Fatoni mengatakan layanan publik di Sumsel sudah sangat berkualitas dan kian maju. Dibuktikan dengan diterimanya penghargaan Innovative Government Award Tahun 2023 dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. 

“Sumsel juga memperoleh penghargaan atas penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha Pemda tahun 2023 oleh Kementerian Investasi/BKPM RI,” tandasnya.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Gelar Konsultasi Publik untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang

BACA JUGA: Ciptakan Kualitas Pelayanan Publik, Pemprov Sumsel Gelar Rakor dan Workshop SP4N LAPOR! 2023

Fatoni juga menjelaskan, telah terjadi penurunan drastis tingkat kemiskinan ekstrem di Sumsel. Pada Maret 2023 lalu turun menjadi 1,29 persen. Angka tersebut lebih rendah 1,90 persen jika dibandingkan September 2022 sebesar 3,19 persen atau sebanyak 279,63 ribu jiwa. Hal ini menjadi penurunan kemiskinan ekstrem tercepat di Pulau Sumatera.

“Sementara tingkat kemiskinan Sumsel pada Maret 2023 menurun menjadi 11,78 persen. Angka tersebut telah mencapai target 2023 pada kisaran 11,59-12,66 persen,” kata Fatoni.Dia menyampaikan, sejumlah upaya telah ditempuh Pemprov Sumsel dalam menekan laju inflasi. Salah satunya adalah dengan menggelar operasi pasar murah di 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel.

“Dalam menekan laju inflasi Pemprov Sumsel bersama kabupaten/kota kompak menggelar gerakan pangan murah, operasi pasar murah di daerah masing-masing,” bebernya.

Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan High Level Meeting, menyampaikan imbauan pada TIPD, penandatanganan nota kesepahaman atau kerjasama dengan daerah penghasil komoditi serta optimalisasi GSMP.

“Selain itu, pemantauan harga dan stok, sidak ke pasar, sidang gudang dan sidak indikator, pasar KePo, bekerja sama dengan Bank Indonesia dan refocusing anggaran,” kata Fatoni. “Inflasi Sumsel sampai November 2023 sebesar 3,52 persen hingga pada akhir 2023 tetap terjaga pada kisaran 2-4 persen,” tandasnya. (*/ril)