeks-

Sebenarnya, usai buat laporan, MH langsung di-BAP. Tapi tampak dia sudah kelelahan. “Saya sudah kelelahan. Dari pagi jam 7 berangkat dari desa untuk memenuhi undangan Bawaslu. Jadi besok lanjut lagi," pungkasnya.

Keputusan Bawaslu Ogan Ilir sudah pula dimonitor Divisi Hukum dan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumel, Ahmad Naafi SH MKn. Diungkapnya, keputusan Bawaslu Ogan Ilir tersebut didasarkan pada pemenuhan pasal 490.

Di mana unsur-unsur yang dapat dikenakan pidana terpenuhi. Menurutnya, oknum kades yang dilaporkan secara sengaja membuat keputusan dan melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu caleg dalam masa kampanye. Sebagai konsekuensinya, kades tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda sebesar Rp12 juta.

Meskipun jenis delik ini terkait dengan tindakan formal dan administratif, namun keputusan Bawaslu Ogan Ilir menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Proses selanjutnya, menyerahkan berkas laporan kasus itu ke Polres Ogan Ilir.

“Hal ini menunjukkan koordinasi antarlembaga dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu,” beber Naafi.

Terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M Adrian Agustiansyah SH MHum juga mengapresiasi Bawaslu Ogan Ilir.

“Alhamdulillah kalau sudah keluar keputusan terkait laporan dugaan pelanggaran onum kades tersebut,” ujarnya. Bagi Ombudsman dengan ditemukan unsur pidana dan diserahkan kasusnya ke kepolisian telah menunjukkan bahwa prosedur penanganan laporan sudah berjalan dengan baik di Bawaslu dan Gakkumdu Ogan Ilir.

Penanganan selanjutnya oleh pihak kepolisian dan Bupati selalu kepala daerah tempat kades berasal. “Sekarang, bola berada di pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan UU Pemilu,” tandasnya.

Kasus di PALI dan Muara Enim

Terpisah, ada juga laporan pelanggaran yang masuk ke BAwaslu PALI dan Bawaslu Muara Enim. Namun, hasilnya beda. Koordinator Gakkumdu Kabupaten PALI, Ferdinan Marcos mengatakan, laporan yang masuk ke pihaknya tersebut tidak bisa dilanjutkan ke proses lebih lanjut.

"Memang ada satu laporan yang masuk. Tapi, setelah dilakukan kajian dan klarifikasi, ternyata laporan tersebut tidak terbukti," ujarnya, Selasa (16/1). Menurutnya, laporan tersebut tidak memenuhi unsur dalam pidana pemilu.

