Selamatkan Uang Negara Miliaran Rupiah, Sidik Dua OPD, Satu Kades

Reporter: dian |

Editor: Widi Sumeks |

Minggu , 31 Dec 2023 - 16:40

RILIS: Kejaksaan Negeri Kota memberikan pres rilis mengenai pengembalian dan penyelamatan keuangan Pemkot Prabumulih berdasarkan hasil pengawasan, pendampingan dan pemantauan Inspektorat Kota Prabumulih di kantor Kejari Prabumulih.-FOTO: DIAN/SUMEKS-

SUMSEL – Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih, berhasil menyelamatkan uang negara hampir Rp7 miliar. Hal itu terungkap saat pres rilis pengembalian dan penyelamatan keuangan Pemkot Prabumulih berdasarkan hasil pengawasan, pendampingan dan pemantauan Inspektorat Kota Prabumulih di kantor Kejari Prabumulih, belum lama ini.

Kepala Kejari Prabumulih, Roy Riady menyebutkan, terkait hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI perwakilan Sumsel tahun 2023, ada beberapa kegiatan belanja modal yang ada di Dinas-Dinas dan juga denda keterlambatan penyelesaian pengerjaan.

"Termasuk pengurangan volume pembangunan pasar rakyat dan pembagian hasil laba PD Petro Prabu tahun 2015-2022," sebutnya.

Adapun hasil dari melakukan kegiatan pendampingan bersama rekan-rekan dari Inspektorat, didapati hasil temuan BPK tahun 2023 dengan total Rp7,2 miliaran lebih dan telah berhasil dikembalikan oleh pihak ketiga lebih kurang Rp6,5 miliar atau sekitar 90,3 persen dan masih tersisa Rp710 juta lebih.

"Kami mendapatkan informasi pula ada pengembalian dari Dinas Pendidikan terkait belanja ATK dan dikurangi lagi sekitar Rp148 juta lebih dan angkanya bisa mencapai 93-94 persen," bebernya.

Lebih lanjut, pria yang pernah bertugas sebagai Jaksa di KPK RI itu menerangkan, volume kekurangan yang diperiksa BPK tahun 2023 maupun denda keterlambatan pada Pemkot Prabumulih terhadap belanja modal yang artinya dari kerugian negara tersebut yang berhasil dikembalikan pihak ketiga melalui pendampingan Kejaksaan Negeri Prabumulih bersama inspektorat hasil sekira 93-94 persen.

Capaian tersebut, sebut Mang Oy (sapaan akrabnya, red). Sungguh sangat luar biasa. "Artinya Pemkot Prabumulih dengan sinergitas Inspektur dengan Kajari dan jajarannya berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara hasil temuan BPK tersebut," terangnya.

Hal itu pula, merupakan langkah yang sangat baik dan merupakan bagian proses penegakan hukum dengan cara melakukan pencegahan.

Dalam kesempatan itu, pria yang kerap menangani kasus kelas kakap itu mengingatkan kepada pihak ketiga yang masih mempunyai kewajiban terkait kekurangan volume pembayaran terkait temuan BPK, diwanti-wanti agar segera dilunasi.

"Karena bila sampai batas waktu yang diberikan 60 hari, saya tidak segan-segan akan mengambil tindakan secara refresif. Artinya melalui penindakan," tegasnya.

