Bawaslu OI Lamban, Sampai Sekarang Belum Keluarkan Penetapan Terkait Oknum Kades Tidak Netral, Seperti Apa?

Reporter: Andika |

Editor: Novis |

Kamis , 11 Jan 2024 - 08:56

Bawaslu OI--

OGAN ILIR, SUMATERAEKSPRES.ID - Sejak 18 Desember 2023 lalu, masuknya laporan dugaan pelanggaran netralitas oknum kades diterima Bawaslu Ogan Ilir.

Tercatat, masa menanggapi laporan tersebut hingga 10 Januari 2024 telah terhitung 10 hari kerja.

Sejauh ini, pemanggilan klarifikasi oleh Bawaslu Ogan Ilir (OI) sudah mendatangkan pelapor, terlapor, 5 saksi, ahli bahasa dan ahli hukum pidana.

Rencananya, Rabu (10/1) tahapan terjadwal adalah sudah masuk pada pembahasan ke tiga oleh Bawaslu, Polres dan Kejari Ogan Ilir.

Namun, terpaksa diundur dan dijadwalkan ulang esok harinya. Terkesan Bawaslu OI lamban dalam menangani kasus ini.

"Diusahakan Kamis (11/1) pagi, kami akan melakukan pembahasan kembali. Pembahasan ketiga, bersama unsur gakkumdu dari kejaksaan dan kepolisian,"ujar Ketua Bawaslu Ogan Ilir, Dewi Alhikmawati melalui Devisi Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Lily Oktayanti.

"Tapi lagi nunggu jadwal meraka (kepolisian dan kejaksaan), atau mungkin nanti bisa diwakilkan. Terkait hasil itu nanti, sebelum ini kan putusan masih akan diputuskan oleh Bawaslu dulu," lanjutnya.

Ia menegaskan, tetap ranahnya masih di bawah Bawaslu. Pihaknya hanya meminta koordinasi dan pendampingan kepada unsur kepolisian dan kejaksaan di gakkumdu.

"Nanti kita lihat, pokoknya satu-satu, bertahap. Pokoknya dari pelapor itu melapor, kami melakukan kajian. Ada waktu dari 7 plus 7 hari sampai penetapan,"ucapnya.

"Mulai dari proses pengkajian awal, pleno, sampai adanya pembahasan di sentral gakkumdu, klarifikasi itu waktunya 14 hari," jelasnya.