ini bukti, kades tak netral bisa pidana, bawaslu oi temani pelapor buat laporan ke polres                            ogan ilir, sumateraekspres.id – jangan lagi mencoba bersikap tidak netral kalau tidak mau dijerat secara pidana. keputusan bawaslu ogan ilir ini menjadi contoh bagi asn, camat, lurah dan kades yang masih mau ‘bermain-main’.
setelah melakukan pembahasan selama 14 hari kerja, akhirnya bawaslu ogan ilir mengambil keputusan tegas. laporan dugaan pelanggaran netralitas dengan terlapornya oknum kades di kecamatan rambang kuang diteruskan ke tahap penyidikan.
bawaslu menilai, ada unsur pelanggaran pidana dari perbuatan oknum kades yang videonya sempat viral di medsos beberapa waktu lalu. keputusan itu disampaikan ketua bawaslu ogan ilir, dewi alhikmawati melalui divisi pelanggaran dan penyelesaian sengketa, lily oktayanti, kemarin (16/1).
ia menerangkan, bawaslu sudah mengadakan pleno pada hari terakhir pembahasan, senin (15/1) lalu. “kami sepakat untuk diteruskan ke tahap penyidikan," ujar lily. harapannya, masyarakat, khususnya asn termasuk kepala desa untuk lebih hati-hati dalam menjalankan tugas. “karena pelanggaran uu pemilu akan berdampak ke hukum pidana," imbuh lily. 
baca juga:jika tak terbukti pidana, preseden buruk, bawaslu oi sebut sudah ada keputusan, hari ini diumumkan
baca juga:bawaslu oi lamban, sampai sekarang belum keluarkan penetapan terkait oknum kades tidak netral, seperti apa?
bawaslu ogan ilir telah menerbitkan surat pemberitahuan status laporan. bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran terhadap laporan yang masuk, diberitahukan kalau laporan dari pelapor mh dan terlapor ap dengan nomor laporan 001/reg/lp/pl/kab/06.11/ xii/2023 statusnya ditindaklanjuti. keputusan itu ditembuskan kepada bupati dan polres ogan ilir. 
semula dijadwalkan, sekitar pukul 14.00 wib, bawaslu bersama unsur gakkumdu akan mendampingi pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran netralitas oknum kades tersebut ke polres ogan ilir. 
namun, sesuai sop di bawaslu, sebelum meneruskan laporan itu ke pihak kepolisian, ada hal-hal yang perlu pihaknya siapkan terlebih dahulu. baik itu dari segi berita acara klarifikasi, sumpah janji, daftar dari saksi-saksi, serta barang bukti.  setelah itu, pukul 17.10 wib, pihaknya mendampingi pelapor, mh, melapor ke spkt polres ogan ilir. 
pelapor mh mengatakan, dia dihubungi pihak bawaslu ogan ilir, senin (15/1) sore. diundang untuk bersama-sama bawaslu dan unsur gakkumdu ke polres ogan ilir pada pukul 09.00 wib. namun, karena bawaslu ogan ilir kedatangan tamu dari polda sumsel dan kegiatan lain, maka rencana melapor ke polres itu mundur. 
baca juga:2 manajer bersaksi, cukupkan klarifikas, bawaslu oi lanjutkan pembahasan bersama gakkumdu
baca juga:polisi-jaksa turun tangan, koordinasi bawaslu oi, soal oknum kades diduga tak netral
mh menambahkan, dia juga diminta bawaslu ogan ilir menyerahkan barang bukti handphone milik saksi yang menyimpan rekaman video viral bukti pelanggaran ketidaknetralan oknum kades yang dilaporkan. 
saat melapor, mh kembali memberikan keterangan di spkt polres ogan ilir. "sama seperti saat melapor di bawaslu. ditanya seputar tempat kejadian, waktu kejadian, siapa terlapor dan saksi," tambahnya. 
sebenarnya, usai buat laporan, mh langsung di-bap. tapi tampak dia sudah kelelahan. “saya sudah kelelahan. dari pagi jam 7 berangkat dari desa untuk memenuhi undangan bawaslu. jadi besok lanjut lagi," pungkasnya. 
keputusan bawaslu ogan ilir sudah pula dimonitor divisi hukum dan pelanggaran bawaslu provinsi sumel, ahmad naafi sh mkn. diungkapnya, keputusan bawaslu ogan ilir tersebut didasarkan pada pemenuhan pasal 490.
baca juga:eksepsi 3 terdakwa eks komisioner bawaslu oi tidak beralasan, ditolak hakim dan lanjutkan pembuktian perkara
baca juga:hakim tolak eksepsi tiga terdakwa korupsi dana hibah bawaslu oi
di mana unsur-unsur yang dapat dikenakan pidana terpenuhi. menurutnya, oknum kades yang dilaporkan secara sengaja membuat keputusan dan melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu caleg dalam masa kampanye. sebagai konsekuensinya, kades tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda sebesar rp12 juta.
meskipun jenis delik ini terkait dengan tindakan formal dan administratif, namun keputusan bawaslu ogan ilir menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. proses selanjutnya, menyerahkan berkas laporan kasus itu ke polres ogan ilir.
“hal ini menunjukkan koordinasi antarlembaga dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu,” beber naafi. 
terpisah, kepala perwakilan ombudsman ri sumsel, m adrian agustiansyah sh mhum juga mengapresiasi bawaslu ogan ilir. 
“alhamdulillah kalau sudah keluar keputusan terkait laporan dugaan pelanggaran onum kades tersebut,” ujarnya. bagi ombudsman dengan ditemukan unsur pidana dan diserahkan kasusnya ke kepolisian telah menunjukkan bahwa prosedur penanganan laporan sudah berjalan dengan baik di bawaslu dan gakkumdu ogan ilir.
penanganan selanjutnya oleh pihak kepolisian dan bupati selalu kepala daerah tempat kades berasal. “sekarang, bola berada di pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan uu pemilu,” tandasnya.
baca juga:jpu tolak eksepsi, lanjut pembuktian perkara, 3 terdakwa korupsi dana hibah bawaslu oi
baca juga:3 eks komisioner bawaslu oi langsung eksepsi, didakwa rugikan negara rp7,4 m 
kasus di pali dan muara enim
terpisah, ada juga laporan pelanggaran yang masuk ke bawaslu pali dan bawaslu muara enim. namun, hasilnya beda. koordinator gakkumdu kabupaten pali, ferdinan marcos mengatakan, laporan yang masuk ke pihaknya tersebut tidak bisa dilanjutkan ke proses lebih lanjut.
"memang ada satu laporan yang masuk. tapi, setelah dilakukan kajian dan klarifikasi, ternyata laporan tersebut tidak terbukti," ujarnya, selasa (16/1). menurutnya, laporan tersebut tidak memenuhi unsur dalam pidana pemilu.
"karena itu, tidak bisa dilanjutkan," jelas ferdinan.  sementara, di muara enim, juga ada satu laporan dugaan pelanggaran ketidaknetralan yang sedang diproses bawaslu.  hal itu diungkap ketua bawaslu muara enim, zainudin. "sudah ada yang masuk, yang dilaporkan adalah oknum kades. saat ini masih dilakukan pemeriksaan dengan melakukan pemanggilan," ujarnya. 
saat ditanya oknum kades mana, zainudin enggan membeberkannya dengan alasan masih proses pemeriksaan. "sekarang belum bisa dibeberkan dari desa mana karena masih diperiksa. bisa jadi benar, bisa jadi juga salah," tandasnya. (dik/ebi/way/*/)