selamatkan uang negara miliaran rupiah, sidik dua opd, satu kades                            sumsel – kejaksaan negeri (kejari) prabumulih, berhasil menyelamatkan uang negara hampir rp7 miliar. hal itu terungkap saat pres rilis pengembalian dan penyelamatan keuangan pemkot prabumulih berdasarkan hasil pengawasan, pendampingan dan pemantauan inspektorat kota prabumulih di kantor kejari prabumulih, belum lama ini.
 kepala kejari prabumulih, roy riady menyebutkan, terkait hasil temuan bpk (badan pemeriksa keuangan) ri perwakilan sumsel tahun 2023, ada beberapa kegiatan belanja modal yang ada di dinas-dinas dan juga denda keterlambatan penyelesaian pengerjaan.
 "termasuk pengurangan volume pembangunan pasar rakyat dan pembagian hasil laba pd petro prabu tahun 2015-2022," sebutnya.
 adapun hasil dari melakukan kegiatan pendampingan bersama rekan-rekan dari inspektorat, didapati hasil temuan bpk tahun 2023 dengan total rp7,2 miliaran lebih dan telah berhasil dikembalikan oleh pihak ketiga lebih kurang rp6,5 miliar atau sekitar 90,3 persen dan masih tersisa rp710 juta lebih.
baca juga:kolaborasi apik inspektorat-kejari prabumulih, segini uang negara yang berhasil diselamatkan!
baca juga:kejari prabumulih komitmen dukung pembangunan kota prabumulih
 "kami mendapatkan informasi pula ada pengembalian dari dinas pendidikan terkait belanja atk dan dikurangi lagi sekitar rp148 juta lebih dan angkanya bisa mencapai 93-94 persen," bebernya.
 lebih lanjut, pria yang pernah bertugas sebagai jaksa di kpk ri itu menerangkan, volume kekurangan yang diperiksa bpk tahun 2023 maupun denda keterlambatan pada pemkot prabumulih terhadap belanja modal yang artinya dari kerugian negara tersebut yang berhasil dikembalikan pihak ketiga melalui pendampingan kejaksaan negeri prabumulih bersama inspektorat hasil sekira 93-94 persen.
 capaian tersebut, sebut mang oy (sapaan akrabnya, red). sungguh sangat luar biasa. "artinya pemkot prabumulih dengan sinergitas inspektur dengan kajari dan jajarannya berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara hasil temuan bpk tersebut," terangnya.
 hal itu pula, merupakan langkah yang sangat baik dan merupakan bagian proses penegakan hukum dengan cara melakukan pencegahan.
 dalam kesempatan itu, pria yang kerap menangani kasus kelas kakap itu mengingatkan kepada pihak ketiga yang masih mempunyai kewajiban terkait kekurangan volume pembayaran terkait temuan bpk, diwanti-wanti agar segera dilunasi.
 "karena bila sampai batas waktu yang diberikan 60 hari, saya tidak segan-segan akan mengambil tindakan secara refresif. artinya melalui penindakan," tegasnya. 
baca juga:geledah kediaman kadishub dan kasubag, kejari prabumulih sita dokumen penting
baca juga:kejari prabumulih segera tetapkan tersangka kasus dugaan korupsi perjalanan dinas dishub
 masih kata mang oy, tentunya uang yang dikembalikan itu merupakan bagian dari pendapatan negara bukan pajak untuk pemkot prabumulih dan kejari terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan di kota prabumulih melalui penindakan hukum yang cerdas. 
"artinya bukan hanya penindakan tapi sejalan juga dengan pencegahan dan ini sangat bersinergi dengan inspektorat.
 terpisah, inspektur kota prabumulih, h indra bangsawan sh mm mengaku pihaknya terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kejari prabumulih dalam hal pencegahan dan penyelamatan keuangan negara. "untuk membantu pembangunan di kota prabumulih," terangnya.
 adapun nama-nama opd (organisasi perangkat daerah) yang didapati temuan bpk dan sudah mengembalikan kerugian negara yakni dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud), dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr), dinas perumahan dan kawasan permukiman (perkim), kekurangan volume pembangunan pasar rakyat dinas perindustrian perdagangan serta pembayaran laba bagi hasil pd petro prabu dari tahun 2015-2022.
 adapula denda keterlambatan penyelesaian pengerjaan pembangunan jaringan distribusi dan sambungan rumah di gunung ibul (dak) dan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah di karang raja (dak). 
sepanjang tahun 2023, kejaksaan negeri lahat melakukan penyidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) terhadap dua organisasi perangkat daerah (opd) di kabupaten lahat. serta satu desa dugaan penyalahgunaan dana desa (dd).
"ya ada dua opd dan satu desa," tegas kejaksaan negeri (kajari) lahat, toto roedianto sh ssos melalui kasi intelijen zit muttaqin sh mh, sabtu (30/12).
sementara disinggung opd apa saja yang dilakukab penyidikan. ditegaskannya saat ini masih dalam proses penyidikan.
sementara untuk capaian kinerja lainnya. kejari berhasil pulihkan keuangan daerah sebesar rp 1.303.357.612,45. pemulihan keuangan daerah tersebut, menindaklanjuti surat kuasa khusus (skk) non litigasi dengan jumlah 8 kegiatan dengan total rp 1,3 miliar lebih.
untuk bidang intelijen, kajari toto roedianto mengatakan pihaknya berperan aktif dalam mengawal pembangunan strategis diantaranya jembatan pagar batu kabupaten lahat. 
kemudian penyuluhan hukum 2 kegiatan, selanjutnya jaksa menyapa, dengan 2 kegiatan, jaksa masuk sekolah 4 kegiatan dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dengan 2 kegiatan. termasuk pendirian posko pemilu. 
"selain itu, capaian kinerja kejari lahat tahun 2023 yakni pidana umum : 252 perkara. di pidana khusus (pidsus) saat ini ada 3 penyidikan perkara korupsi.
terkait dugaan tipikor yang disidik kejaksaan, terkait opd belum dijelaskan secara jelas lantaran masih dalam proses penyidikan. namun informasi yang dihimpun, belakangan ini pihak kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap opd seperti inspektorat dan dinas koperasi dan umkm, terkait dana tahun 2020 lalu.
sementara untuk desa dilakukan pemeriksaan terhadap desa tanjung raya kecamatan tanjung tebat terkait dana desa tahun 2020.
sementara itu, terkait dugaan tindak pidana korupsi dana desa, ditahun 2022 lalu, untuk kejaksaan negeri lahat juga menyidik dua desa. yaknj desa keban agung kecamatan mulak sebingkai tahun anggaran 2019, desa tanjung baru kecamatan tanjung tebat tahun anggaran 2018-2019.
untuk desa keban agung, desa tanjung baru ditangani oleh kejaksaan negeri lahat. untuk desa tanjung baru, pihaknya telah menetapakan tersangka dan statusnya dpo (daftar pencarian orang).
yakni tersangkanya oknum kepala desa yang saat itu menjabat, samsaimun (43) yang saat ini sudah tidak menjabat kades lagi. untuk oknum mantan kepala desa keban agung berinisial mh, juga sudah tidak ada kabar keberadaannya saat ini. 
lalu ada pula tiga desa dalam proses penyidikan yang ditangani satreskrim polres lahat.( chy/gti)