Bawaslu OI Lamban, Sampai Sekarang Belum Keluarkan Penetapan Terkait Oknum Kades Tidak Netral, Seperti Apa?
Bawaslu OI--
BACA JUGA:Netralitas ASN Harga Mati
Sempat ribut mulut dan tegang. Terjadinya sebelum pelapor dan saksi masih di ruang tunggu Bawaslu Ogan Ilir. Sebelum masuk ke gedung Gakkumdu.
Karena kerahasiaan identitasnya terungkap, pelapor dan saksi jadi merasa tak nyaman dan terancam. “Padahal dari awal saya sudah minta ke Bawaslu soal kerahasiaan ini," kata pelapor.
Sewaktu memberikan klarifikasi selama kurang lebih 1 jam, MH mengatakan dia banyak ditanya terkait sumber dan waktu video tersebut direkam.
"Dari Bawaslu menanyakan dapat video itu dari mana, minta hari, waktu, tanggalnya kapan dan tempatnya," jelasnya.
BACA JUGA:Ancaman Sanksi Bagi Kepala Desa dan ASN yang Melanggar Netralitas Pemilu Serentak 2024
BACA JUGA:Profesional Jalankan Tugas, Jaga Netralitas
Terkait sumber video, MH mengatakan saksi M yang merekam langsung di lokasi. Terkait tujuannya melapor, supaya masyarakat tidak merasa ditekan dan bebas menyuarakan suara masing-masing.
Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudsman RI Sumsel, M Adrian Agustiyansyah SH MHum ikut menantau perkembangan penanganan pelaporan di Bawaslu Ogan Ilir.
Adrian mempersilakan jika pelapor dan saksi merasa tiak nyaman untuk melapor ke Ombudsman.
“Kami hanya mengingatkan jangan sampai ada pelanggaran prosedur dalam memproses laporan dari masyarakat," imbuhnya.
BACA JUGA:Perkuat Netralitas Petugas
BACA JUGA:Febrian: Pelapor Harus Dilindungi
Dia menegaskan, penanganan laporan ini merupakan ujian bagi Bawaslu OI dalam menjaga netralitasnya.
“Kami berharap Bawaslu sebagai wasit betul-betul dapat menunjukkan sikap profesionalnya dalam menangani laporan ini,” tandasnya.
Diketahui, Video dugaan keberpihakan seorang Kepala Desa (Kades) terhadap seorang Calon Legislatif (Caleg) tertentu atau tak netral di Rambang Kuang semakin viral di dunia media sosial (Medsos).
Video yang menggambarkan dugaan keberpihakan kades tersebut mulai tersebar luas melalui sejumlah akun Instagram, di antaranya @sumselreceh dan @beritaonlineplg. Bahkan memantik reaksi peda netizen.
Setelah video kades itu diposting, respons dari netizen pun mengalir deras, menciptakan gelombang diskusi dan tuntutan untuk tindakan tegas terhadap Kades Rambang Kuang yang diduga tidak netral tersebut.
Seorang netizen yang menggunakan akun @irvan_097 mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini dengan menyoroti pentingnya netralitas seorang Kades.
"Bahaya kalau sudah ikut-ikutan, seharusnya menjaga netralitas," tulis akun tersebut, mencerminkan keprihatinan akan dampak yang bisa timbul akibat video sikap tidak netral dari kades.
Selain itu, ada juga suara yang menuntut sanksi keras terhadap Kades yang terlibat dalam kontroversi ini. Akun @ynasa_arii dengan tegas menyatakan, "Na na nah harus diberi sanksi," menunjukkan desakan untuk menegakkan aturan dan memberikan hukuman kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran etika dan netralitas.
Akun instagram lainnya @plglipp juga posting video tersebut. Bahkan ada yang meminta jabatanya kades itu dicopot. "Copot jaabatanya," tulis akun Ibnu_Djufri.
Kontroversi ini kini menjadi sorotan utama di jagat maya, memperlihatkan betapa pentingnya netralitas seorang kepala desa dalam konteks pesta demokrasi.
Dengan respons yang bervariasi dari netizen, harapannya adalah agar pihak berwenang segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di Rambang Kuang. (dik/kms)