bawaslu oi lamban, sampai sekarang belum keluarkan penetapan terkait oknum kades tidak netral, seperti apa?                            ogan ilir, sumateraekspres.id - sejak 18 desember 2023 lalu, masuknya laporan dugaan pelanggaran netralitas oknum kades diterima bawaslu ogan ilir.
tercatat, masa menanggapi laporan tersebut hingga 10 januari 2024 telah terhitung 10 hari kerja. 
sejauh ini, pemanggilan klarifikasi oleh bawaslu ogan ilir (oi) sudah mendatangkan pelapor, terlapor, 5 saksi, ahli bahasa dan ahli hukum pidana. 
rencananya, rabu (10/1) tahapan terjadwal adalah sudah masuk pada pembahasan ke tiga oleh bawaslu, polres dan kejari ogan ilir.
namun, terpaksa diundur dan dijadwalkan ulang esok harinya. terkesan bawaslu oi lamban dalam menangani kasus ini.
baca juga:ahli hukum sebut langgar pasal 490, oknum kades yang dilaporkan tidak netral
baca juga:usai klarifikasi sang kades acungkan jempol, bawaslu ogan ilir akan panggil kadis pmd. ada apa? 
"diusahakan kamis (11/1) pagi, kami akan melakukan pembahasan kembali. pembahasan ketiga, bersama unsur gakkumdu dari kejaksaan dan kepolisian,"ujar ketua bawaslu ogan ilir, dewi alhikmawati melalui devisi pelanggaran dan penyelesaian sengketa, lily oktayanti. 
"tapi lagi nunggu jadwal meraka (kepolisian dan kejaksaan), atau mungkin nanti bisa diwakilkan.  terkait hasil itu nanti, sebelum ini kan putusan masih akan diputuskan oleh bawaslu dulu," lanjutnya.
ia menegaskan, tetap ranahnya masih di bawah bawaslu. pihaknya hanya meminta koordinasi dan pendampingan kepada unsur kepolisian dan kejaksaan di gakkumdu.
"nanti kita lihat, pokoknya satu-satu, bertahap. pokoknya dari pelapor itu melapor, kami melakukan kajian. ada waktu dari 7 plus 7 hari sampai penetapan,"ucapnya.
baca juga:jelang ops mantap brata: periksa perlengkapan dalmas, alsus dan almatsu, kapolres lahat beri peringatan begini
baca juga:inalillahi! banjir besar landa ulu rawas muratara, warga evakuasi barang dalam kegelapan, begini situasinya!
"mulai dari proses pengkajian awal, pleno, sampai adanya pembahasan di sentral gakkumdu, klarifikasi itu waktunya 14 hari," jelasnya. 
artinya, sesuai aturan tahapan penyelesaian hingga masa 14 hari kerja, masih ada waktu 4 hari lagi bagi bawaslu oi untuk memberikan penetapan laporan tersebut. 
seperti diberitakan sebelumnya, kasus berawal saat heboh oknum kepala desa dan perangkat desa di tambang rambang.
diduga sebagai tim sukses (timses) salah satu calon anggota legislatif (caleg) dalam pemilihan umum 2024.
video dugaan ketidaknetralan oknum kepala desa tersebut di grup-grup whatsapp.
baca juga:tak hanya bikin awet muda, ini 5 manfaat luar biasa dari daun ginseng yang jarang diketahui
baca juga:pendaftaran snpmb 2024 sudah dimulai! ini dia link, syarat, dan tata caranya
dalam video terlihat, sang kepala desa  mengumpulkan pekerja kso, salah satu perusahaan minyak. lokasinya simpang empat. 
mereka berasal dari desa tambang rambang, sukananti, dan tanjung bulan. dalam satu kecamatan rambang kuang.
pengarahan untuk memilih caleg tertentu itu terjadi 7 desember 2023. didampingi oknum perangkat desa, pertemuan mulai pukul 19.30 wib. di kampung iv, rumah kepala desa. 
video berawal, kepala desa itu menjelaskan soal pengamanan lokasi formasi sumatera energi di wilayah desa tambang rambang, kecamatan rambang kuang, ogan ilir.
daerah itu, memang sering kejadian maling “menggondol” pipa milik pertamina. kepala desa merasa bertanggung jawab dengan keamanan lokasi dan berjanji akan melindungi warganya yang bekerja di sana. 
baca juga:proses 1.032 dugaan pelanggaran, bawaslu ungkap beragam bentuknya. terbanyak, kaitannya dengan kpu. ini dia
baca juga:asik nih! bpjs setujui layanan radioterapi rspp
  menariknya, pada menit-menit terakhir video itu, sang kepala desa minta agar para pekerja memilih salah satu caleg dari partai gerindra yang sekarang maju dari dapil iv untuk kabupaten ogan ilir. dapil iv itu mencakup kecamatan muara kuang, rambang kuang, dan lubuk keliat.
