Fatoni Sampaikan Capaian 10 Indikator Prioritas

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Dr Drs Agus Fatoni MSi menyampaikan capaian kinerja 10 indikator prioritas Pemprov Sumsel periode triwulan 1. Terhitung sejak 2 Oktober 2023 hingga 2024. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah di Kantor Kemendagri, Kamis (4/1).

Ada pun 10 10 indikator prioritas Pemprov Sumsel yang dipaparkan Fatoni yaitu kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrem, dan inflasi. Kemudian, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan dan pengangguran.

Saat ini, tren prevalensi balita stunting Sumsel turun drastic. Menunjukkan penurunan terbesar di Indonesia, yaitu 6,2 persen dari 24,8 persen pada 2021 menjadi 18,6 persen pada 2022.

"Terdapat 8 kabupaten/kota yang di bawah capaian provinsi. 13 kabupaten/kota di bawah capaian nasional, serta  9 kabupaten/kota di atas capaian provinsi serta 4 kabupaten/kota di atas capaian nasional," ucap Fatoni.

BACA JUGA:Siaga Banjir 2024: Ratu Dewa Siapkan Tim, Perkuat Sinergisitas dengan TNI Polri dan Pemprov Sumsel

BACA JUGA:Mantap! Meski Tahun Politik, 2024 Pemprov Sumsel Tetap Perhatikan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan

Upaya Pemprov Sumsel dalam menangani stunting, mulai dari gerakan aksi bergizi, gerakan penimbangan serentak, program dapur masuk sekolah, dan USG dasar obstetri terbatas. Lalu, program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), penguatan kader pembangunan manusia di desa, peningkatan konsumsi tambah darah bagi remaja putri dan pengembangan posyandu remaja.

"Kita juga mendapat penghargaan sebagai akselerator entas stunting dan kemiskinan ekstrem pada  31 Oktober 2023," kata Fatoni. Untuk bidang kesehatan, Fatoni merinci saat ini jumlah dokter spesialis di Sumsel 1.072 orang. Kekurangan dokter spesialis 242 orang. Sedangkan untuk sarana prasarana dan alat kesehatan sudah mencapai 77,61 persen di atas standar 60 persen. 

Upaya dalam pemenuhan tenaga dokter spesialis salah satunya melalui Aplikasi Rencana Kebutuhan 2024. Selain itu pengusulan kuota  kebutuhan dokter spesialis melalui formasi PPPK. Sebagai informasi, sebaran rumah sakit se- Sumsel saat ini terdiri rumah sakit tipe A ada 2, tipe B ada 7, tipe C sebanyak  51 dan tipe D sebanyak 52. 

"Sosialisasi ke Kabupaten/Kota terkait pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)," katanya.

BACA JUGA:Jelang Liburan Nataru, Pemprov Sumsel Bikin Gembira Ibu-Ibu di Pasar, Apa Itu?

BACA JUGA:Restorasi Gambut Sumsel: Mengatasi Tantangan Permanen dengan Reboisasi, Ini Komitmen Proaktif Pemprov Sumsel!

Ditambahkan Fatoni, saat ini, banyak sekali pihak yang memberikan apresiasi atas kualitas pelayanan publik di Sumsel. “Sumsel peringkat ke-4 atas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023 oleh KemenPANRB,” katanya.

Saat ini terdapat 1.292 jenis layanan yang ada di Sumsel. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.200  pelayanan atau 92,87 persen diantaranya telah memiliki Standar Operasional Pelayanan Prosedur (SOP). Jumlah layanan yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ada 1.064 pelayanan.