secara terang-terangan dia menyebut dirinya siap menanggung risiko atas keputusan dan langkah yang diambilnya untuk mendukung caleg tersebut. semua statemennya dalam bahasa daerah.
lalu, dugaan ketidaknetralan ini dilaporkan warga ke bawaslu ogan ilir. terkait itu, bawaslu ogan ilir telah meminta klarifikasi dari pelapor mh, saksi m, saksi lain.
baca juga:punya waktu 14 hari, sejak kajian awal hingga klarifikasi laporan dugaan ketidaknetralan oknum kades
baca juga:salah putusan, preseden buruk, proses laporan oknum kades diduga tak netral di ogan ilir jadi contoh se-sumsel
kemudian terlapor sebagai kades, dan juga sekdes. kemudian mendengarkan keterangan dari perwakilan dinas pmd ogan ilir.
berita sebelumnya, badan pengawas pemilu (bawaslu) ogan ilir mendengar klarifikasi dari oknum kades yang jadi terlapor dalam dugaan ketidaknetralan di masa kampanye pemilu 2024.
 agenda mendengarkan klarifikasi di gedung gakkumdu di kompleks kantor bawaslu ogan ilir itu berlangsung jumat (29/12), dimulai sekitar pukul 14.00 wib.dari pantauan, sang kades tiba di kantor bawaslu ogan ilir, sekitar pukul 13.30 wib.proses mendengarkan klarifikasi lamanya sekitar 1,5 jam. itu terlihat dari keluarnya terlapor dari gedung gakkumdu kurang lebih pukul 15.30 wib.
baca juga:bagindo: jabatan kades melekat, ranah pidana, bupati ogan ilir harus tegas
baca juga:pak bupati! pengamat tegaskan kades tak netral bisa kena sanksi berat, ini alasannyanamun tak banyak yang dikatakan sang kades sembari terus berjalan menuju mobilnya. "sip, idak ado, cak itulah. yo makasih yo" ucapnya singkat sambil mengacungkan jempol tangan kanannya.sementara, ketua bawaslu ogan ilir, dewi alhikmawati melalui koordinator divisi pelanggaran dan penyelesaian sengketa, lily oktayanti menerangkan, proses klarifikasi belum selesai."alhamdulillah hari ini (jumat) kami telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor. yang bersangkutan hadir untuk dimintai klarifikasinya terhadap laporan yang masuk ke bawaslu pada 18 desember 2023 lalu, terkait dugaan pelanggaran netralitas," ujarnya.seperti biasa, dalam draf yang diajukan ada sekitar 20 pertanyaan. seputar video viral sang kades yang di antara isinya mengajak warga mendukung caleg tertentu.
baca juga:pj gubernur: kades jangan arahkan warga, harus netral!
baca juga:oknum kades ajak coblos caleg tertentu, bawaslu ogan ilir-sumsel turun tangantapi dalam proses klarifikasi tersebut, pertanyataan berkembang dan bertambah. "untuk kondisi terlapor hadir dalam keadaan sehat, sadar dan bersedia untuk melakukan klarifikasi," terangnya.setelah itu, bawaslu akan memanggil dan mendengar klarifikasi dari dua saksi lagi. mereka akan segera dilakukan pemanggilan.“insyaallah akan kita jadwalkan pemanggilan di hari selasa 2 januari 2024," beber lily. pemanggilan tersebut ditujukan kepada kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) ogan ilir.satunya lagi saksi tambahan. saksi tambahan tersebut merupakan warga yang juga hadir dalam pertemuan seperti dalam video itu.
baca juga:kades ini ladas kalau ada masalah, berani jadi timses, dukung salah satu caleg
baca juga:pesan penting kemendagri untuk lurah, kades hingga camat, wajib baca! "sebelumnya kan sudah ada 2 saksi yang diajukan dari pelapor. nanti kami datangkan lagi 1 orang saksi tambahan, untuk meyakinkan kebenaran dari pernyataan klarifikasi yang diberikan pelapor dan terlapor," jelas lily.sedangkan tujuan pemanggilan kepala dinas pmd ogan ilir, ucap lily, untuk mempertanyakan bagaimana sosialisasi netralitas yang dilakukan terhadap seluruh kepala desa di ogan ilir.ditambahkan lily, bawaslu ogan ilir memberikan ruang terhadap pelapor maupun saksi."jika memang pelapor dan saksi merasa terintimidasi dan terancam, silakan lapor kepada kami. nanti kami akan menyurati pihak dari lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk),” imbuhnya.
baca juga:pesan penting kemendagri untuk lurah, kades hingga camat, wajib baca!
baca juga:warning! kades dilarang dukung mendukung, jadi timses hingga kampanye. terlibat, ini sanksinyalily menegaskan, bawaslu ogan ilir agar proses kasus ini berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.“pelapor, saksi- saksi, dan terlapor harus turut mendukung. dalam artian ketika ada pemanggilan atau klarifikasi tambahan bersedia memberikan keterangan yang benar," pungkasnya.sebelumnya, dalam pemanggilan untuk berikan klarifikasi atas laporannya, pelapor mh dan saksi m merasakan kondisi yang tidak diinginkan.mereka bertemu dengan kades yang jadi terlapor. pertemuan tak terduga itu terjadi di kantor bawaslu ogan ilir.
baca juga:polisi-jaksa turun tangan, koordinasi bawaslu oi, soal oknum kades diduga tak netral
baca juga:netralitas asn harga matisempat ribut mulut dan tegang. terjadinya sebelum pelapor dan saksi masih di ruang tunggu bawaslu ogan ilir. sebelum masuk ke gedung gakkumdu.karena kerahasiaan identitasnya terungkap, pelapor dan saksi jadi merasa tak nyaman dan terancam. “padahal dari awal saya sudah minta ke bawaslu soal kerahasiaan ini," kata pelapor.sewaktu memberikan klarifikasi selama kurang lebih 1 jam, mh mengatakan dia banyak ditanya terkait sumber dan waktu video tersebut direkam."dari bawaslu menanyakan dapat video itu dari mana, minta hari, waktu, tanggalnya kapan dan tempatnya," jelasnya.
baca juga:ancaman sanksi bagi kepala desa dan asn yang melanggar netralitas pemilu serentak 2024
baca juga:profesional jalankan tugas, jaga netralitas terkait sumber video, mh mengatakan saksi m yang merekam langsung di lokasi. terkait tujuannya melapor, supaya masyarakat tidak merasa ditekan dan bebas menyuarakan suara masing-masing.kepala perwakilan (kaper) ombudsman ri sumsel, m adrian agustiyansyah sh mhum ikut menantau perkembangan penanganan pelaporan di bawaslu ogan ilir.adrian mempersilakan jika pelapor dan saksi merasa tiak nyaman untuk melapor ke ombudsman.“kami hanya mengingatkan jangan sampai ada pelanggaran prosedur dalam memproses laporan dari masyarakat," imbuhnya.
baca juga:perkuat netralitas petugas
baca juga:febrian: pelapor harus dilindungidia menegaskan,  penanganan laporan ini merupakan ujian bagi bawaslu oi dalam menjaga netralitasnya.“kami berharap bawaslu sebagai wasit betul-betul dapat menunjukkan sikap profesionalnya dalam menangani laporan ini,” tandasnya.
diketahui,  video dugaan keberpihakan seorang kepala desa (kades) terhadap seorang calon legislatif (caleg) tertentu atau tak netral di rambang kuang semakin  viral di dunia media sosial (medsos).
video yang menggambarkan dugaan keberpihakan kades tersebut mulai tersebar luas melalui sejumlah akun instagram, di antaranya @sumselreceh dan @beritaonlineplg. bahkan memantik reaksi peda netizen. 
setelah video kades itu diposting, respons dari netizen pun mengalir deras, menciptakan gelombang diskusi dan tuntutan untuk tindakan tegas terhadap kades rambang kuang yang diduga tidak netral tersebut.
seorang netizen yang menggunakan akun @irvan_097 mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini dengan menyoroti pentingnya netralitas seorang kades.
"bahaya kalau sudah ikut-ikutan, seharusnya menjaga netralitas," tulis akun tersebut, mencerminkan keprihatinan akan dampak yang bisa timbul akibat video sikap tidak netral dari kades.
selain itu, ada juga suara yang menuntut sanksi keras terhadap kades yang terlibat dalam kontroversi ini. akun @ynasa_arii dengan tegas menyatakan, "na na nah harus diberi sanksi," menunjukkan desakan untuk menegakkan aturan dan memberikan hukuman kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran etika dan netralitas.
akun instagram lainnya @plglipp juga posting video tersebut. bahkan ada yang meminta jabatanya kades itu dicopot. "copot jaabatanya," tulis akun ibnu_djufri.
kontroversi ini kini menjadi sorotan utama di jagat maya, memperlihatkan betapa pentingnya netralitas seorang kepala desa dalam konteks pesta demokrasi.
dengan respons yang bervariasi dari netizen, harapannya adalah agar pihak berwenang segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di rambang kuang. (dik/kms)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Sumatera Ekspres 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan